Orang Kaya Tak Bisa Nikmati Elpiji Bersubsidi Mulai Maret 2017

Pekerja membongkar muat elpiji tiga kg di agen elpiji Karet Kuningan, Jakarta, Selasa (26/5/2015). Untuk menghindari subsidi yang tidak tepat sasaran, Pertamina melabeli gas tiga Kg dengan "Hanya untuk Masyarakat Miskin". (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan menerapkan penyaluran subsidi langsung elpiji 3 Kilogram (Kg) ‎pada Maret 2017. Dengan begitu masyarakat miskin dan rentan miskin saja yang akan menikmati elpiji dengan harga murah.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan, ‎saat ini Pemerintah melakukan verifikasi data masyarakat yang berhak menerima subsidi dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

‎"Data mengacu data BPS dan TNP2K, baru melakukan subsidi langsung,‎" kata Wiratmaja, dalam diskusi energi kita, di Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Wiratmaja menuturkan, setelah pendataan rampung kemudian Pemerintah akan melakukan sosialisasi penerapan subsidi langsung mulai Januari-Februari 2017. Kemudian penyaluran subsidi langsung tersebut bisa diterapkan pada Maret.

"Elpiji subsidi tepat sasaran dilakukan 2017. Januari, Februari kita sosialisasi. Maret kita lakukan," tutur Wiratmaja.

Wiratmaja mengungkapkan, pemerintah sedang menyiapkan kartu yang akan diisi uang elektronik sebagai subsidi elpiji untuk menyalurkan subsidi langsung. Kartu tersebut ditunjukkan saat melakukan pembelian elpiji 3 Kg.

Dengan begitu masyarakat miskin dan rentan miskin masih bisa menikmati elpiji dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah yaitu berkisar Rp 16 ribu-Rp 18 ribu per tabung.

Sedangkan masyarakat mampu yang tidak memiliki kartu membeli elpiji 3 Kg dengan harga yang sesuai dengan keekonomian tidak diberikan ke produk elpiji lagi, tetapi langsung ke masyarakatnya.

"Subsidi langsung kartu diisi tiap bulan, sehingga nanti membeli dengan harga eceran tertinggi. Rp 16- Rp 18 ribu per tabung," tutur Wiratmaja.

Sumber : liputan6.com

Read More

Pertumbuhan Uang Beredar Menyusut Gara-Gara Tax Amnesty

Gejolak Rupiah Tak Hambat Repatriasi Rp 100 Triliun di Akhir Tahun

Pertumbuhan uang beredar di masyarakat melambat akibat program pengampunan pajak (tax amnesty). Pangkal soalnya adalah, pemerintah menyimpan uang tebusan dari peserta program itu di Bank Indonesia sehingga simpanan pemerintah pusat di bank sentral melonjak 55,6 persen pada September lalu (year on year/yoy).

Bank Indonesia (BI) mencatat, total uang beredar dalam arti luas (M2) cuma tumbuh 5,1 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 4.737,3 triliun pada September lalu. Pertumbuhannya terus melambat dalam tiga bulan terakhir. Total uang beredar pada Juli dan Agustus lalu masih bisa tumbuh masing-masing 8,2 persen dan 7,8 persen.

“Perlambatan pertumbuhan M2 dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan kredit perbankan dan kontraksi operasi keuangan pemerintah pusat pada September 2016,” demikian tertulis dalam laporan yang diterbitkan Divisi Statistik Moneter dan Fiskal BI, Senin (31/10). 

Sekadar informasi, uang beredar dalam arti luas ini mencakup uang kartal dan giral, uang kuasi (tabungan dan simpanan berjangka di bank), dan surat berharga yang dimiliki sektor swasta domestik dengan jangka waktu hingga satu tahun. (Baca juga: Dana Bank Tersedot Tax Amnesty, BI "Suntik" Rp 35 Triliun)

Pertumbuhan uang beredar di masyarakat bisa juga dipantau dari fluktuasi dana pemerintah pusat di bank sentra. Pada Agustus lalu, simpanan pemerintah pusat di BI merosot hingga minus 0,5 persen (yoy), namun berbalik melesat 55,6 persen pada September lalu. Kenaikan tersebut sejalan dengan penerimaan dana tebusan tax amnesty. Sekadar catatan, hingga akhir September lalu, pemerintah berhasil mengumpulkan duit tebusan sebesar Rp 97 triliun.

Sementara itu, penyaluran kredit bank juga terpantau masih seret. Pertumbuhan kredit tercatat susut dari 6,8 persen pada Agustus (yoy) menjadi 6,4 persen pada September lalu. Adapun total penyaluran kredit telah mencapai Rp 4.243,9 triliun.

Rinciannya, kredit modal kerja (KMK) tumbuh melambat dari 4,5 persen pada Agustus (yoy) menjadi 4,1 persen pada September, sehingga total penyaluran KMK menjadi sebesar Rp 1.970,7 triliun. Perlambatan terutama terjadi pada sektor industri pengolahan serta keuangan, real estate, dan jasa perusahaan.

Kredit investasi (KI) juga melambat dari 9,5 persen (yoy) menjadi 9,3 persen, sehingga total kredit investasi yang sudah disalurkan menjadi Rp 1.067 triliun. Perlambatan utamanya terjadi pada sektor industri pengolahan serta perdagangan, hotel dan restoran.

Yang menarik, pertumbuhan kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) justru meningkat dari 8,9 persen pada Agustus (yoy) menjadi 9,3 persen pada September lalu. Total penyalurannya mencapai Rp 781,9 triliun. (Baca juga: OJK Siapkan Antisipasi Perluasan Kredit Bermasalah)

Akibat berbagai kondisi itulah, pertumbuhan uang beredar kian melambat di seluruh komponen. Uang kartal dan giral berdenominasi rupiah (M1) cuma tumbuh 5,9 persen (yoy) pada September lalu menjadi Rp 1.126 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 10,6 persen.

Sementara itu, uang kuasi alias simpanan masyarakat hanya tumbuh 5 persen (yoy) menjadi Rp 3.598,9 triliun. Padahal, bulan sebelumnya, pertumbuhannya mencapai 7 persen. Hal itu sejalan dengan melambatnya pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dari 6,7 persen pada Agustus menjadi cuma 4 persen pada September lalu.

Rinciannya, simpanan berjangka cuma tumbuh 2,7 persen (yoy) dari sebelumnya 4,6 persen dan tabungan tumbuh 11,5 persen dari sebelumnya 14,6 persen. Adapun giro merosot menjadi minus 3,1 persen, padahal sebelumnya masih bisa tumbuh tipis yaitu sebesar 0,8 persen.

Penyusutan simpanan berupa giro valas tercatat membaik dari semula minus 19,6 persen menjadi minus 17,1 persen. “Hal ini didorong oleh tambahan giro valas terkait repatriasi dana valas masyarakat dari luar negeri,” demikian tertulis dalam laporan Divisi Statistik Moneter dan Fiskal BI. 

Di sisi lain, surat berharga selain saham merosot makin dalam dari minus 9,9 persen menjadi minus 35,8 persen. Alhasil, total penempatan di surat berharga turun dari Rp 14,1 triliun menjadi 12,3 triliun.

Sumber : katadata.co.id 

Read More

Ditjen Pajak: Kalau Mau Diapakan, Kasih Kopi Sianida Saja...

Selasa, 22 November 2016 | 15:43 WIB

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi belum mau banyak berkomentar terkait kasus tangkap tangan pejabat Ditjen Pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pukul 16.00 saja di KPK," ujar Ken usai menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Ia mengaku akan datang langsung ke KPK terkait kasus yang kembali menerpa Ditjen Pajak di tengah pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Ken hanya berharap kasus tangkap tangan pejabat Ditjen Pajak tidak berpengaruh negatif terhadap program tax amnesty.

Meski begitu, ia sempat berkelakar terkait kasus tersebut. "Ya kalau mau (oknum pejabat itu) diapain, ya kasih kopi, dikasih sianida aja," kata Ken sembari tertawa sesaat sebelum masuk ke mobil dinasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga jengkel dengan oknum pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, ia mengaku sudah mengingatkan semua pejabat di bawah Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Pajak, untuk memerangi praktik korupsi dan menjaga nama baik institusi.

"Ini kan (kasus korupsi) ketamakan yang tidak terbatas," ujar Menkeu di Kompleks Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Menurut perempuan yang kerap disapa Ani itu, pejabat Ditjen Pajak yang dikabarkan menerima suap dari pengusaha telah menghianati institusi Ditjen Pajak. Padahal, Ditjen Pajak sedang membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Sumber : kompas.com

Read More

Surat Sri Mulyani Pasca-OTT Pejabat Pajak: Berdiri Tegar Lawan Korupsi

Rabu, 23 November 2016 | 09:08 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani menulis surat untuk seluruh pegawai di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (22/11/2016) malam.

Surat itu ditulis perempuan yang kerap disapa Ani itu pasca operasi tangkap tangan pejabat Direktorat Jenderal Pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam surat itu, Ani mengungkapkan rasa kekecewaannya. Ia pun tahu perasaan kecewa itu dirasakan oleh seluruh jajaran pegawai Kemenkeu.

Meski begitu, Ani meminta agar kekecewaan itu tidak lantas membuat upaya melawan korupsi dan reformasi kelembagaan di internal Kemenkeu berhenti.

Berikut surat yang ditulis Sri Mulyani:

22 November 2016

Seluruh jajaran dan staf Kementerian keuangan yang saya cintai dan saya banggakan.

Hari ini kita semua telah dikecewakan dengan kejadian penangkapan seorang kepala subdit di Direktorat Jenderal Pajak Oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. Sebelumnya kita juga mendapat berita penangkapan aparat Bea Cukai oleh Kepolisian RI di Semarang.

Saya, dan kita semua yang memiliki komitmen untuk menjalankan tugas dan amanah menjaga dan mengelola keuangan negara dengan penuh integritas kejujuran profesional, dan dedikasi tinggi pasti merasakan kekecewaan yang mendalam atas tindakan mereka yang mengkhianati nilai-nilai baik dan prinsip integritas yang kita jaga.

Kekecewaan itu harus kita salurkan dengan bekerja lebih baik lagi dan bekerja keras untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi.

Kita akan bersama sama membersihkan Kementerian Keuangan dari oknum-oknum yang telah mencoreng nama baik dan reputasi institusi kita.

Kita bersama sama akan meneruskan reformasi dan transformasi kelembagaan agar Kementerian Keuangan menjadi institusi yang bersih, profesional, kompeten dan bermartabat serta kredibel/dipercaya.

Besok pagi kita akan tetap berdiri tegar, menatap dengan percaya diri bahwa kita semua mampu membangun Kementerian Keuangan yang dapat dipercaya dan dibanggakan oleh rakyat dan bangsa Indonesia.

Karena saya percaya bahwa sebagian sangat besar jajaran dan pegawai Kemenkeu adalah meraka yang jujur dan berintegritas tinggi.

Mereka yang tidak lelah mencintai indonesia dengan terus setia berbuat baik dengan membangun negara kita menjadi negara yang maju, adil, makmur dan bermartabat. Kita bersama-sama mampu melawan korupsi!

Sri Mulyani Indrawati

Sumber : kompas.com

Read More

Tolak Tawaran Program Amnesti, Penunggak Pajak Ini Terpaksa Disandera Ditjen Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam hal ini Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II bekerja sama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM serta Kepolisian Republik Indonesia, pada Senin 21 November 2016 telah melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap BL, Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balige dan menunggak pajak sebesar Rp 854.484.916. Penanggung pajak yang disandera saat ini dititipkan di Rutan Kelas IIA Pematang Siantar.

BL (50) adalah pemilik toko bahan bangunan dan juga ditengarai memiliki sejumlah usaha lain yaitu, rumah kontrakan, perkebunan jeruk, kedai makan/minum dan sebuah stasiun radio yang kesemuanya berlokasi di Kota Tarutung. BL tidak pernah melaporkan pajak atas seluruh kegiatan usahanya dengan laporan pajak terakhir adalah untuk tahun pajak 2010 dengan status nihil.

Sebelum dilakukan penyanderaan, pihak KPP Pratama Balige telah melakukan serangkaian tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak. Wajib Pajak sudah diberikan Surat Teguran, Surat Paksa serta beberapa kali diadakan pertemuan untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya.

Wajib pajak juga sudah ditawari untuk mengikuti Amnesti Pajak, akan tetapi BL tetap tidak bersikap koorperatif sehingga terpaksa dilakukan tindakan penyanderaan ini. Penyanderaan dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan.

Penyanderaan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi para penunggak pajak yang sampai hari ini belum melunasi utang pajaknya. Ditjen Pajak mengharapkan agar para Wajib Pajak yang memiliki utang pajak untuk dapat memanfaatkan program Amnesti Pajak yang akan berakhir pada 31 Maret 2017 mendatang.

Apabila Wajib Pajak mengikuti Amnesti Pajak, maka sesuai Pasal 11 Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016 sanksi administrasi dan pidana akan dihapuskan seluruhnya dengan cukup membayar pokok tagihan dan biaya penagihan.

Sumber : detik.com

Read More

Trump Bakal Tiru Kebijakan Tax Amnesty Jokowi?

Dunia melihat kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia sangat berhasil. Alasannya, Indonesia mampu membawa pulang dana-dana warga yang disimpan di luar negeri. Pemerintah Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan mengikuti kebijakan yang telah dijalankan sejak Juli lalu ini.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong‎ mengatakan, AS membutuhkan dana besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa negara memperkirakan untuk mencari dana tersebut, Presiden terpilih Donald Trump akan meniru kebijakan yang telah dijalankan oleh Presiden Indoensia Joko Widodo (Jokowi) yaitu tax amnesty. 

Dalam beberapa pembicaraan, penasihat Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk ikut menyelenggarakan kebijakan pengampunan pajak. "Memang ini lucu. Banyak orang memperkirakan Presiden Trump akan mengikuti jejak dari Presiden Jokowi," kata ‎Lembong, saat menghadiri DBS Asian Confrence 2016, di Hotel Rizt Carlton, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Menurut Lembong, kekayaan warga AS yang saat ini berada di luar negeri mencapai US$ 2,5 triliun. Dengan kebijakan pengampunan pajak, dana-dana tersebut berpotensi kembali ke AS dan bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tentu saja, Thomas melanjutkan, jika memang Trump benar-benar akan menjalankan kebijakan tersebut, Indonesia bisa perlu waspada. Alasannya, ada beberapa dana dari warga AS yang berada di Indonesia. Namun jika program tersebut benar-benar dijalankan maka Eropa yang bakal banyak terpukul.

"Kebanyakan uang itu disimpan di Eropa. jadi kalau itu terjadi mungkin repatriasi secara besar-besaran terjadi dari Eropa ke Amerika itu contoh perkembangan yang harus diwaspadai," ucap Lembong.

Lembong mengungkapkan, kebijakan tax amnesty yang diselelanggarakan Pemerintah Indonesia melalui tangan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dinilai program paling berhasil dalam sejarah dunia. Karena itu membuat AS melirik kebijakan tersebut untuk ditiru. (Pew/Gdn)

Sumber : liputan6.com

Read More

Ini Sebab Setoran Pajak Rendah Saat Tax Amnesty Berhasil

Program pengampunan pajak (tax amnesty) dinilai berhasil dengan nilai uang tebusan mencapai Rp 98 triliun sampai saat ini. Sayangnya, penerimaan pajak rutin masih jauh dari target Rp 1.318 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Memang tax amnesty berhasil, tapi kita harus hati-hati," tegas Pengamat Ekonomi, Chatib Basri di Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Lebih jauh Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) ini menjelaskan, penerimaan pajak sampai dengan Oktober ini sudah termasuk tax amnesty sebesar Rp 870,95 triliun. Sementara tanpa tax amnesty Rp 768,96 triliun, itu artinya pertumbuhan penerimaan hanya 0,‎48 persen.

"Kenapa penerimaan pajak rutin stagnan dengan adanya tax amnesty? Karena ada dua rate, yakni Wajib Pajak bayar pajak 25 persen sesuai aturan atau ikut tax amnesty dengan tarif tebusan 2 persen. Orang milih ikut yang 2 persen, sehingga pemerintah kehilangan pajak yang 25 persen," Chatib memaparkan.

Menurut Chatib, yang terjadi adalah Wajib Pajak memilih menghindari membayar setoran pajak 25 persen. "Itu karena arbitrase kepintaran Wajib Pajak hindari pajak 25 persen. Ini ada problem karena ruang fiskal jadi terbatas, makanya Sri Mulyani memotong anggaran belanja," ujarnya.

‎Saat ini, katanya, nilai deklarasi harta di program tax amnesty tercatat hampir Rp 4.000 triliun. Namun tidak semua aset dapat dipajaki. Tingkat pengembalian aset di Indonesia, dicontohkan Chatib sebesar 5 persen, itu berarti hanya Rp 200 triliun aset yang bisa dikenakan pajak.

"Kalau pajaknya 25 persen, maka dipajaki Rp 50 triliun. Makanya ada risiko penerimaan pajak tahun depan lebih rendah dari tahun ini," pungkas Chatib.(Fik/Nrm)

Sumber : liputan6.com

Read More

Jokowi Luncurkan Strategi Jitu Agar Orang RI Tersentuh Akses Keuangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Strategi ini bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa menyentuh, menggunakan serta memanfaatkan akses dari lembaga keuangan yang ada di dalam negeri.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif tertera dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2016.

"Ketika Makin banyak rakyat yang dapat akses perbankan akan buat hidup masyarakat lebih teratur," kata Jokowi dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Jokowi bertindak sebagai Ketua Dewan Nasional. Di bawahnya adalah Wakil Presiden, Menko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Anggotanya adalah para menteri terkait.

Sasaran strategi tersebut sebenarnya masyarakat secara umum, akan tetapi setiap kelompok masyarakat diberikan layanan yang berbeda. Misalnya pelayanan lebih untuk kelompok berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro kecil serta masyarakat yang merupakan lintas kelompok.

Masyarakat lintas kelompok yang dimaksud seperti pekerja migran yang selama memiliki akses terbatas untuk mendukung proses migrasi. Wanita, yang berdasarkan data Global Findex 2014 hanya 37,5% di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal.

Kemudian adalah kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, penyandang disabilitas berat, lanjut usia, mantan narapidana dan mantan tunasusila.

Kelompok lain yaitu masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau terluar. Selain juga akan dijangkau adalah pelajar, mahasiswa dan pemuda yang diperkirakan mencapai 106,8 juta atau 41,87% dari jumlah penduduk Indonesia.

"Walau Indonesia sudah jadi negara gede secara ekonomi, tapi indeks inklusi keuangan kita masih di tingkat 36% berdasar data 2014, artinya masih belum banyak masyarakat yang belum nikmati layanan bank, masih banyak yang belum punya tabungan, masih banyak yang belum dapat akses pinjaman bank," papar Jokowi. (mkl/drk)

Sumber : detik.com 

Read More

Buat Laporan Pajak Fiktif, Pimpinan CV di Semarang Dibui dan Didenda Rp 10 M

Pengadilan Negeri (PN) Semarang menjatuhkan pidana penjara dan denda dua kali lipat dari pajak terutang kepada pimpinan CV Mitra Sejati. Total denda yang diterima yaitu Rp 10.989.277.856.

Mereka yang dihukum yaitu Komisaris CV Mitra Sejati Leonardus Uiyana, Direktur CV Mitra Sejati, Alan Mores Uiyana dan Manajer Akuntansi dan Perpajakan CV Mitra Sejati, Satiyono.

Dalam amar putusannya, PN Semarang menyebutkan para terdakwa menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) masa pajak Januari 2007 hingga Desember 2007 dengan isi yang tidak sesuai kenyataan yaitu seharusnya Rp.5.494.638.928. Modusnya dengan membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya dengan sejumlah perusahaan.

Semua terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c jo Pasal 43 UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2000.

Pada Kamis (17/110 kemarin, PN Semarang akhirnya menjatuhkan hukuman masing-masing:

1. Terdakwa Leonardus dijatuhi hukuman 8 bulan penjara.
2. Terdakwa Alan Mores dihukum 6 bulan penjara.
3. Terdakwa Satiyono dihukum 11 bulan penjara.

Selain itu ada hukuman denda secara tanggung renteng sebesar Rp 5.494.638.928 x 2 = Rp 10.989.277.856 masing-masing subsidair 1 bulan kurungan.

"Perbuatan terdakwa sudah merugikan negara sebesar Rp 5,49 miliar," kata pelaksana tugas Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Dasto Ledyanto dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (18/11/2016).

Kanwil DJP Jawa Tengah I saat ini sedang melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan terhadap 16 wajib pajak dan melakukan penyidikan kepada 8 wajib pajak. Langkah tegas memang dilakukan bagi pihak-pihak yang berusaha mencurangi pajak.

Sebelumnya direktur perusahaan jasa transportasi CV Bumi Raya juga dihukum 7 bulan penjara dan denda Rp 11,74 miliar karena perkara yang sama.

"Diimbau kepada wajib pajak baik yang sedang dilakukan proses pemeriksaan bukti permulaan maupun penyidikan untuk memanfaatkan Undang-Undang Pengampunan Pajak," tegas Dasto

Sumber : detik.com

Read More

Sri Mulyani Ungkap Dampak Penarikan Dana Besar-besaran di Bank

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menuturkan, penarikan dana secara masif di bank atau rush money dapat merusak perekonomian Indonesia. Stabilitas sistem keuangan bakal terganggu sehingga berdampak besar bagi masyarakat secara luas, terutama kelompok miskin. Hal ini menyusul isu ajakan rush money pada aksi bela Islam 25 November mendatang.

"Ekspresikan pandangan politik dengan cara-cara politik. Tapi kalau ekspresinya dilakukan dengan cara sabotase atau melukai diri sendiri, yang kena masyarakat kelas menengah dan bawah," kata Sri Mulyani di Jakarta, seperti ditulis Jumat (18/11/2016).

Ditegaskan dia, masyarakat sangat berkepentingan menjaga ekonomi Indonesia tetap stabil. Jangan terpengaruh ajakan atau hasutan orang lain yang ingin menghancurkan Indonesia. Sebab dampak dari penarikan uang besar-besaran di bank sangat besar.

"Sektor keuangan kena dampaknya, ekonomi tidak stabil. Kalau ekonomi tidak stabil, yang kena masyarakat kelas tadi. Jadi kalau masyarakat peduli dengan perekonomian Indonesia, dia akan menjaga dan tidak mudah dihasut untuk merusak negaranya sendiri karena itu (rush money) adalah hasutan berbahaya," Sri Mulyani mengatakan.

Sri Mulyani yakin masyarakat Indonesia sangat memahami bahwa aksi tersebut hanya akan merugikan mereka sendiri, sehingga diharapkan tidak terjadi.

"Masyarakat tahu, itu tidak akan baik buat mereka sendiri. Jadi mereka tidak akan melakukan yang akan membahayakan masyarakat sendiri karena keinginan mereka menciptakan kondisi sosial yang baik dan kesempatan kita untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat," pungkas Sri Mulyani. (Fik/Gdn)

Sumber : liputan6.com

Read More

Sri Mulyani: Ekonomi RI Tumbuh Paling Tinggi di Dunia

Menkeu Sri Mulyani mengatakan banyak negara penghasil dan eksportir komoditas terpukul akibat anjloknya harga komoditas. Namun berbeda dengan Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kuartal III-2016 merupakan yang paling tinggi di dunia. Kinerja perekonomian ini mengalahkan negara lain yang termasuk produsen komoditas.

"Perekonomian Indonesia di 2016 merupakan perekonomian yang tumbuh paling tinggi di dunia," ujar dia saat ditemui di acara Diskusi Ekonomi Indonesia Menyongsong 2017 di Auditorium SCTV, Jakarta, Kamis malam (17/11/2016).

Menurut Sri Mulyani, India dan China selalu menjadi benchmark perekonomian Indonesia. Padahal bila melihat kinerja ekonomi negara lain, seperti Brasil, Afrika Selatan yang merupakan produsen komoditas seperti Indonesia tidak mampu bertahan saat kondisi pelemahan ekonomi dunia.

"Brasil dan Afrika Selatan yakni negara produsen komoditas tidak bisa survive saat lingkungan ekonomi dunia melemah, termasuk ekspor impor karena pengaruh kondisi global," jelas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Kata Sri Mulyani, banyak negara penghasil dan eksportir komoditas terpukul akibat anjloknya harga komoditas. Namun berbeda dengan Indonesia.

"Indonesia masih mampu menjaga ekonominya dari sisi faktor domestik sehingga bisa menyeimbangkan pelemahan dari sisi global. Sehingga kita masih bisa tumbuh 5,04 persen hingga kuartal III ini," pungkas Sri Mulyani. (Fik/Nrm)
   

Sumber : liputan6.com

Read More

3 Permintaan Sri Mulyani untuk Para Orang Kaya RI

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta tiga hal kepada para miliarder Indonesia, utamanya agar mereka berperan aktif dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, kekayaan mereka tidak hanya dinikmati dirinya sendiri, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Permintaan pertama, kata dia, para orang kaya di Indonesia diharapkan dapat menanamkan modalnya di dalam negeri. Sebab, keberadaan konglomerat asal Tanah Air ini menandakan bahwa Indonesia memiliki perekonomian yang besar dan menghasilkan aset.

"Sisi positif ini akan lebih baik jika kekayaan tidak hanya dinikmati mereka sendiri, tapi masyarakat Indonesia. Jadi perlu kebijakan pemerintah untuk menciptakan kesempatan mereka berinvestasi," jelasnya dalam acara "Diskusi Ekonomi Indonesia Menyongsong 2017" di Auditorium SCTV, Jakarta, Kamis malam (17/11/2016).

Sri Mulyani menambahkan, orang-orang kaya ini selalu berpikir memutar harta kekayaannya supaya beranak pinak. Salah satunya dengan investasi, tidak menumpuk uang di perbankan, dan tanpa membuahkan hasil.

"Inilah kesempatan kita untuk memberikan kepercayaan diri bahwa Indonesia adalah tempat yang baik untuk menanamkan lagi harta yang mereka miliki. Jadi, harus terus-menerus supaya modal mereka produktif," dia menerangkan.

Permintaan kedua, Sri Mulyani sangat berharap kepatuhan orang kaya ini dalam membayar pajak. Terakhir, permintaannya supaya para konglomerat ini ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) dan melakukan repatriasi atau pengalihan aset dari luar ke dalam negeri.

"Tahap I tax amnesty ini diikuti sekitar 400 ribu Wajib Pajak (WP) dan sebagian besar yang ikut adalah orang-orang kaya di sini. Dari total uang tebusan Rp 98,3 triliun, hampir 80 persennya dari orang kaya ini. Jadi kalau mereka ikut tax amnesty, deklarasi, dan repatriasi adalah langkah yang sangat positif," tuturnya.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah menanamkan investasi di sumber daya manusia, kesehatan, dan pendidikan supaya masyarakat kelas menengah tetap mengecap bangku sekolah dan bekerja, sehingga ada keseimbangan yang akan memperkuat pondasi ekonomi Indonesia.

"Kalau mau repatriasi, masih diberikan waktu sampai akhir Desember ini. Mereka (WP) masih nunggu waktu, karena banyak hal yang dipertimbangkan. Tapi kalau mau masukkan di Desember ini tidak apa, karena memang aturannya memperbolehkan batas waktu hingga akhir tahun ini," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia sangat baik dan akan berkoordinasi dengan TNI serta Polri untuk terus memberikan kepastian kepada pelaku usaha atau investor. "Pemerintah, TNI, Polri akan bersama-sama menjaga kepercayaan investor, sehingga saya rasa tidak perlu ada kekhawatiran," ujar Sri Mulyani.

Sumber : liputan6.com

Read More

Sri Mulyani: Di Dunia, Hanya Jokowi yang Aktif Pantau Lapangan

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak gembira dengan pencapaian APBN 2015, termasuk opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2015 saat Raker dengan Banggar DPR, Jakarta,Kamis (25/8). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business  (EoDB) Indonesia loncat ke posisi 91. Salah satu langkahnya melalui pemangkasan waktu bongkar muat pelabuhan (dwelling time).

"Presiden Jokowi ingin EoDB kita loncat ke peringkat 40. Tapi kemudahan berusaha Indonesia sudah naik 15 peringkat di dunia is among the top reformer in the world," ucap Sri Mulyani di acara Diskusi Ekonomi Indonesia Menyongsong 2017 di Auditorium SCTV, Jakarta, Kamis malam (17/11/2016).

Pemerintah, sambungnya, sangat fokus untuk menurunkan dwelling time di bawah 4 hari. Upaya ini menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi saat sidak tahun lalu yang sempat marah karena lambatnya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Kemauan pemerintah untuk menangani masalah yang sulit, seperti dwelling time misalnya Presiden minta turun di bawah 4 hari. Saya sudah keliling dunia, tidak ada tuh Presiden (negara lain) yang betul-betul melototin (dwelling time)," tutur Sri Mulyani.

Sebagai contoh, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Damodardas Modi yang juga bercita-cita menaikkan peringkat kemudahan berusahanya. Namun tidak seperti Jokowi yang sampai turun langsung ke pelabuhan.

"Presiden Putin dan Perdana Menteri Modi ingin EoDB-nya naik, tapi mereka tidak datang tuh nongkrongin ke pelabuhan, marah-marah dan turun langsung dan minta turunkan (dwelling time)," Sri Mulyani menerangkan.

"Jadi Indonesia bukan masalah retorika tapi bicara suatu strategi pertumbuhan ekonomi dengan langkah, dikelola, dan dilakukan sehingga bisa menghasilkan suatu kemajuan yang bisa diukur," katanya. (Fik/Gdn)

Sumber : detik.com

Read More

Sri Mulyani: RI Masih Punya Masalah dengan APBN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan perekonomian Indonesia masih dalam kondisi sehat sampai dengan saat ini. Meski di balik pertumbuhan yang positif, Indonesia diakhui masih memiliki masalah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Secara umum, pertumbuhan ekonomi kita masih sehat di 2016. Diperkirakan ekonomi nasional bertumbuh 5 persen sampai akhir tahun ini walaupun Indonesia punya masalah agak khusus, yakni APBN," kata Sri Mulyani saat acara Diskusi Ekonomi Indonesia Menyongsong 2017 di SCTV Tower, Jakarta, Kamis malam (17/11/2016).

Lebih lanjut Sri Mulyani bercerita, kondisi APBN Indonesia mengalami estimasi berlebih (over estimate) pada periode 2014-2015. Postur APBN disusun dengan jumlah yang sangat tinggi dan hal ini terus berlangsung hingga 2016.

"Jadi kita melakukan koreksi APBN supaya menjadi lebih kredibel, konsisten, dan suistanable. Pak Jokowi menyesuaikan APBN dengan pemotongan anggaran Rp 165 triliun karena penerimaan pajak akan shortfall Rp 219 triliun," Sri Mulyani menjelaskan.

Dengan pemangkasan belanja ini, dia mengakui, ekonomi Indonesia masih mampu bertumbuh 5,04 persen hingga kuartal III-2016. Pertumbuhan konsumsi domestik masih sehat, inflasi terjaga dengan prediksi 3,7 persen di sepanjang periode ini, serta pertumbuhan investasi mendekati 5 persen.

"Dua tahun ini fiskal sudah bekerja, karena belanja diarahkan pada yang lebih efisien sehingga bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi. Investasi pada sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan yang fokus pada infrastruktur dan transfer ke daerah sehingga terjadi keseimbangan ekonomi," cetus Sri Mulyani.

Belanja transfer ke daerah, dia mengatakan, meminimalkan dampak pelemahan harga komoditas. Kondisi tersebut merupakan pukulan telak bagi daerah-daerah di Tanah Air yang merupakan penghasil sumber daya alam atau komoditas, seperti Kalimantan dan Papua.

"Harga CPO, batubara, dan komoditas lainnya mengalami penurunan harga. Yang paling parah Kalimantan dan Papua, tapi transfer ke daerah melalui APBN dapat meminimalkan dampak pelemahan itu," ucap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.(Fik/Nrm)

Sumber : liputan6.com 

Read More

Benarkah Pencinta Kopi akan Lebih Berpeluang Menjadi Orang Sukses

Kopi dapat mendorong semangat dan memberikan energi setiap hari bagi sebagian orang. Dilansir dari situs Lifehack, Kamis (17/11/2016) ada beberapa dampak positif yang dipercaya bagi Anda peminum kopi, ternyata kopi dapat mendukung kesuksesan hidup Anda.

1. Tubuh lebih sehat

Orang yang minum kopi secara rutin memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit seperti Parkinson.

2. Otak lebih cerdas

Kopi juga dipercaya membuat Anda lebih pintar. Kandungan kafein yang ada di dalam kopi dapat memblokir adenosin di otak.

Adenosin adalah penghambat transmisi. Ketika adenosin ini diblokir, tubuh Anda memiliki tingkat energi yang lebih tinggi.

3. Tubuh memiliki fisik yang kuat

Semua lemak dalam tubuh Anda dapat dibakar oleh kopi. Kafein bekerja melawan lemak dan meningkatkan oksidasi asam lemak. Hal ini juga memobilisasi asam lemak dari jaringan lemak. Kafein dapat membantu meningkatkan kinerja fisik Anda.

4. Merasa lebih bahagia

Orang-orang yang rutin minum kopi akan jauh dari rasa depresi. Dengan minum beberapa cangkir kopi, Anda tetap semangat dan terhindar dari depresi. Nikmatnya kopi dapat menjaga suasana hati untuk tetap positif.

5. Dipercaya dapat hidup lebih lama

Kopi memiliki banyak senyawa lain di luar kafein, diantaranya anti-oksidan yang dapat melindungi tubuh dari oksidasi. 

6. Menjadi orang yang rajin dan giat

Dengan minum kopi, Anda siap untuk memulai hari dengan lebih awal dan mencapai sesuatu. Orang-orang yang sukses biasanya bangun pagi lebih pagi, dan minum kopi untuk menambah semangat. 

7. Hidup lebih bersemangat

Peminum kopi adalah bisanya memiliki pribadi yang menyenangkan. Dengan kopi, Anda lebih bersemangat dan energik menjalani hidup.

Sumber : liputan6.com

Read More

Ranking Bayar Pajak RI Naik 44 Peringkat

Bank Dunia dan PricewaterhouseCooper (PwC) melaporkan peringkat pembayaran pajak Indonesia naik 44 level ke posisi 104 di 2016. Prestasi tersebut didorong keberhasilan reformasi perpajakan sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi.

Tax and Legal Services Leader PwC Indonesia, Ay Tjhing Phan mengungkapkan, dalam studi Paying Taxes, peringkat pembayaran pajak di Indonesia dalam dua tahun mengalami peningkatan. Tahun lalu, posisi negara ini ada di level 148 dari 189 negara.

"Kemudian naik 44 peringkat di tahun ini di posisi 104 diantara 190 negara yang disurvei," ujarnya di Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Sepanjang 2015, sambung Tjhing Phan, sub indikator jumlah pembayaran dan waktu yang diperlukan untuk mematuhi perpajakan Indonesia membaik menjadi masing-masing 43 pembayaran dan 221 jam, berkat elektronifikasi sistem jaminan sosial.

Total tarif pajak Indonesia sedikit meningkat dari 29,7 persen menjadi 30,6 persen dengan adanya penambahan kontribusi pensiun baru. Di mana 2 persen dibayar oleh pemberi kerja. Sementara untuk indeks pasca pelaporan yang baru, Indonesia mencatatkan skor baik 76,49, di atas rata-rata kawasan Asia Pasifik yang berada di posisi 47.

"Perbaikan peringkat yang signifikan ini adalah kontribusi dari elektronifikasi sistem jaminan sosial dan berlangsungnya reformasi perpajakan yang positif," Tjhing Phan menjelaskan.

Fokus pemerintah, katanya, memperbaiki kemudahan pembayaran pajak adalah langkah yang tepat guna mendorong kepatuhan pajak.

"Sistem perpajakan yang efisien, terutama soal restitusi dan pemeriksaan pajak, sehingga memungkinkan pemungutan pajak lebih mudah, menstimulasi pertumbuhan ekonomi, dan mendorong investasi sambil memperluas basis perpajakan di Indonesia," terangnya.

Menurut Tjhing Phan, kesuksesan program pengampunan pajak (tax amnesty) mencerminkan pertumbuhan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah Indonesia saat ini. Sosialisasi berskala nasional dilakukan secara komprehensif dan patut diapresiasi.

"Revisi UU KUP, UU PPh, UU PPN diharapkan dapat dibahas dalam beberapa bulan ke depan. Dengan begitu, terjadi peningkatan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan diharapkan reformasi pajak ini berlanjut pada alur yang positif," tandasnya.

Sumber : liputan6.com

Read More

Tax Amnesty Terancam 'Trump Effect'

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) menimbulkan gejolak di pasar keuangan global. Mata uang banyak negara di dunia termasuk rupiah harus melemah terhadap dolar AS. Hal ini kemudian juga berdampak terhadap program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengatakan tekanan yang terjadi pada rupiah membuat repatriasi terhambat. Pasalnya, orang Indonesia yang tadinya ingin membawa uangnya pulang ke dalam negeri khawatir akan volatilitas dari nilai tukar. Makanya repatriasi baru mencapai kisaran Rp 140 triliun.

"Ada risiko dari rupiah. Makanya banyak orang yang berpikir, lebih baik saya taruh di luar tapi nggak ada risiko nilai tukar," ujarnya di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (16/11/2016)

Meskipun sebenarnya menurut Chatib pelemahan rupiah tidak akan seburuk yang dibayangkan. Pemilik modal seharusnya tidak perlu khawatir. Meletakkan dana di pasar keuangan Indonesia masih untung dibandingkan negara lain termasuk AS. Indikatornya adalah dari suku bunga acuan.

Investor tidak mungkin memilih Eropa dan Jepang, karena negara tersebut menjalankan suku bunga negatif. Bila menempatkan dana di kedua negara tersebut, artinya investor justru akan rugi.

"Spread yang dijaga antar fed fund rate dan BI rate itu adalah 400 basis point. Karena walaupun interest rate kita positif, tetapi kalau tidak ada premium, maka orang akan melihat return di AS pasti lebih besar. Mungkin pelemahan rupiah akan terjadi, selisih dari BI rate yang sudah relatif besar, mungkin dampaknya tidak terlalu signifikan," paparnya.

Chatib tidak memungkiri bahwa fundamental pasar keuangan juga masih rentan, khususnya untuk obligasi. Sebanyak 39% dari pemegang Surat Berharga Negara (SBN) adalah asing. Sehingga ketika ada sedikit saja gejolak di tataran global, maka investor asing akan kabur.

"Sangat rentan, karena SBN itu hampir 40% itu adalah orang asing. Kalau ada shock setiap waktu itu yang akan membuat rupiah melemah," tandasnya.

Reformasi Pajak

Indonesia membutuhkan reformasi pajak. Walaupun itu seharusnya dilakukan sebelumnya program tax amnesty dijalankan. Namun Chatib memaklumi bahwa orientasi pemerintah adalah menutup penerimaan yang tidak mencapai target di tahun ini.

Reformasi awal seharusnya adalah dari kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Sekarang 30.000 pegawai pajak harus menangani 250 juta penduduk Indonesia yang artinya 1 orang pegawai pajak harus menangani lebih dari 4000 orang wajib pajak. Sementara Singapura, untuk penduduk 5 juta orang ditangani oleh 2000 petugas pajak. "Harusnya kita itu bisa 100.000 orang pegawai pajaknya," kata Chatib.

Namun juga harus disadari bahwa lulusan akuntan di dalam negeri sulit untuk memenuhi jumlah pegawai tersebut. Menurut Chatib, dibutuhkan sekitar 10 tahun lagi agar rasio pegawai pajak dengan jumlah penduduk untuk sama dengan Singapura. Maka dari itu, diperlukan hal lain sembari mendorong penguatan kapasitas tercapai, yaitu kepercayaan.

"Selama ini orang merasa sudah bayar pajak tapi tidak mendapatkan manfaat apapun. Belum lagi kalau ada kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak. Orang akan kehilangan kepercayaan," terangnya.

"Pemerintah bisa kembalikan kepercayaan kalau bisa menunjukkan hasilnya kepada masyarakat. Masyarakat harus bisa merasakan bahwa apa yang sudah dibangun adalah dari hasil pajak yang dibayarkan," pungkasnya. (mkl/hns)

Sumber : detik.com 

Read More

Mindset yang Dapat Berpengaruh Negatif Pada Keuangan Anda

Perilaku anda dalam hal bagaimana mengeluarkan uang sangat dipengaruhi oleh bagaimana anda memandang suatu kondisi. Ibarat pedang bermata dua, mindset anda dapat menolong anda atau malah mencelakakan anda!

Misalnya anda memiliki mindset yang penting kuantitas daripada kualitas. Anda akan cenderung mudah membelanjakan uang untuk barang-barang yang murah walaupun kualitasnya rendah. Bisa jadi mindset ini membuat pengeluaran anda berkurang pada jangka pendek, tetapi bisa jadi meningkatkan pengeluaran pada jangka panjang.

Jika anda tidak sadari dan tidak mau mengubahnya, bisa jadi akan berdampak buruk bagi keuangan anda. Beberapa mindset adalah mindsetyang turun temurun dimiliki oleh orang indonesia.

Berikut mindset yang harus anda waspadai jika anda memilikinya:

Anak harus makan yang banyak supaya sehat
Hampir semua orang tua menginginkan anaknya makan yang banyak. Secara naluriah, orang tua pasti menginginkan anaknya bebas dari rasa lapar. Dalam mindset ini orang tua berharap anak makan hingga kenyang dan tumbuh sehat. Pada akhirnya beberapa orang tua memaksakan diri meningkatkan pengeluaran lebih banyak untuk makan anak.

Mindset ini sebenarnya tanpa disadari dapat berakibat buruk pada keuangan anda. Makan banyak adalah sesuatu yang tidak baik (apa pun yang berlebihan itu tidak baik!). Mungkin jika anak anda memiliki tubuh berjenis eksomorph, makan banyak tidak menyebabkan obesitas. Namun umumnya makan banyak dapat menyebabkan obesitas pada anak yang dapat memengaruhi kesehatannya. Pada jangka pendek pengeluaran konsumsi anda meningkat beban dan pada jangka panjang meningkatkan pengeluaran untuk kesehatan.

Rezeki sudah dijamin Tuhan
Benar sekali bahwa rezeki yang kita dapatkan adalah berasal dari Tuhan. Namun mindset ini sering dijadikan tameng bagi beberapa orang untuk menghambur-hamburkan uang. Pada akhirnya mereka sering kehabisan uang atau bahkan sampai berutang dan tidak memiliki tabungan sekali pun.

Pertama yang harus anda sadari bahwa Tuhan memberikan anda rezeki, tapi anda diberi tanggung jawab untuk mengelola rezeki tersebut untuk memenuhi kebutuhan anda. Boros juga bertentangan dengan aturan Tuhan bukan? Ketika rezeki yang anda miliki tidak cukup, atau bahkan sampai berutang (bukan karena keadaan darurat), bisa jadi itu murni kesalahan anda sendiri karena tidak bisa mengelola rezeki yang diberikan Tuhan kepada anda.

Meskipun rezeki kita sudah diatur oleh Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan menyuruh kita untuk berhias, makan, dan minum dengan tidak berlebih-lebihan.

Rajin menabung pangkal kaya
"Bang bing bung yuk, jangan dihitung! Tahu tahu kita nanti dapat untung". Masih ingat lagu dengan lirik ini? Ya! Bisa jadi mindset rajin menabung pangkal kaya tertanam di otak kita karena sering mendengar lagu ini.

Mungkin beberapa dari anda sudah sadar bahwa menabung sulit membuat anda kaya. Hal ini dikarenakan uang yang anda tabung nilainya akan tergerus inflasi. Menabung itu penting, asal pemanfaatannya jelas dan bukan hanya sekedar menimbun uang. Idle money lebih baik diinvestasikan agar harta anda berkembang. Dalam sisi perencanaan keuangan, menabung hanya ditujukan untuk tujuan keuangan tertentu.

Asuransi jiwa itu judi
"Kalau saya tidak mati sampai jatuh tempo, premi yang saya bayarkan jadi hangus. Saya rugi dong!"
"Kamu mau kalau mati dibayar satu miliar, kalau tidak mati uang saya hangus. Berarti asuransi jiwa judi dong?"

Ini mindset yang sangat salah karena salahnya pemahaman terhadap asuransi jiwa. Fungsi utama asuransi jiwa adalah proteksi, bukan investasi! Anda tidak bisa membahas untung rugi jika berbicara produk yang berfungsi sebagai proteksi. Jika anda ditawarkan asuransi jiwa dengan tambahan investasi, bisa jadi agen yang memprospek anda tidak mengerti asuransi jiwa.

Untuk menganalogikan pemanfaatan asuransi jiwa yang benar, saya analogikan dengan benda yang memiliki fungsi yang sama, yaitu proteksi. Misalnya anda membeli helm, apakah anda merasa rugi kalau anda tidak pernah kecelakaan sejak anda memakai helm hingga helm anda rusak? Apakah anda merasa memakai helm adalah berjudi? Atau anda ingin uang anda untuk beli helm dikembalikan jika anda tidak pernah kecelakaan?

Kesalahan untuk tidak mau memakai asuransi jiwa tidak berdampak langsung pada keuangan anda. Namun jika anda mati, tidak memiliki asuransi jiwa tidak merugikan keuangan anda, tetapi merugikan keuangan orang-orang yang keuangannya bergantung kepada anda. 

Sumber :detik.com

Read More

Pemerintah Ajak Swasta Bangun Bandara Hingga Pelabuhan Rp 792 T

Pemerintah menyiapkan sejumlah infrastruktur transportasi untuk dibangun dalam jangka waktu sejak 2015 hingga 2019 mendatang. Kebutuhan sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi ini mencapai Rp 1.283 triliun.

Kebutuhan pendanaan infrastruktur transportasi sebanyak Rp 1.283 triliun sendiri hanya mampu dibiayai sekira Rp 491 triliun oleh pemerintah melalui APBN. Sehingga ada terdapat gap pembiayaan investasi sebesar Rp 792 triliun untuk periode 2015-2019.

"Dari alokasi anggaran tersebut, diperkirakan, pemerintah hanya mampu melakukan sebanyak Rp 491 triliun. Sehingga terjadi kekurangan pendanaan untuk mengatasi hal tersebut," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja Nasional di kantornya, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Kementerian Perhubungan sendiri, kata Budi telah membentuk tim pendanaan investasi infrastruktur perhubungan, melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 590 Tahun 2016, yang bertugas merencanakan proyek infrastruktur perhubungan yang akan dihadiri selain APBN.

"Sekarang sudah dibentuk timnya, melibatkan pihak kompeten agar satu perencanaan dan perkembangan bisa sesuai dengan pekerjaan atau badan usaha yang profesional, agar usaha yang dibentuk bisa memberikan manfaat bagi transportasi," jelas Budi.

Beberapa target pembangunan infrastruktur transportasi hingga 2019 mendatang diantaranya :
1. Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di 34 kota, dengan pengadaan 3.170 bus
2. Pembangunan pelabuhan penyebrangan di 65 lokasi
3. Pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 km di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua
4. Pengembangan 100 pelabuhan non komersial
5. Pembangunan 15 bandar udara (ang/ang)

Sumber : detik.com

Read More

Tahun Depan Bakal Ada Mata Kuliah Kesadaran Pajak

Pemerintah akan memasukkan materi kesadaran bayar pajak dalam mata kuliah. Program ini dinamakan dengan Edukasi Kesadaran Pajak.

Selain untuk mahasiswa, materi kesadaran bayar pajak ini juga dimasukkan dalam materi pelajaran sekolah mulai dari SD.

"Itu seperti MKWU (Mata Kuliah Wajib Umum), contohnya mata pelajaran agama, Pancasila. Jadi selama ini belum ada masalah pajak, sekarang kita masukkan. Kita buat bersama-sama dengan Kemendikbud, dan nanti kita masukkan, sisipkan. Yang SD juga begitu nanti. PPKN misalnya, bicara Pancasila dan segala macam nanti diselipkan," ujar Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, dalam Seminar Nasional di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Saat ini ada 41,6 juta anak-anak berusia 4 s/d 12 tahun dan 54,4 juta remaja dan mahasiswa usia 13 s/d 21 tahun, yang merupakan potensi besar untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak di masa datang.

"Ini pekerjaan untuk membangun budaya sadar pajak. Tidak hanya dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, tapi juga Kementerian Pendidikan dan lain-lain. Tugas kita bisa jadi lebih ringan 10 tahun lagi," lanjut Hestu.

Saat ini, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah memilliki nota kesepahaman (MoU) tentang kesadaran perpajakan melalui pendidikan. Begitu pula dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). 

Tahun depan diharapkan pelajaran mengenai edukasi kesadaran pajak ini bisa masuk ke dalam sistem pendidikan nasional.
"Sudah ada progresnya. Sekarang kita perbaiki terus dan siapkan terus, disempurnakan terus. Mudah-mudahan tahun depan sudah ada di mata kuliah-mata kuliah," tutur Hestu. (hns/hns)

Sumber :detik.com

Read More