Presiden
Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Strategi
ini bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa menyentuh, menggunakan
serta memanfaatkan akses dari lembaga keuangan yang ada di dalam negeri.
Strategi Nasional Keuangan Inklusif tertera dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2016.
"Ketika Makin banyak rakyat yang dapat akses perbankan akan buat hidup masyarakat lebih teratur," kata Jokowi dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11/2016).
Jokowi bertindak sebagai Ketua Dewan Nasional. Di bawahnya adalah Wakil Presiden, Menko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Anggotanya adalah para menteri terkait.
Sasaran strategi tersebut sebenarnya masyarakat secara umum, akan tetapi setiap kelompok masyarakat diberikan layanan yang berbeda. Misalnya pelayanan lebih untuk kelompok berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro kecil serta masyarakat yang merupakan lintas kelompok.
Masyarakat lintas kelompok yang dimaksud seperti pekerja migran yang selama memiliki akses terbatas untuk mendukung proses migrasi. Wanita, yang berdasarkan data Global Findex 2014 hanya 37,5% di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal.
Kemudian adalah kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, penyandang disabilitas berat, lanjut usia, mantan narapidana dan mantan tunasusila.
Kelompok lain yaitu masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau terluar. Selain juga akan dijangkau adalah pelajar, mahasiswa dan pemuda yang diperkirakan mencapai 106,8 juta atau 41,87% dari jumlah penduduk Indonesia.
"Walau Indonesia sudah jadi negara gede secara ekonomi, tapi indeks inklusi keuangan kita masih di tingkat 36% berdasar data 2014, artinya masih belum banyak masyarakat yang belum nikmati layanan bank, masih banyak yang belum punya tabungan, masih banyak yang belum dapat akses pinjaman bank," papar Jokowi. (mkl/drk)
Strategi Nasional Keuangan Inklusif tertera dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2016.
"Ketika Makin banyak rakyat yang dapat akses perbankan akan buat hidup masyarakat lebih teratur," kata Jokowi dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11/2016).
Jokowi bertindak sebagai Ketua Dewan Nasional. Di bawahnya adalah Wakil Presiden, Menko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Anggotanya adalah para menteri terkait.
Sasaran strategi tersebut sebenarnya masyarakat secara umum, akan tetapi setiap kelompok masyarakat diberikan layanan yang berbeda. Misalnya pelayanan lebih untuk kelompok berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro kecil serta masyarakat yang merupakan lintas kelompok.
Masyarakat lintas kelompok yang dimaksud seperti pekerja migran yang selama memiliki akses terbatas untuk mendukung proses migrasi. Wanita, yang berdasarkan data Global Findex 2014 hanya 37,5% di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal.
Kemudian adalah kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, penyandang disabilitas berat, lanjut usia, mantan narapidana dan mantan tunasusila.
Kelompok lain yaitu masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau terluar. Selain juga akan dijangkau adalah pelajar, mahasiswa dan pemuda yang diperkirakan mencapai 106,8 juta atau 41,87% dari jumlah penduduk Indonesia.
"Walau Indonesia sudah jadi negara gede secara ekonomi, tapi indeks inklusi keuangan kita masih di tingkat 36% berdasar data 2014, artinya masih belum banyak masyarakat yang belum nikmati layanan bank, masih banyak yang belum punya tabungan, masih banyak yang belum dapat akses pinjaman bank," papar Jokowi. (mkl/drk)
Sumber : detik.com
0 komentar:
Posting Komentar