Harga Minyak Dunia Kembali Turun karena AS Terus Genjot Produksi

Harga Minyak Dunia Kembali Turun karena AS Terus Genjot Produksi

Harga uMinyak Dunia Turun - ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Harga minyak mentah dunia memperpanjang penurunan pada perdagangan hari ini, Senin (30/1). Penurunan harga minyak ini dipicu oleh meningkatnya cadanga minyak Amerika Serikat (AS) dan penurunan produksi oleh OPEC dan produsen lainnya.

Acuan harga minyak mentah di pasar Eropa, minyak mentah Brent, untuk pengiriman Maret turun 26 sen menjadi 55,26 dolar AS per barel setelah turun 72 sen pada hari Jumat (27/1). Sementara harga minyak mentah di bursa New York, AS, untuk pengiriman Maret turun 22 sen menjadi 52,95 dolar AS per barel.

Laporan mingguan yang dirilis Baker Hughes menunjukkan bahwa industri migas AS akan meningkatkan kegiatan pengeboran dengan menambah jumlah rig sebanyak 15 rig pada pekan ini. Sementara di sisi lain, Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC)dan produsen lainnya, termasuk Rusia, sepakat untuk memangkas produksi sebesar hampir 1,8 juta barel per hari (bph) pada semester pertama 2017 untuk megurangi kelebihan pasokan dua tahun terakhir.

Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan produksi minyak AS akan terus meningkat. IEA memperkirakan jumlah pertumbuhan produksi minyak AS dari 320 ribu barel per hari menjadi rata-rata 12,8 juta barel per hari pada 2017. 

"Kenaikan produksi AS ini tidak terduga," kata ANZ dalam sebuah catatan analisanya seperti dikutip Reuters, Senin (30/1).

"Namun kami berharap pengurangan yang dibuat oleh OPEC akan jauh melebihi setiap kenaikan produksi di AS dan cepat mengurangi persediaan global yang telah dibangun selama tia melewati dua tahun," tambah ANZ.

Sumber : Republika.co.id

Read More

Pengamat: Kerja Sama TPP Bisa Perlemah Pelaku UMKM dalam Negeri

Pengamat: Kerja Sama TPP Bisa Perlemah Pelaku UMKM dalam Negeri

Perwakilan 12 negara yang terlibat dalam Trans Pacific Partnership (TPP) di Atlanta, negara bagian Georgia, Amerika Serikat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan kerja sama Trans-Pacific Partnership (TPP) berpotensi memperlemah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri.

"Mereka punya kemampuan teknologi, permodalan dan jaringan bisnis untuk menghancurkan UMKM dan BUMN kita. Saya menolak kita ikut TPP karena industri di dalam negeri kita masih rentan, dan berpotensi kalah bersaing," ujar Teuku Rezasyah di Jakarta, Jumat (27/1).

Ia mengatakan keputusan Presiden Donald Trump untuk menarik diri dari TPP sangat beralasan, karena dia melihat potensi TPP yang hanya menguntungkan negara pengekspor ke Amerika Serikat, sehingga berpotensi memperlemah industri dalam negeri Amerika Serikat. "Kehati-hatian yang sama telah dilakukan RI, yang hanya sebatas melakukan penelitian teoretis dan teknis di dalam negeri," kata dia.

Kehati-hatian juga terbukti, dari sangat jarangnya digunakan kata kunci TPP dalam diplomasi ekonomi RI. "Mengelola perdagangan bilateral lebih mudah dikendalikan. Terus terang, sangat sulit melibatkan diri dalam sebuah perjanjian multilateral, terlebih lagi jika kita ikut belakangan," kata dia.

TPP merupakan kerja sama perdagangan antara 12 negara yakni Amerika Serikat, Australia, Kanada, Meksiko, Cile, Peru, Jepang, Malaysia, New Zealand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Brunei. TPP bertujuan melakukan liberalisasi perdagangan di antara negara-negara tersebut.

Namun, jika AS menyatakan menolak meratifikasi maka TPP tidak akan terwujud. "Dengan demikian, kita perlu meningkatkan daya saing di semua bidang dalam menghadapi arsitektur perdagangan internasional yang baru," kata dia.

Ia mengatakan situasi yang tidak menentu ini sebenarnya merupakan peluang bagi RI. Misalnya dengan secara bilateral fokus pada strategic partnership yang dibuat saat Presiden Jokowi berkunjung ke AS.

Sumber : Antara

Read More

Pemerintah Siasati Lemahnya Investasi

Pemerintah Siasati Lemahnya Investasi

Sri Mulyani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tekanan ekonomi global, termasuk karena Brexit di Eropa dan tak pastinya ekonomi Amerika Serikat, membuat nilai investasi asing di Indonesia ikut melemah. Tahun 2016 lalu, nilai realiasi investasi asing di Indonesia sedikit melambat dibandingkan tahun 2015.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, secara year on year, realisasi investasi asing (PMA) dari 2015 ke 2016 hanya tumbuh sekitar 7 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, sumber investasi Indonesia sebetulnya tak hanya berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) namun juga dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Di sisi lain, domestic saving Indonesia juga ia yakini masih dalam kondisi yang stabil. Namun, lemahnya investasi ke dalam negeri diterjemahkan menjadi melambatnya pertumbuhan industri yang berujung pada lambatnya pertumbuhan kredit.

Sri melanjutkan, pelemahan ini bisa disubtitusi oleh dorongan pemerintah di tahun 2017 ini untuk mendongkrak PMA dan PMDN. Ia yakin, membaiknya harga komoditas dan kuatnya fudamental ekonomi dalam negeri masih bisa memberikan keyakinan bagi investor untuk menanamkan modal mereka.

Tak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyebutkan pertumbuhan kredit di tahun 2017 ini akan membaik dibanding tahun 2016 lalu. Sri menyebutkan, target pertumbuhan kredit tahun ini akan didorong ke angka 12 persen.

"Tentu itu sangat bergantung kepada konfiden terhadap sektor usaha sehingga ekspansi kredit itu bisa di-justify dengan volume dan perkembangan dari sektor usaha ekonomi," ujar Sri di Jakarta, Kamis (26/1).

Selain itu, Sri juga meyakini minat pasar global untuk membelu surat utang Indonesia, baik dari pemerintah atau dari swasta, masih cukup tinggi. Dengan yield rendah yang dijaga tetap menguntungkan pemerintah, dan risiko yang dijaga rendah, Sri yakin persepsi pasar terhadap Indonesia masih positif.

"Dari sisi corporate bond dan saving masyarakat Indonesia ataupun dari masyarakat internasional yang mau membeli obligasi Indonesia dalam bentuk rupiah, itu adalah sesuatu yang tunjukkan bahwa holding atau memegang denominasi rupiah drai sisi korporat atau govt bonds adalah sesuatu yang positif," ujar Sri.

Sumber : Republika.co.id

Read More

Di 2016, DJP catat 16 pelanggar pajak bebas berkat ikut Tax Amnesty

Di 2016, DJP catat 16 pelanggar pajak bebas berkat ikut Tax Amnesty

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mendorong wajib pajak untuk bisa memanfaatkan program pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang saat ini memasuki periode akhir hingga Maret 2017. Salah satu berkah dengan mengikuti program ini ialah masyarakat yang terjerat kasus pajak bisa terbebas dari hukuman.

Direktur Penegakan Hukum DJP, Dadang Suwarna, mengungkapkan, dari total 58 kasus pada 2016, tercatat 16 wajib pajak sudah bersedia ikut Tax Amnesty.

"Kita akan undang semua WP yang sudah diproses penyidikan. Kalau tidak ikut ya akan terus ke persidangan," katanya di Jakarta, Kamis (26/1).

Dirinya menjelaskan ke-16 WP ini masih dalam masa penyelidikan. Di mana berkas belum dinyatakan lengkap oleh kejaksaan dan WP pribadi maupun badan bisa ikut Tax Amnesty.

"Dengan syarat kalau dilakukan penyidikan dia harus bayar pokok pajak atas hasil maka ahli atau penyidik terkait akan melakukan penghitungan kerugian pada pendapatan negara. Jadi bayar pokok tanpa sanksi dan uang tebusan atas harta yang dilaporkan dalam pernyataan amnesty," jelasnya.

Dia menjelaskan terdapat lima modus sebaran pidana pajak seperti membuat faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Kemudian, pungut tidak setor yang berarti memungut pajak dari orang lain tapi tidak disetorkan.

"Selain itu, SPT tidak dilaporkan dengan benar. Misal omzet Rp 1 miliar tapi dilaporkan cuma Rp 200 juta. Atau harta Rp 2 miliar tapi dilaporkan hanya Rp 500 juta."

Sumber : merdeka.com

Read More

DJP serahkan tersangka pemalsu faktur pajak ke kejaksaan

DJP serahkan tersangka pemalsu faktur pajak ke kejaksaan

Reporter : Syifa Hanifah | Kamis, 26 Januari 2017 13:19

·          

·                  

·         

DJP serahkan bukti tersangka faktur palsu. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan Amie Hamid, tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada pihak Kejaksaan NegeriJakarta Selatan. Selanjutnya, kasus ini akan disidangkan karena telah P21.

Direktur Penegakan hukum DJP, Dadang Suwarna menjelaskan, TPPU dilakukan tersangka dengan menerbitkan dan menjual faktur pajak fiktif senilai Rp 1,2 triliun dan merugikan negara Rp 123,41 miliar. Dari total nilai tersebut, tersangka memperoleh keuntungan sebesar Rp 49 miliar.

"Barang bukti dan berkas akan diserahkan. Jumlah penjualan Rp 123 miliar itu sebagai barang bukti, dia dapat untung Rp 49 miliar dari faktur palsu, modusnya menyamarkan dari transaksi ilegal ke legal," jelas Dadang di Kantor DJP Pusat, Kamis (26/1).

Kasus ini merupakan perkembangan dari penyidikan tindak pidana perpajakan berupa penjualan faktur yang dilakukan Amie. Atas kasus tersebut, tersangka Amie telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun enam bulan dan membayar denda sebesar Rp 246,83 miliar.

"Jika kasus TPPU ini tersangka diancam kurungan paling lama 20 tahun dengan denda paling banyak Rp 10 miliar," jelasnya.

Adapun sebagian aset yang dimiliki tersangka Amie Hamid yang disangkakan diperoleh dari hasil perbuatan pidana penjualan faktur pajak fiktif, telah disita dengan estimasi nilai sebesar Rp 26,89 miliar yang terdiri dari:

1. Uang tunai sebesar Rp441.769.000 yang merupakan pengembalian atas pembatalan pembelian Apartemen Unit 31 BD Tipe 2BR-B luas 61.40 meter persegi di Newmont Apartment

2. Delapan bidang properti baik tanah maupun bangunan dengan taksiran nilai pasar mencapai Rp 24,5 miliar

3. Sembilan unit kendaraan dengan total nilai sekitar Rp1,9 miliar.

"Ditjen pajak tidak akan berhenti menegakkan hukum bagi yang memungut tidak menyetor, mengisi SPT enggak bener dan tidak melaporkan SPT, menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan data sebenarnya, kami akan teruskan ke TPPU untuk kasus faktur demikian," tutup Dadang.

Sumber : Merdeka.com

Read More

Sri Mulyani: Pengendalian Inflasi Tahun Ini Bakal Berat

Sri Mulyani: Pengendalian Inflasi Tahun Ini Bakal Berat

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, minimnya kontribusi administered price membuat inflasi tahun lalu tercatat 3,02 persen

Liputan6.com, Jakarta - Pengendalian inflasi pada 2017 akan lebih berat dibanding tahun 2016. Inflasi yang rendah pada tahun lalu disebabkan oleh minimnya kontribusi komponen harga yang diatur pemerintah (administered price). Sedangkan untuk tahun ini inflasi akan banyak dikontribusi oleh komponen yang diatur oleh pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, minimnya kontribusi administered price membuat inflasi tahun lalu tercatat 3,02 persen. "Inflasi 3,02 persen karena salah satu faktornya administered prices memberikan kontribusi terhadap inflasi yang sangat rendah. Orang kemudian akan secara logis tanya apakah 2017 pemerintah Indonesia akan mampu menjadi administered relatif terus stabil," kata dia CIMB Niaga Economic Forum 2017, di Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Namun berbeda dengan tahun ini. Keputusan pemerintah untuk melakukan perubahan alokasi subsidi dan penyalurannya membuat komponen administered price diperkirakan naik.

"Dan ini salah satu tantangan yang tidak mudah, karena kebijakan fiskal 2017 yang sudah di-approve oleh dewan bersama pemerintah memberikan signal ada beberapa policy dalam kebijakan APBN perubahan alokasi subsidi dan cara pembayaran subsidi yang berimplikasi beberapa barang dan komoditas," jelas dia.

Maka itu, dia menuturkan perlunya mengubah strategi supaya inflasi tetap stabil. Dia bilang perlunya menjaga keseimbangan dari sisi harga pangan bergejolak (volatile food) dan inflasi inti.

"Ini tantangan 2017 adalah mengubah komposisi inflasi dari administered price relatif tidak kontribusi, kalau berubah, harus diimbangi faktor inflasi lain volatile food, core inflation," tutup dia.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indonesia mencatatkan inflasi sebesar 0,42 persen pada Desember 2016. Adapun tingkat inflasi untuk tahun kalender (Januari-Desember) mencapai 3,02 persen.

"Dengan demikian inflasi di 2016, atau secara tahun kalender Januari-Desember sebesar 3,02 persen," ujar ‎Kepala BPS Suhariyanto di kantor BPS Jakarta, Selasa (3/1/2016).

Dia mengatakan, dari 82 kota yang disurvei BPS, 78 kota mencatat inflasi dan empat kota deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Lhokseumawe yaitu sebesar 2,25 persen. Sedangkan deflasi terendah terjadi di Manado yaitu 1,52 persen.

"Inflasi tertinggi di Lhokseumawe sebesar 2,25 persen. Kemudian di Padang Sidempuan. Sedangkan untuk deflasi terendah di Manado yaitu -1,52 persen," dia menuturkan.

Menurut Suhariyanto, data inflasi ini menunjukan harga berbagai komoditas di Desember 2016 relatif terkendali dibandingkan periode yang sama di 2015. "Seluruh harga sangat terkendali dibandingkan Desember 2015‎," ungkap dia. (Amd/Gdn)

Sumber : Liputan6.com

Read More

Dolar AS Jatuh ke Titik Terendah

Dolar AS Jatuh ke Titik Terendah

Red: Nidia Zuraya

Republika/ Tahta Aidilla

Pekerja sedang menghitung mata uang dolar di money change. ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dolar AS melemah ke titik terendah dalam tujuh pekan terakhir terhadap sejumlah mata uang utama dunia pada Rabu (25/1) waktu AS atau Kamis (26/1) pagi WIB. Kejatuhan dolar AS ini karena tertekan oleh ketidakmenentuan dalam kebijakan ekonomi Presiden AS Donald Trump.

Mata uang AS ini jatuh dalam empat dari lima sesi terakhir setelah menguat 7 persen pada tiga bulan terakhir 2016. Dolar AS khususnya terus melemah terhadap yen sampai amblas 3 persen sejak awal tahun ini.

Sedangkan poundsterling menguat pada 1,26 dolar AS setelah investor memproyeksikan ada kesepakatan dagang antara Inggris dan AS yang disebut Perdana Menteri Inggris Theresa May akan didasarkan dengan mengutamakan kepentingan Inggris.

Secara umum dolar AS pagi ini melemah kendati harga saham di bursa New York mencatat kenaikan tinggi sehingga ditutup pada level bersejarah 20.000 poin. Perhatian pasar sudah beralih dari kebijakan pro pertumbuhan Trump kepada kebijakan-kebijakan kontroversial Trump dalam soal imigrasi dan keamanan nasional.

"Ketimbang mendengarkan stimulus fiskal yang saya kira kebanyakan orang mengasumsikannya sebagai gerbang menuju tingkat suku bunga tinggi dan dolar AS yang kuat, di luar gerbang Trump yang kami dengarkan adalah membangun tembok (perbatasan) dan proteksionisme perdagangan," kata David Gilmore dari FX Analytics di Essex, Connecticut.

Indeks dolar AS melemah 0,4 persen pada 99,928 setelah menyentuh 99,835. Itu level paling rendah sejak 8 Desember dan hampir 4 persen melemah dari rekor tertinggi dalam 14 tahun terakhir yang tercetak awal tahun ini.

Di sisi lain, poundsterling menguat 0,9 persen pada 1,2632 setelah menembus angka tertinggi dalam enam pekan pada 1,2638 dolar AS. Euro juga menguat 0,2  pesen terhadap dolar AS pada 1,0751 dolar AS, melampaui rekor terkuat dalam tujuh pekan sehari sebelumnya pada 1,0774 dolar AS. Dolar AS juga melemah 0,5 persen terhadap yen pada 113,21 yen.

Sumber : Antara

Read More

Minggu Ini, Kemenkeu Patok Tarif Ekspor Mineral 10 Persen

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia

Senin, 23/01/2017 11:47 WIB

Kementerian Keuangan memastikan tarif maksimal baru bea keluar ekspor konsentrat mineral dan barang tambang sebesar 10 persen. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tarif maksimal baru bea keluar ekspor konsentrat mineral dan barang tambang sebesar 10 persen. Angka itu sesuai rekomendasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

"[Tarif bea keluar] yang 10 persen itu yang untuk benar raw atau belum sama sekali [melakukan pembangunan smelter], " tutur Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara saat ditemui di Hotel Shangri-la Jakarta, Senin (23/1).

Suahasil mengatakan rancangan tarif bea keluar dibuat sedemikian rupa untuk memberikan insentif pada percepatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral atau barang tambang [smelter].

Karenanya, bagi perusahaan yang belum melakukan pembangunan smelter, atau kemajuan konstruksi nol persen, perusaha tersebut akan dikenakan tarif bea keluar tertinggi.

"Semakin maju progress [pembangunan] smelter, semakin rendah tingkat bea keluar yang akan dikeluarkan," ujarnya.

Terkait penetapan tarif bea keluar baru, Suahasil memastikan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

"Tarif bea keluar akan segera ditetapkan. Saya rasa dalam jangka waktu dekat,mungkin dalam jangka waktu beberapa hari ini, minggu ini bisa [keluar]," ujarnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, penetapan tarif baru bea keluar merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomir 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.011/2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tarif bea keluar dipungut sebesar 7,5 persen apabila pembangunan smelter antara 0-7,5 persen.

Kemudian bea keluar 5 persen bila pembangunan smelter mencapai 7,5 - 30 persen. Sementara, jika progres pembangunan smelter di atas 30 persen maka eksportir tidak dikenakan bea keluar. (gir)

Sumber : CNN Indonesia

Read More

Trump Dilantik, IHSG Berpotensi Melemah

Trump Dilantik, IHSG Berpotensi Melemah

Jakarta - Ada beberapa kejadian penting pada penutupan perdagangan pekan lalu. Kemarin, Donald Trump telah resmi dilantik sebagai presiden Amerika Serikat (AS). Namun, pidato Trump yang lagi-lagi di luar harapan sebabkan para pelaku pasar resah dan dolar pun kembali melemah. Mengapa ya?

Sementara itu, sektor CPO sempat alami koreksi dan melemahkan harga CPO. Apa penyebabnya ? Apakah CPO masih berpotensi menguat di tahun 2017 ini? Sambil menyiapkan aktivitas Anda hari ini, nanti akan kita bahas mengenai Trump dan sektor CPO. Temukan jawabannya dan simak tuntas ulasan market hari ini, serta saham pilihan hari ini, hanya di #Kopipagi 23 Januari 2017.

IHSG pada perdagangan Jumat pekan lalu ditutup melemah 0,84% ke level 5.254,31, setelah paginya juga dibuka di zona merah dengan pelemahan 0,16% di level 5.290,56. Pelemahan IHSG ini, diakibatkan oleh aksi wait and see para trader menjelang pelantikan Trump Jumat kemarin.

Sementara itu, Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,48% ke posisi 19.827,25, sedangkan indeks S&P 500 naik 0,3% ke 2.271,31.

Ini adalah kali pertama indeks menguat setelah pelantikan presiden AS dalam lebih dari 50 tahun terakhir. Terakhir kali bursa Wall Street menguat pada hari pelantikan presiden baru pada 20 Januari 1961, ketika John F. Kennedy dilantik menggantikan Eisenhower. Indeks S&P naik 0,32% dan Dow Jones menguat 0,31% kala itu.

Saya lihat hari ini IHSG berpotensi untuk melemah, menguji area support 5.200 pasca pelantikan Donald Trump sebagai presiden AS. Mengapa?

Dampak Pidato Pasca Pelantikan Trump

Sebelum membahas pidato Trump saat dilantik, penting sekali bagi Anda untuk baca artikel Trump Effect, atau lihat video Trump Effect yang sangat berguna sekali untuk strategi trading dan investasi 2017 di bit.ly/downloadvideotrump karena melalui video tersebut Anda akan memahami strategi Trump dan apa dampaknya jika kebijakannya diimplementasikan.

Dalam pidato saat pelantikannya kemarin, Trump mengatakan kebijakan AS akan membeli dan mempekerjakan warga AS, mengulangi apa yang telah Ia katakan berulang kali selama kampanye.

Para pelaku pasar yakin, komentar tersebut mengarah ke realisasi kebijakan perdagangan proteksionis Trump. Padahal, investor berharap pidato pertama Trump sebagai presiden akan lebih menyoroti rencana belanja fiskal, pemotongan pajak dan reformasi peraturan. Sebaliknya, Trump malah memfokuskan pidatonya pada kebijakan untuk mengedepankan Amerika, dengan tajuk 'America First' melalui kebijakan proteksionisnya.

Akibat pidato tersebut, indeks dolar AS, yang melacak pergerakan greenback terhadap mata uang utama lainnya, ditutup melemah 0,41% ke level 100,74. Pidato Trump yang lebih fokus pada proteksionisme mengakibatkan pasar menolak ide proteksionisme tersebut, karena hal itu berarti perang perdagangan, yang tentunya tidak akan baik untuk dolar. Indeks dolar telah meningkat sekitar 3% sejak 8 November kemenangan pemilu Trump, tapi telah menyusut sekitar 1,3% pada bulan Januari, seiring tumbuhnya kekhawatiran tentang retorika proteksionis Trump dan komentar terbaru tentang ketidakpuasan dengan dolar yang kuat.

Dolar Tertekan, Rupiah Potensi Menguat

Mata uang rupiah berpeluang kembali menguat ke area Rp 13.300 per dolar dalam sepekan depan seiring pidato pelantikan Donald Trump yang tidak sesuai ekspektasi dan penantian pasar terhadap rilis data pertumbuhan domestik bruto (PDB) AS. Rupiah mengakhiri perdagangan Jumat lalu dengan pelemahan tipis 0,25% ke posisi Rp 13.410 per dolar AS. Depresiasi rupiah sedikit tertahan oleh kebijakan BI yang memertahankan suku bunga 7-Days Reverse Repo (7DRR) Rate di level 4,75%. Kebijakan ini membuat rupiah tetap menarik untuk dikoleksi investor.

Untuk sepekan ke depan, sinyal penguatan rupiah sudah terlihat setelah pelemahan indeks dolar pasca pelantikan Trump. Hal ini tidak lepas dari pidato inagurasi Trump dengan gaya yang keras dan menunjukkan adanya perbedaan kebijakan ke depan dibandingkan Obama. Perbedaan kebijakan semakin kentara akibat dibatalkannya program ObamaCare oleh Trump. ObamaCare merupakan regulasi sistem pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan masyarakat. Selain itu, pidato Trump belum menunjukkan kejelasan kebijakan-kebijakan sang presiden, sehingga pelaku pasar masih menunggu.

Pasar semakin kurang berselera terhadap dolar karena menunggu rilis data PDB AS periode kuartal IV-2016 kategori advance pada Jumat lalu. Konsensus memperkirakan data PDB hanya akan tumbuh 2,1% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,5%. Sebagai informasi, data PDB Amerika dikeluarkan dalam tiga tahap setiap bulan, yakni advance (terdepan), preliminary (selanjutnya), dan final (akhir). Data PDB advance cenderung memiliki dampak yang paling besar.

Sempat Terkoreksi, CPO 2017 Masih Potensi Meningkat

Pergerakan negatif harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil / CPO) berlanjut pada awal perdagangan hari Jumat , setelah berakhir melemah pada sesi perdagangan sebelumnya. Kontrak berjangka CPO untuk April 2017, kontrak teraktif di Bursa Malaysia, Jumat lalu dibuka dengan pelemahan 0,77% di posisi 3.107 ringgit per ton. Pergerakannya kemudian turun 0,35% ke level 3.120 ringgit per ton pada pukul 09.58 WIB. Koreksi ini masih bersifat sementara, yang disebabkan oleh investor yang menjual minyak sawit demi mendapatkan untung. Selain itu, pasar juga masih memantau permintaan ekspor dari Malaysia.

Pada tahun 2016 lalu, pergerakan harga CPO masih sangat kuat. Tren penguatan harga CPO bisa berlanjut ke awal tahun depan. Pada paruh kedua tahun ini, CPO melaju dengan dorongan kenaikan harga minyak mentah dunia. Faktor lain yang menopang CPO adalah pelemahan mata uang ringgit akibat spekulasi kenaikan suku bunga The Fed. Permintaan CPO sebenarnya masih terlihat lesu. Data Intertek Testing Service menujukan ekspor CPO Malaysia periode 1 - 25 Desember tergerus 5,6% menjadi 845.441 ton dibanding periode sama bulan sebelumnya. Tetapi produksi CPO juga belum pulih akibat badai El Nino yang menyebabkan cuaca kering.

Dolar AS diduga masih akan terus melaju di tengah rencana kenaikan suku bunga The Fed pada tahun 2017 ini. hal ini mengakibatkan ringgit akan berada di bawah tekanan dan membawa sentimen positif pada CPO. Di samping itu, CPO juga dalam laju positif jika harga minyak menanjak dengan dorongan pembatasan produksi OPEC. Perayaan tahun baru imlek pada akhir bulan ini juga akan dapat memicu permintaan dan menaikkan harga CPO.

Ingin tahu lebih lanjut mengenai sektor komoditas CPO di tahun 2017 ini? Lalu, saham-saham apa saja yang berpotensi melonjak akibat kenaikan harga CPO nanti? Dapatkan jawabannya dalam artikel mengenai "Peluang Sektor CPO 2017" yang sebentar lagi akan saya rilis.

Apa Saham Pilihan Hari Ini ?

Masih dari sektor properti, hari ini, cermati saham BSDE, ASRI, SSIA, dan BEST.

Simak strategi trading selengkapnya di Monthly dan Daily Hotlist yang akan terus diupdate setiap pagi, exclusive bagi member premium access. Daftar sekarang di bit.ly/daftarpremiumaccess

Salam profit, (wdl/wdl)

Sumber : detik com

Read More

Ini Fokus Menperin untuk Pengembangan Industri 2017

Kamis , 19 Januari 2017, 22:28 WIB

Ini Fokus Menperin untuk Pengembangan Industri 2017

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Citra Listya Rini

Republika/ Yasin Habibi

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan, kementerian yang dibawahinya akan fokus pada pengembangan teknologi dan inovasi pada 2017. Fokus itu ditetapkan sebagai langkah untuk mengantisipasi penerapan sistem teknologi produksi global terbaru sebagai dampak dari revolusi industri keempat atau industry 4.0.

Airlangga saat ini berada di Davos, Swiss, untuk menghadiri World Economic Forum (WEF). Lewat WEF, kata Airlangga, diharapkan dapat melahirkan agenda kerja sama yang bermanfaat di tingkat global dan regional bagi para pengambil kebijakan maupun pelaku usaha.

"Ini untuk menyusun pendekatan baru dalam membangun sistem produksi yang inovatif dan aplikatif, yang selaras dengan fenomena revolusi industri keempat," kata Airlangga, seperti dituturkan Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian, Kamis (19/1).

Airlangga menambahkan, dampak dari revolusi industri keempat sudah ditandai dengan munculnya sejumlah terobosan teknologi, antara lain genetic engineering, artificial intelligence, nanotechnology, biotechnology, next generation robotics dan 3D printing.

Selain itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga akan mendorong peningkatan daya saing dan perluasan pasar bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) nasional melalui e-Smart IKM. Airlangga berharap pihaknya juga mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal dengan cara mengenalkan perubahan teknologi dan hubungannya dengan kebutuhan skill saat ini.

Airlangga meyakini, langkah-langkah yang akan dilakukan Kemenperin itu akan memberikan dampak positif pada model bisnis, jaringan suplai global, kebutuhan tenaga kerja dan keberlangsungan industrinya.

Sumber : Republika.co.id

Read More

Kartu NPWP Bakal Berfungsi Sebagai SIM Sampai Kartu Kredit

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia

Rabu, 18/01/2017 09:49 WIB

·         Sebarkan:

·        

·        

·        

Ditjen Pajak menggandeng perbankan nasional dan juga kepolisian untuk menambah fungsi kartu NPWP menjadi kartu kredit, BPJS, sampai SIM wajib pajak pemiliknya. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) tengah menyiapkan kartu pintar (smart card) multifungsi sebagai penampung data elektronik wajib pajak dan peruntukkan lainnya. Kartu itu bernama 'Kartu Indonesia 1' atau disingkat 'Kartin1'.

Selain memuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib pajak, kartu pintar tersebut juga memuat informasi WP terkait seperti data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Surat Izin Mengemudi (SIM) WP.

Tak hanya itu, kartu itu juga bisa digunakan sebagai uang elektronik maupun kartu kredit dari bank yang akan bekerjasama dengan DJP. Disebutkan Ken, salah satu bank yang sudah bersedia digandeng DJP adalah PT Bank Mandiri Tbk.

“Bulan depan, kami akan mengeluarkan kartu semacam smart card. Kalau sudah berjalan dengan baik, mudah-mudahan bisa sekaligus digunakan sebagai SIM,” tutur Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemarin. 

Ken mengatakan penerbitan Kartin1 dilakukan sebagai strategi DJP dalam meningkatan pelayanan kepada WP dalam bentuk kemudahan pelaporan, dan akses informasi perpajakan.

Secara terpisah, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP Iwan Djuniardi menambahkan ide Kartin1 berasal dari lomba 'Kalau seandainya saya menjadi Dirjen' yang digelar di internal DJP beberapa waktu lalu.

"Pemenangnya itu mengusulkan agar NPWP multifungsi yang bisa digunakan untuk membayar dan segala macam," kata Iwan kepada CNNIndonesia.com.

Dengan Kartin1, DJP bisa membantu mengembangkan aplikasi kartu identitas tunggal (single identity card) bagi WP. Di mana di dalam kartu tersebut DJP bisa mengumpulkan informasi lintas instansi dari WP.

Pilihan Redaksi ·         Tutup Tahun, Pemerintah Pastikan Anggaran Aman ·         KPK Dalami Dirjen Pajak Soal Pertemuan Pemberi Suap ·         Kamis, Dirjen Pajak Turun Tangan Tagih Data Transaksi Google

"Ternyata animo dari instansi terkait besar karena di mana-mana kan kita butuh single identity. Di Indonesia belum punya single identity, dari dulu cuma wacana," jelasnya. 

Dengan mengandeng bank, DJP tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menerbitkan kartu tetapi hanya mengembangkan aplikasi gratis dan portal bersama untuk validasi data.

"Jadi ini benar-benar kartu yang multifungsi yang tidak membebani masyarakat," ujarnya.

Rencananya, prototype aplikasi dan Kartin1 baru akan rampung pada Maret 2017. Uji coba perdana (pilot project) dengan bank sendiri baru akan dilakukan pada bulan Juni tahun ini karena DJP harus melakukan pengadaan dan menyiapkan peralatan terkait seperti mesin pembaca kartu (reader) dan konfigurasi.

"Bulan ini kami sedang siapkan aplikasinya. Kami juga harus beli beberapa peralatan," jelasnya. (gen)

Sumber : CNN Indonesia

Read More