Selasa, 28 Februari 2017
Bank Dunia: Keuangan Syariah dapat Mengatasi Ketimpangan Ekonomi
23.16
No comments
Bank Dunia: Keuangan Syariah dapat Mengatasi Ketimpangan Ekonomi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia dan Islamic
Development Bank (IDB) telah mengeluarkan laporan global keuangan syariah yang
fokus pada prospek keuangan syariah dalam mengatasi ketimpangan pendapatan di
seluruh dunia, serta meningkatkan kemakmuran. Hal ini sesuai dengan tujuan
pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh PBB.
"Laporan ini fokus pada bagaimana keuangan islam dapat
membantu dalam meningkatkan kesejahteraan bersama," ujar Presiden Islamic
Develompent Bank Group Mohamed Ali dilansir Gulf Times, Rabu (1/3),
Ali menambahkan, keuangan syariah memiliki potensi untuk
pembangunan ekonomi dan dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi kesenjangan
dan meningkatkan kemakmuran bersama. Laporan ini didasarkan pada asumsi bahwa
keuangan syariah memiliki prinsip adil dan merata.
Selain itu, keuangan syariah didasarkan pada pembagian risiko
dan pembiayaan berbasis aset. Dengan prinsip-prinsip tersebut keuangan syariah
dapat membantu meningkatkan stabilitas di sektor keuangan.
Keuangan islam juga memainkan peran penting dalam meningkatkan
inklusi keuangan karena dapat menarik masyarakat untuk masuk ke dalam sistem
keuangan formal. Apalagi, keuangan islam berkaitan dengan latar belakang agama
dan budaya.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa untuk memperkuat potensi
dari keuangan syariah perlu ada mekanisme dalam mencapai meningkatkan
harmonisasi dan implementasi regulasi. Selain itu, perlu ada pengakuan regulasi
produk untuk memperluas pasar.
Sumber : republika.co.id
Diperlukan juga penciptaan lembaga-lembaga yang menyediakan
pembiayaan ekuitas berbasis syariah terutama untuk usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM), serta mengembangkan produk pasar modal dan sukuk untuk
membantu pembiayaan proyek-proyek infrastruktur besar.
Untuk mencapai semua tujuan tersebut, keuangan syariah harus
mendukung lembaga-lembaga non perbankan yang saat ini telah berkembang namun
kurang dimanfaatkan. Lembaga keuangan non bank itu antara lain takaful, serta
pemanfaatan potensi zakat dan wakaf untuk pembangunan ekonomi.
RI dan Saudi Bangun Aliansi Strategis
20.25
No comments
RI dan Saudi Bangun Aliansi Strategis
HARI
ini Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud akan tiba di Bandara Halim
Perdanakusuma, Jakarta Timur, pukul 12.30 WIB.
Dalam
kunjungan bersejarah setelah Raja Faisal bin Abdulaziz al-Saud mengunjungi
Indonesia pada 47 tahun silam, Raja Salman membawa rombongan besar, 1.500
orang. Dalam rombongan itu terdapat 19 menteri dan 25 pangeran.
Lawatan
terbesar Raja Salman akan diisi dengan penandatanganan 10 nota kesepahaman
(memorandum of understanding) di berbagai bidang.
Negara
petrodolar itu akan menginvestasikan dana sekitar Rp300 triliun. Saudi dinilai
tengah membangun aliansi strategis dengan Indonesia.
Intelektual
muda Nahdhatul Ulama Zuhairi Misrawi menilai penanaman modal besar-besaran
itu merupakan strategi Arab Saudi untuk mencari keuntungan di luar produksi
minyak perusahaan nasional mereka, Aramco.
Harga
minyak yang terus menurun, kata dia, membuat anggaran belanja Arab Saudi
tereduksi sehingga kondisi ekonomi mereka menjadi lesu.
Selain
itu, Indonesia menjadi mitra yang pas bagi Saudi untuk mengawal situasi politik
di Timur Tengah, terlebih ada rivalitas dengan Iran. Alhasil, kunjungan Raja
Salman dinilai tak hanya menguntungkan Indonesia, tapi juga kedua belah pihak.
“Faktor
geopolitik, seperti kondisi Timur Tengah yang memanas, sehingga Arab Saudi
membutuhkan Indonesia sebagai aliansi strategis mereka di kawasan itu,”
jelasnya, tadi malam.
Senada,
cendekiawan Komaruddin Hidayat mengatakan pemerintah Indonesia wajib memanfaatkan
sebaik mungkin peluang kerja sama kedua negara.
“Nilai
investasi fantastis juga menjadi bukti Indonesia merupakan ladang strategis,”
kata mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Di
sisi lain, Zuhairi mengatakan Arab Saudi bisa belajar dari Indonesia tentang
demokrasi. “Indonesia merupakan negara muslim moderat terbesar di dunia yang
sukses menjalankan demokrasi. Walaupun ada kelompok yang dianggap radikal,
kelompok Islam moderat juga besar termasuk Muhamadiyah dan NU,” pungkasnya.
BAHAS KEAMANAN
Terkait
dengan kunjungan Raja Salman, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin
Mohammed Abdullah al-Shuaibi memperkirakan masalah keamanan akan menjadi
salah satu topik bahasan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
“Terorisme
merupakan tindakan yang perlu kita kecam dan atasi bersama,” ujar Al-Shuaibi
saat jumpa pers di Kedubes Arab Saudi di Jakarta, kemarin.
Sebelumnya,
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan harapan untuk mengatur
pertemuan Raja Salman dengan sejumlah tokoh lintas agama. “Bagaimana moderasi
kita kedepankan sehingga agama betul-betul kita rasakan manfaatnya dalam menata
peradaban dunia,” tutur Lukman.
Kunjungan
Raja Salman ini sebagai jawaban atas undangan Presiden Joko Widodo saat berkunjung
ke Arab Saudi pada 2015.
Raja
Salman diagendakan menyambangi DPR RI dan Masjid Istiqlal besok setelah hari
ini menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor..
Kunjungan
raja berusia 82 tahun itu mendapat pengamanan ketat sekitar 18 ribu personel
Polri dan TNI. Raja kedua monarki Al-Saud itu akan berada di Indonesia hingga 9
Maret 2017, termasuk berlibur di Bali. (Pol/Hym/Ihs/DD/OL/PS//X-4)
Ada 1 Orang Terkaya RI yang Tak Ikut Tax Amnesty, Siapa Dia?
19.16
No comments
Ada
1 Orang Terkaya RI yang Tak Ikut Tax Amnesty, Siapa Dia?
Presiden Joko Widodo
(Jokowi) bersama sejumlah menteri saat menghadiri farewell atau perpisahan
dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty, Jakarta, Selasa (28/2).
(Liputan6.com/Angga Yuniar)
Liputan6.com, Jakarta
- Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres), Sofjan
Wanandi menyatakan ada 1 dari 4 orang terkaya di Indonesia memilih tidak ikut
program pengampunan pajak (tax amnesty). Alasannya
miliarder tersebut selama ini sudah melaporkan harta kekayaannya dan membayar
pajak dengan benar.
Oxfam
dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) sebelumnya
menyebut kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia setara dengan gabungan kekayaan
100 juta penduduk miskin.
"Memang
ada 1 dari 4 (orang terkaya) itu merasa sudah bayar semua, sudah terbuka, dan
membayar (pajak) besar sekali. Dia tidak mau minta (tax amnesty) karena merasa
sudah menyelesaikan dengan benar," kata Sofjan saat berbincang dengan
wartawan di Jakarta, Rabu (1/3/2017).
Sofjan
bahkan memastikan, tiga orang terkaya sisanya sudah ikut program tax amnesty. Malahan, sambungnya, di antara mereka ada
yang membayar uang tebusan atau pinalti lumayan besar. Untuk identitasnya,
mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) itu merahasiakannya.
"Saya
sudah tanya satu-satu, mereka sudah ikut tax amnesty. Malah ada
yang bayar cukup besar sekali (tebusan). Siapa? rahasia," Sofjan
menerangkan.
Berdasarkan
data 50 orang terkaya Indonesia versi Majalah Forbes pada 2016, 4 orang terkaya
yang berada di peringkat teratas, antara lain:
1.
R. Budi dan Michael Hartono, Pemilik Bank BCA dan Djarum. Nilai kekayaan
mencapai US$ 17,1 miliar
2.
Susilo Wonowidjojo, Pemilik PT Gudang Garam. Nilai kekayaan sebesar US$ 7,1
miliar
3.
Anthoni Salim, Pemilik PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nilai kekayaan sebesar
US$ 5,7 miliar
4.
Eka Tjipta Widjaja, Pemilik Sinarmas Grup. Nilai kekayaan sebesar US$ 5,6
miliar
Jika
ditotal, harta kekayaan 4 taipan ini mencapai US$ 35,5 miliar.
Seperti
diketahui, Oxfam dan INFID telah merilis laporan ketimpangan "Menuju
Indonesia yang Lebih Setara." Dalam laporannya dipaparkan, Indonesia
berada pada peringkat keenam dalam kategori ketimpangan distribusi kekayaan
terburuk di dunia.
Pada
2016, sebanyak 1 persen individu terkaya dari total penduduknya menguasai
hampir separuh (49 persen) total kekayaan. Jumlah miliarder mengalami
peningkatan dari hanya satu orang pada 2002 menjadi 20 orang pada 2016, yang
kesemuanya adalah kaum laki-laki.
Masih
dari laporan Oxfam dan INFID, pada 2016, kekayaan kolektif dari empat miliarder
terkaya tercatat sebesar $ 25 miliar, lebih besar dari total kekayaan 40 persen
penduduk termiskin sekitar 100 juta orang.
Hanya
dalam waktu sehari, orang Indonesia terkaya dapat meraup bunga dari kekayaannya
lebih dari seribu kali lipat jumlah pengeluaran rakyat Indonesia termiskin
untuk kebutuhan dasar mereka selama setahun penuh.
Jumlah
uang yang diperoleh setiap tahun dari kekayaannya cukup untuk menghapus
kemiskinan ekstrem di Indonesia. Ketimpangan khususnya di daerah perkotaan
semakin meningkat sehingga menjadi ancaman bagi masalah ketimpangan di masa
depan karena Indonesia mengalami pertumbuhan urbanisasi tertinggi di kawasan
Asia. Selain itu, tingkat ketimpangan antara daerah pedesaan dan perkotaan juga
tinggi. (Fik/Gdn)
Sumber
: Liputan6.com
Sri Mulyani : RI Akan Manfaatkan Kedatangan Raja Salman
02.05
No comments
Sri
Mulyani : RI Akan Manfaatkan Kedatangan Raja Salman
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambut positif kunjungan bersejarah Raja Salman ke Indonesia.
Liputan6.com, Jakarta Raja Arab Saudi Salman
bin Abdulaziz Al Saud bersama 1.500 rombongan, termasuk 25 pangeran dan 10
menteri akan melakukan lawatan ke Indonesia pada 1 sampai 9 Maret 2017. Selain
ke Jakarta, Raja Salman juga akan berlibur di Bali pada 4-9 Maret 2017.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai Rakornas Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga 2017 menyambut positif kunjungan bersejarah Raja Salman ke Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai Rakornas Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga 2017 menyambut positif kunjungan bersejarah Raja Salman ke Indonesia.
"Presiden
dan seluruh menteri sudah berkoordinasi untuk memanfaatkan (kedatangan Raja
Salman)," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Selasa (28/2/2017).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, sebelumnya mengatakan Raja Salman dan rombongannya akan berkunjung ke Jakarta dan Bali dalam rangka kerja sama investasi di Indonesia.
"Kalau itu (Raja Salman) lebih karena investasi mereka ke sini," kata Darmin.
Menurut Darmin, Arab Saudi berencana membangun kilang minyak dan pabrik petrokimia di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan juga investor Arab Saudi kepincut sektor lain untuk kegiatan penanaman modalnya di Indonesia.
"Mereka itu kan akan bangun kilang dan petrokimia. Tapi mungkin juga yang lain. Jadi ini urusan investasi," ujarnya.
Dikutip dari The Economic Times, dalam kunjungan ini, Raja Arab Saudi datang membawa 1.500 orang, termasuk 10 menteri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, sebelumnya mengatakan Raja Salman dan rombongannya akan berkunjung ke Jakarta dan Bali dalam rangka kerja sama investasi di Indonesia.
"Kalau itu (Raja Salman) lebih karena investasi mereka ke sini," kata Darmin.
Menurut Darmin, Arab Saudi berencana membangun kilang minyak dan pabrik petrokimia di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan juga investor Arab Saudi kepincut sektor lain untuk kegiatan penanaman modalnya di Indonesia.
"Mereka itu kan akan bangun kilang dan petrokimia. Tapi mungkin juga yang lain. Jadi ini urusan investasi," ujarnya.
Dikutip dari The Economic Times, dalam kunjungan ini, Raja Arab Saudi datang membawa 1.500 orang, termasuk 10 menteri.
Menteri
Energi Arab Saudi Khalid al-Falih dan salah satu pejabat dari perusahaan minyak
pelat merah Saudi Aramco turut serta dalam rombongan tersebut.
Para pejabat Arab Saudi tersebut akan menawarkan saham Audi Aramco. Perusahaan tersebut memang akan melepas 5 persen saham dengan target pengumpulan dana sekitar US$ 100 miliar dengan estimasi nilai Saudi Aramco mencapai US$ 2 triliun.
Perusahaan minyak ini akan melakukan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) terbesar dan memecahkan rekor baru mengalahkan Alibaba.
Para pejabat Arab Saudi tersebut akan menawarkan saham Audi Aramco. Perusahaan tersebut memang akan melepas 5 persen saham dengan target pengumpulan dana sekitar US$ 100 miliar dengan estimasi nilai Saudi Aramco mencapai US$ 2 triliun.
Perusahaan minyak ini akan melakukan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) terbesar dan memecahkan rekor baru mengalahkan Alibaba.
Alibaba
melepas saham perdananya pada 2014. Aksi korporasi ini menjadi IPO terbesar
dalam sejarah karena sukses menghimpun dana mencapai US$ 25 miliar.
Sampai
saat ini aksi IPO Alibaba tersebut merupakan pelepasan saham dengan nilai
terbesar di dunia.
Selain menawarkan saham Saudi Aramco, para pejabat dari pemerintahan Arab Saudi juga sedang mengincar bank-bank di Asia agar mau berinvestasi di Arab Saudi untuk mengembangkan industri non minyak.
Selain menawarkan saham Saudi Aramco, para pejabat dari pemerintahan Arab Saudi juga sedang mengincar bank-bank di Asia agar mau berinvestasi di Arab Saudi untuk mengembangkan industri non minyak.
Hal
tersebut sebagai usaha dari negara yang merupakan pengekspor minyak mentah
terbesar tersebut mengurangi ketergantungan dari pendapatan minyak.(Fik/Nrm)
Sumber
: Liputan6.com
Senin, 27 Februari 2017
Saham Dipegang Penasihat Trump, Freeport: Kami Lawan Indonesia
21.30
No comments
Saham Dipegang Penasihat
Trump, Freeport: Kami Lawan Indonesia
President dan CEO
Freeport-McMoRan Inc Richard C Adkerson saat konferensi pers di Jakarta, Senin
(20/2)
REPUBLIKA.CO.ID,FLORIDA -- Pemegang saham mendorong perusahaan
tambang asal Amerika Serikat Freeport-McMoran untuk tetap berjuang melawan
pemerintah Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia dengan anak perusahaan
Freeport Mcmoran, yakni PT Freeport Indonesia sedang berpolemik mengenai status
hukum bisnis.
Presiden dan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson mengungkapkan mitra mereka, Rio Tinto, mendukung pendekatan PTFI agar lebih tangguh menghadapi pemerintah. Dalam beberapa pernyataannya, Adkerson menyebut aturan baru yang diterapkan pemerintah Indonesia seperti perampasan aset mereka. Freeport, kata dia, menolak dengan agresif.
"Banyak dari pemegang saham kami merasa kami terlalu baik. Sekarang kami berada dalam posisi berjuang untuk hak-hak kami di bawah kontrak," kata Adkerson dalam institut investor pertambangan di Hollywood, Florida, dikutip dari CNBC, Selasa (28/2).
Dia mengatakan pihaknya telah berbicara dengan pemegang saham yang besar meski ia tidak menyebutkan nama mereka. Laporan CNBC menyebut pemegang saham terbesar ketiga Freeport adalah aktivis Carl Icahn yang memegang 7 persen. Icahn adalah penasihat khusus Presiden AS, Donald Trump.
Pekan lalu, Freeport mengancam pemerintah Indonesia akan mengambil jalur arbitrase. Sejak pertengahan Februari 2017 lalu, ada masa 120 hari kedua pihak untuk bernegosiasi. "Pendekatan lunak yang kami ambil sebelumnya, jika akhirnya ke arbitrase, akan diganti dengan pengacara tangguh," tutur Adkerson menegaskan.
Ia berharap sengketa kedua kubu bisa diselesaikan dengan kooperatif. Setelah kegiatan ekspor terhenti, PTFI berencana mengurangi 60 persen produksinya di tambang Grasberg. Perusahaan tersebut juga mengambil opsi pengurangan karyawan dan penangguhan investasi di Provinsi Papua.
Sengketa tersebut bermula dari keengganan Freeport mengubah sistem perpajakan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai syarat kelanjutan ekspor konsentrat. Freeport ingin agar aturan perpajakan yang mereka anut tetap mengacu pada Kontrak Karya (KK), meski secara hukum mereka merupakan pemegang IUPK. Artinya, Freeport ingin mendapat insentif pajak. Sebetulnya, IUPK memaksa Freeport tunduk pada Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2017 tentang Minerba. Dalam beleid tersebut ditetapkan sistem pajak prevailing di mana Freeport harus ikut aturan yang berlaku.
Sistem prevailing artinya, pajak dan royalti yang dibayar Freeport dapat dinamis sesuai aturan yang ada. Sedangkan Freeport bersikukuh untuk memegang aturan perpajakan dalam KK, di mana sifatnya naildown. Sistem ini membuat Freeport harus membayar pajak dan royalti dengan ketentuan yang tetap, tanpa perubahan hingga kontrak usai. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 13 tahun 2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Aturan baru ini sekaligus merevisi PMK nomor 140 tahun 2016 yang juga mengatur soal bea keluar.
Presiden dan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson mengungkapkan mitra mereka, Rio Tinto, mendukung pendekatan PTFI agar lebih tangguh menghadapi pemerintah. Dalam beberapa pernyataannya, Adkerson menyebut aturan baru yang diterapkan pemerintah Indonesia seperti perampasan aset mereka. Freeport, kata dia, menolak dengan agresif.
"Banyak dari pemegang saham kami merasa kami terlalu baik. Sekarang kami berada dalam posisi berjuang untuk hak-hak kami di bawah kontrak," kata Adkerson dalam institut investor pertambangan di Hollywood, Florida, dikutip dari CNBC, Selasa (28/2).
Dia mengatakan pihaknya telah berbicara dengan pemegang saham yang besar meski ia tidak menyebutkan nama mereka. Laporan CNBC menyebut pemegang saham terbesar ketiga Freeport adalah aktivis Carl Icahn yang memegang 7 persen. Icahn adalah penasihat khusus Presiden AS, Donald Trump.
Pekan lalu, Freeport mengancam pemerintah Indonesia akan mengambil jalur arbitrase. Sejak pertengahan Februari 2017 lalu, ada masa 120 hari kedua pihak untuk bernegosiasi. "Pendekatan lunak yang kami ambil sebelumnya, jika akhirnya ke arbitrase, akan diganti dengan pengacara tangguh," tutur Adkerson menegaskan.
Ia berharap sengketa kedua kubu bisa diselesaikan dengan kooperatif. Setelah kegiatan ekspor terhenti, PTFI berencana mengurangi 60 persen produksinya di tambang Grasberg. Perusahaan tersebut juga mengambil opsi pengurangan karyawan dan penangguhan investasi di Provinsi Papua.
Sengketa tersebut bermula dari keengganan Freeport mengubah sistem perpajakan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai syarat kelanjutan ekspor konsentrat. Freeport ingin agar aturan perpajakan yang mereka anut tetap mengacu pada Kontrak Karya (KK), meski secara hukum mereka merupakan pemegang IUPK. Artinya, Freeport ingin mendapat insentif pajak. Sebetulnya, IUPK memaksa Freeport tunduk pada Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2017 tentang Minerba. Dalam beleid tersebut ditetapkan sistem pajak prevailing di mana Freeport harus ikut aturan yang berlaku.
Sistem prevailing artinya, pajak dan royalti yang dibayar Freeport dapat dinamis sesuai aturan yang ada. Sedangkan Freeport bersikukuh untuk memegang aturan perpajakan dalam KK, di mana sifatnya naildown. Sistem ini membuat Freeport harus membayar pajak dan royalti dengan ketentuan yang tetap, tanpa perubahan hingga kontrak usai. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 13 tahun 2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Aturan baru ini sekaligus merevisi PMK nomor 140 tahun 2016 yang juga mengatur soal bea keluar.
Jokowi Tunjuk Arun Lhokseumawe Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus
20.13
No comments
Jokowi Tunjuk Arun Lhokseumawe Sebagai Kawasan Ekonomi
Khusus
Selain kawasan kilang Arun, KEK Lhokseumawe
juga meliputi kawasan Dewantara dan kawasan Jamuan di Kabupaten Aceh Utara.
(ANTARA FOTO/Ampelsa)
Jakarta, CNN
Indonesia --
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan sejumlah kawasan di Provinsi Aceh
sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5
tahun 2017.
Payung hukum yang diteken Jokowi pada 17 Februari 2017 tersebut diterbitkan setelah pemerintah menilai kawasan Kilang Arun di Kota Lhokseumawe dan kawasan Dewantara, serta kawasan Jamuan di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh sudah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai KEK.
KEK Arun Lhokseumawe sebagaimana dimaksud Jokowi, memiliki luas 2.622,48 hektare (ha), yang terletak dalam Kawasan Kilang Arun Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh seluas 1.840,8 ha. Lalu KEK juga berlaku di Kawasan Dewantara seluas 582,08 ha, dan Kawasan Jamuan seluas 199,6 ha.
“KEK di Arun Lhokseumawe terdiri atas Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, Zona Industri, Zona Energi, dan Zona Pariwisata,” kata Jokowi dalam beleid tersebut, dikutip Selasa (28/2).
Dengan adanya PP ini, maka Gubernur Aceh diberi wewenang untuk menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola KEK Arun Lhokseumawe dalam jangka waktu 90 hari sejak PP ini diundangkan. Badan usaha tersebut bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan pengelolaan KEK yang memiliki sejumlah fasilitas fiskal tersebut.
Payung hukum yang diteken Jokowi pada 17 Februari 2017 tersebut diterbitkan setelah pemerintah menilai kawasan Kilang Arun di Kota Lhokseumawe dan kawasan Dewantara, serta kawasan Jamuan di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh sudah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai KEK.
KEK Arun Lhokseumawe sebagaimana dimaksud Jokowi, memiliki luas 2.622,48 hektare (ha), yang terletak dalam Kawasan Kilang Arun Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh seluas 1.840,8 ha. Lalu KEK juga berlaku di Kawasan Dewantara seluas 582,08 ha, dan Kawasan Jamuan seluas 199,6 ha.
“KEK di Arun Lhokseumawe terdiri atas Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, Zona Industri, Zona Energi, dan Zona Pariwisata,” kata Jokowi dalam beleid tersebut, dikutip Selasa (28/2).
Dengan adanya PP ini, maka Gubernur Aceh diberi wewenang untuk menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola KEK Arun Lhokseumawe dalam jangka waktu 90 hari sejak PP ini diundangkan. Badan usaha tersebut bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan pengelolaan KEK yang memiliki sejumlah fasilitas fiskal tersebut.
Badan usaha KEK Arun Lhokseumawe bertugas membangun kawasan
tersebut sampai dengan siap beroperasi dalam jangka waktu paling lama tiga
tahun sejak PP diundangkan.
PP ini juga menegaskan, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melakukan evaluasi setiap tahun terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe oleh badan usaha sebagaimana dimaksud.
“Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada telah dberikan dan KEK Arun Lhokseumawe belum siap beroperasi karena bukan dari kelalaian atau force majeure badan usaha, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dapat memberikan perpanjangan waktu pembangunan,” bunyi Pasal 6 ayat (4) PP tersebut. (gen)
PP ini juga menegaskan, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melakukan evaluasi setiap tahun terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe oleh badan usaha sebagaimana dimaksud.
“Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada telah dberikan dan KEK Arun Lhokseumawe belum siap beroperasi karena bukan dari kelalaian atau force majeure badan usaha, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dapat memberikan perpanjangan waktu pembangunan,” bunyi Pasal 6 ayat (4) PP tersebut. (gen)
Pemerintah Ingin Jual Avtur di Bandara Jeddah
19.01
No comments
Pemerintah Ingin Jual Avtur di Bandara Jeddah
Liputan6.com, Jakarta
- Pemerintah akan memanfaatkan kedatangan Raja Arab Saudi Salman Bin Abdulaziz Al-Saud untuk membangun
sektor energi di Indonesia. Pemerintah ingin agar bisa impor minyak dan
gas (migas) dengan harga murah.
Kepala
Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sujatmiko mengungkapkan, pemerintah menjajaki
kerja sama dengan Raja Arab Saudi untuk impor minyak jenis Arabian Lite
Crude.
"Impor
minyak mentah dengan jumlah 110 ribu bph. Kami minta harga spesial, Jenis yang
diimpor Arabian Lite Crude," kata Sujatmiko, di Kantor Kementerian ESDM,
Jakarta, Senin (27/2/2017).
Pemerintah
juga akan melakukan penjajakan kerja sama untuk impor Liquified Petroleum Gas
(LPG) dari Arab. Saat ini, porsi impor PLG Indonesia sebanyak 5 juta Metrik Ton
(MT) per tahun. "Impor LPG sekarang mencapai 5 juta MT per tahun. Nanti
sebagian bisa mengambil dari Arab," tutur Sujatmiko.
Selain
menjajaki kerja sama dalam impor minyak dan gas, dalam pertemuan dengan Raja Arab Saudi nanti juga akan membicarakan rencana PT
Pertamina (Persero) untuk menjual avtur di di bandara Jeddah, Arab Saudi.
"Minta
percepat izin jual avtur. Kalau dalam waktu dekat izin keluar Pertamina bisa
langsung jualan. Saat ini di bandara Jeddah, sudah ada enam badan usaha
penyedia avtur. Kalau ini jadi Pertamina jadi ketujuh," tutup Sujatmiko.
Sebelumnya
pada 25 Februari 2017, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian
Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, kedatangan raja Arab Saudi
memberikan dampak positif kepada Indonesia.
"Kedatangan
Raja ke sini enggak sembarangan. Berarti Timur Tengah seperti Arab Saudi sangat
memperhatikan Indonesia. Itu menunjukkan betapa pentingnya Indonesia setingkat
raja akan hadir ke sini," kata dia.
Kedatangan Raja Arab Saudi penting
bagi iklim investasi Indonesia. Indonesia sendiri dianggap menarik investasi
karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi.
"Ini
penting bagi iklim investasi Indonesia. Saat ini dengan pertumbuhan ekonomi
nomor tiga di dunia Indonesia dilirik yang punya kapital, menguasai
kapital," ucap dia.
Kedatangan
Raja Arab akan menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi, Indonesia
membutuhkan investasi, sementara Arab Saudi membutuhkan tempat untuk
menyalurkan investasi. (Pew/Gdn)
Sumber
: Liputan6.com
Konsultasi Pajak: Beli Rumah dari Gaji di Bawah PTKP
18.48
No comments
Konsultasi
Pajak: Beli Rumah dari Gaji di Bawah PTKP
Liputan6.com, Jakarta
- Selamat
malam Bapak/Ibu,
Saya ingin bertanya jika ibu saya sudah
bekerja selama 25 tahun dan gajinya sampai sekarang masih di bawah PTKP. Dan
pada tahun ke-15, beliau membeli rumah seharga Rp 90 juta murni dari gajinya
dan sampai sekarang beliau tidak punya NPWP.
Mohon bantuannya, bagaimana baiknya untuk
melaporkan harta ini ya? Apakah akan dikenakan pajak jika beliau buat NPWP dan
melaporkan SPT?
Bagaimana cara membuktikan bahwa rumah
tersebut murni dari gaji beliau yang di bawah PTKP?
Apakah harus ikut TA? Tetapi info terbaru
bilang gaji di bawah PTKP tidak usah ikut TA.
Mohon saran terbaiknya untuk kasus ini.
Thanks and regards,
Yanti
Yanti
Pengirim: yantiqiuhxxxxx@gmail.com
JAWABAN:
Yth.
Sdr. Yanti
Sesuai
pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11/PJ/2016, orang
pribadi yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti
Pengampunan Pajak. Yang dimaksud dengan Tahun Pajak Terakhir sesuai ketentuan
Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 s.d. 31
Desember 2015.
Ketentuan
mengenai besaran PTKP setahun yang berlaku untuk Tahun Pajak 2015 adalah
sebagai berikut:
a. Rp.36.000.000 untuk diri Wajib Pajak (WP) orang pribadi;
b. Rp.3.000.000 tambahan untuk WP yang kawin;
c. Rp.36.000.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
d. Rp.3.000.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
a. Rp.36.000.000 untuk diri Wajib Pajak (WP) orang pribadi;
b. Rp.3.000.000 tambahan untuk WP yang kawin;
c. Rp.36.000.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
d. Rp.3.000.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Berdasarkan
ketentuan yang berlaku, kewajiban pelaporan bagi istri adalah digabungkan
dengan suami, kecuali terdapat perjanjian pisah harta atau Istri menghendaki
pelaporan yang terpisah dengan suami.
Saudara
tidak menginformasikan hal ini kepada kami dan juga tidak memberikan informasi
mengenai ayah saudara apakah juga bekerja atau tidak. Saudara harus
mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut untuk menentukan besaran PTKP yang
berlaku bagi ibu saudara.
Apabila
penghasilan ibu saudara pada tahun 2015 berada di bawah PTKP yang berlaku pada
Tahun Pajak tersebut, maka benar bahwa ibu saudara dapat tidak menggunakan
haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak serta tidak dikenakan sanksi
berdasarkan pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak (UU TA). Selain itu dengan penghasilan dibawah PTKP, Ibu
Saudara tidak wajib mempunyai NPWP dan juga tidak wajib menyampaikan SPT.
Apabila
diminta untuk membuktikan bahwa rumah yang dibeli oleh ibu saudara adalah murni
dari gaji, beliau dapat membuat perincian pemasukan, pengeluaran dan tabungan
setiap bulan selama beliau bekerja sampai terkumpul dana untuk membeli rumah.
Sebagai tambahan, Ibu Saudara juga dapat menyimpan bukti-bukti berupa slip
gaji, buku tabungan dan catatan pengeluaran rumah tangga (apabila ada) untuk
lebih meyakinkan apabila di kemudian hari dipertanyakan oleh pihak Kantor
Pelayanan Pajak (KPP).
Demikian
penjelasan kami. Semoga membantu.
Salam,
Aldonius, S.E.
Konsultan Pajak – Citas Konsultan Global
Aldonius, S.E.
Konsultan Pajak – Citas Konsultan Global
Sumber : Liputan6.com
BI : Utang Luar Negeri Indonesia Masih Sehat
00.06
No comments
BI : Utang Luar Negeri Indonesia Masih Sehat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menilai
rasio Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia masih sehat. Jumlahnya sekitar 35
persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kalau total utang pemerintah, ULN dan domestik sekitar 28
persen dari PDB dengan batas 60 persen," ujar Deputi Gubernur Senior Mirza
Adityaswara, di Jakarta, Jumat, (24/2). Ia menambahkan, untuk utang swasta
justru turun pada beberapa bulan terakhir.
Menurutnya, ada kemungkinan penurunan itu dampak dari program tax
amnesty. "Bisa saja, tadinya mereka kan utang ke orang
Indonesia sebagai pemegang saham. Perusahaan Indonesia utang ke luar negeri dan
dapat dapat jaminan pemegang saham, jadi utang anak usaha dan induk, dan
pemiliknya ikut tax amnesty,"
jelas Mirza.
Ia menyatakan, kini BI tengah meneliti apakah ULN swasta pada
2016 memang turun karena faktor program tax amnesty.
Per akhir Januari 2017, jumlah utang pemerintah tercatat mencapai lebih dari Rp
3.500 triliun.
Mirza juga menyebutkan, berdasarkan survei BI inflasi minggu
kedua sekitar 0,35 persen month to month (mtm). Sebelumnya pada Januari cukup
tinggi yakni mencapai 0,97 persen mtm.
Sumber : republika.co.id
Minggu, 26 Februari 2017
Menakar Agenda Politik Raja Salman dan Permainan Cantik Jokowi
19.46
No comments
Menakar Agenda
Politik Raja Salman dan Permainan Cantik Jokowi
Jakarta - Raja Salman dari Arab Saudi akan berkunjung
ke Indonesia mulai 1 sampai 9 Maret nanti. Ini adalah kunjungan yang
bersejarah, mengingat sudah 47 tahun Raja Arab Saudi tak berkunjung ke
Indonesia. Pakar kajian Timur Tengah menakar agenda politik di balik tur akbar
Raja Salman ini.
Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam (PKTTI) Universitas Indonesia (UI) Abdul Muta'ali memandang agenda politik Raja Salman paling mutakhir tak bisa dilepaskan dari dinamika terbaru yang terjadi di kancah internasional. Kini Saudi mulai memandang Amerika Serikat bukan lagi teman sejati satu-satunya.
"Saat ini sangat sulit bagi Saudi menjadikan AS sebagai special friend. Masalahnya bukan hanya karena Trump effects," kata Abdul saat berbincang dengan detikcom, Senin (27/2/2017).
Presiden AS Donald Trump memang dikenal akan kebijakan kontroversialnya, terlebih sikapnya terhadap negara-negara berpenduduk muslim. Namun, lebih dari itu, Saudi memandang Amerika bukan satu-satunya kekuatan di dunia ini. Kini telah bermunculan kekuatan-kekuatan baru di Timur Jauh.
"Geliat ekonomi Asia yang perlahan tapi pasti itu mengagetkan bukan hanya Amerika, tapi juga Eropa," kata Abdul.
Memang, Raja Salman tidak hanya berkunjung ke Indonesia, tapi juga ke negara-negara Asia lainnya, yakni Malaysia, Brunei, Jepang, China, Maladewa, dan Yordania.
Selain itu, Arab Saudi mempertimbangkan problem gejolak peperangan di Timur Tengah. Konflik di Suriah ternyata lebih rumit daripada yang diperkirakan. AS dipandang Saudi semakin sulit diandalkan karena AS justru malah sibuk akan masalah sendiri.
"Sebanyak 34 aliansi militer di bawah komando Riyadh (Saudi) tampaknya belum ampuh menggetarkan pemerintahan Bashar Al Assad, yang dibekingi Teheran dan promotornya, Rusia," ujar Abdul.
Jadi ada tegangan antarkubu dalam konflik di Timur Tengah. Namun Indonesia, yang kini dipimpin Presiden Jokowi, mempertahankan politik bebas aktif, suatu prinsip politik yang sudah dipegang sedari Republik ini berusia belia. Jokowi sendiri juga mengunjungi Iran dan bertemu dengan Presiden Hassan Rouhani pada pertengahan Desember 2016.
Di titik inilah terlihat permainan ciamik politik internasional Indonesia yang dinakhodai Jokowi. Indonesia tidak bergabung dengan blok Iran dan Rusia, tapi juga tidak bergabung dengan blok Saudi dan Amerika Serikat.
"Indonesia bermain cukup cantik dengan tidak bergabung dengan aliansi militer tersebut, dan tidak pula bermakmum kepada Iran. Saya melihat Saudi mencoba meminang Indonesia agar keluar dari politik bebas aktifnya," tilik Abdul.
Yang jauh lebih penting, Jokowi diharapkan bakal memanfaatkan kunjungan Raja Salman demi kepentingan Indonesia sendiri. "Jokowi bisa memainkan dua peran sekaligus. Kepentingan politik pemerintahannya dan tentunya kepentingan nasional Indonesia," kata Abdul.
(dnu/dnu)
Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam (PKTTI) Universitas Indonesia (UI) Abdul Muta'ali memandang agenda politik Raja Salman paling mutakhir tak bisa dilepaskan dari dinamika terbaru yang terjadi di kancah internasional. Kini Saudi mulai memandang Amerika Serikat bukan lagi teman sejati satu-satunya.
"Saat ini sangat sulit bagi Saudi menjadikan AS sebagai special friend. Masalahnya bukan hanya karena Trump effects," kata Abdul saat berbincang dengan detikcom, Senin (27/2/2017).
Presiden AS Donald Trump memang dikenal akan kebijakan kontroversialnya, terlebih sikapnya terhadap negara-negara berpenduduk muslim. Namun, lebih dari itu, Saudi memandang Amerika bukan satu-satunya kekuatan di dunia ini. Kini telah bermunculan kekuatan-kekuatan baru di Timur Jauh.
"Geliat ekonomi Asia yang perlahan tapi pasti itu mengagetkan bukan hanya Amerika, tapi juga Eropa," kata Abdul.
Memang, Raja Salman tidak hanya berkunjung ke Indonesia, tapi juga ke negara-negara Asia lainnya, yakni Malaysia, Brunei, Jepang, China, Maladewa, dan Yordania.
Selain itu, Arab Saudi mempertimbangkan problem gejolak peperangan di Timur Tengah. Konflik di Suriah ternyata lebih rumit daripada yang diperkirakan. AS dipandang Saudi semakin sulit diandalkan karena AS justru malah sibuk akan masalah sendiri.
"Sebanyak 34 aliansi militer di bawah komando Riyadh (Saudi) tampaknya belum ampuh menggetarkan pemerintahan Bashar Al Assad, yang dibekingi Teheran dan promotornya, Rusia," ujar Abdul.
Jadi ada tegangan antarkubu dalam konflik di Timur Tengah. Namun Indonesia, yang kini dipimpin Presiden Jokowi, mempertahankan politik bebas aktif, suatu prinsip politik yang sudah dipegang sedari Republik ini berusia belia. Jokowi sendiri juga mengunjungi Iran dan bertemu dengan Presiden Hassan Rouhani pada pertengahan Desember 2016.
Di titik inilah terlihat permainan ciamik politik internasional Indonesia yang dinakhodai Jokowi. Indonesia tidak bergabung dengan blok Iran dan Rusia, tapi juga tidak bergabung dengan blok Saudi dan Amerika Serikat.
"Indonesia bermain cukup cantik dengan tidak bergabung dengan aliansi militer tersebut, dan tidak pula bermakmum kepada Iran. Saya melihat Saudi mencoba meminang Indonesia agar keluar dari politik bebas aktifnya," tilik Abdul.
Yang jauh lebih penting, Jokowi diharapkan bakal memanfaatkan kunjungan Raja Salman demi kepentingan Indonesia sendiri. "Jokowi bisa memainkan dua peran sekaligus. Kepentingan politik pemerintahannya dan tentunya kepentingan nasional Indonesia," kata Abdul.
(dnu/dnu)
Sumber
: detikcom.
Kamis, 23 Februari 2017
Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar
23.36
No comments
Pemerintah
Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar
BKPM dan Kementerian
Pariwisata setuju dengan ide penghapusan PPnBM untuk kapal pesiar.
Liputan6.com, Jakarta
- Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk
mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk
penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.
Untuk
mewujudkan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tengah
melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian atau Lembaga terkait. Hasilnya,
setidaknya ada tiga syarat yang harus diperhatikan jika nantinya PPnBM ini
benar akan ditiadakan.
Asisten
Deputi Jasa Kemaritiman, Kemenko Maritim RI Okto Irianto
menjelaskan, Kemenko Maritim telah melakukan rapat dengan
mengundang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bea Cukai dari Kementerian
Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pariwisata
(Kemenpar), Asosiasi Kapal Wisata serta stakeholders lainnya.
Pada
prinsipnya, pihak-pihak yang terkait tersebut, khususnya BKPM sudah setuju
dengan ide penghapusan PPnBM untuk yacht tersebut. Selain itu, Kementerian
Pariwisata juga ikut mendukung rencana tersebut.
"Kalau
Bea Cukai prinsipnya mereka hanya menjalankan aturan, jadi kalaupun misalnya
nanti dihapus, juga tidak apa-apa. Jadi pada dasarnya peserta rapat setuju agar
PPnBM dihapuskan tapi ada tiga persyaratan yang harus diperhatikan,” kata dia
seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (24/2/2017).
Persyaratan
tersebut yaitu, Pertama, kapal pesiar yang dibebaskan PPnBM adalah kapal untuk
keperluan industri wisata, seperti kapal untuk keperluan wisata bahari yang ada
di Indonesia, bukan untuk kapal yang dipakai sendiri.
Kedua,
kapal harus diregistrasi di Indonesia atau berbendera Indonesia. Syarat yang
ketiga, kapal harus dikelola melalui badan hukum Indonesia misalnya yang
berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
“Ini
adalah tiga syarat yang kemarin sudah didiskusikan. Dengan demikian nantinya
akan ada penerimaan-penerimaan pajak yang masuk ke negara. Jadi walaupun
potensi PPnBM hilang, tetapi akan ada penerimaan lain ke negara melalui jenis
pajak yang lain," papar Okto.
Pengalaman
beberapa negara, Ungkap Okto, seperti Australia dan Thailand yang menghapus
PPnBM kapal pesiar dapat
dijadikan pelajaran berharga. Industri bahari di negara ini berkembang pesat
setelah mereka mengambil kebijakan tersebut.
“Di
Australia dan Thailand, setelah mereka menghapuskan luxury tax atau PPnBM, industri jasa wisata bahari mereka
meningkat pesat, contoh di Phuket, Thailand. Nah itu yang kami
harapkan," tambah dia.
Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman beserta pihak lain baik dari Kementerian maupun
dari pengguna jasa terkait, saat ini masih menyusun proposal dahulu.
"Kami
mengharapkan proposal dapat dilengkapi dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Nanti kalau proposal sudah lengkap, baru kami berdiskusi dengan Kemenkeu selaku
pemegang keputusan kebijakan,” pungkasnya. (Gdn/Ndw)
Sumber : Liputan6.com
Sarung Tangan Karet RI Laris Manis di Amerika hingga Eropa
19.51
No comments
Sarung
Tangan Karet RI Laris Manis di Amerika hingga Eropa
sarung tangan karet
Liputan6.com, Jakarta Industri sarung tangan karet tengah dipacu
pemerintah terutama untuk pasar ekspor. Industri ini juga dipacu daya saingnya
melalui kegiatan riset teknologi secara mandiri agar meningkatkan produksi dan
inovasi.
“Industri
sarung tangan karet mampu bertahan dan berkembang dengan baik dari segi
kemampuan produksi maupun ekspor, meskipun saat ini masih menghadapi kendala
ketidakpastian pasokan gas baik dari sisi volume maupun harga yang relatif
masih kurang kompetitif jika dibandingkan dengan negara pesaing lainnnya,” ujar
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Jumat (24/2/2017).
Dia
megungkapkan, produsen sarung tangan karet nasional saat ini mampu menunjukkan
eksistensinya di kancah persaingan global baik secara kualitas maupun
kuantitas. Hal ini dilihat dari kemampuan produk sarung tangan karet Indonesia
yang menembus pasar ekspor, di mana lebih dari 90 persen dipasarkan ke berbagai
negara di benua Amerika dan Eropa.
“Nilai
ekspor sarung tangan karet Indonesia tahun 2016 sebesar US$ 232,5 juta atau
menempatkan posisi sarung tangan karet sebagai produk ekspor kedua terbesar
setelah ban dalam produk barang-barang karet hilir,” kata dia.
Melihat
hal tersebut, Airlangga optimistis kemampuan ekspor ini masih dapat
ditingkatkan mengingat terbukanya peluang yang besar seiring globalisasi
perdagangan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya
strategis baik dari Pemerintah maupun para pelaku usaha untuk meningkatkan daya
saing industri sarung tangan karet nasional sehingga produknya mampu meraih
kepercayaan pasar.
Sementara
itu Direktur Industri Kimia Hilir Kemenperin Teddy Caster Sianturi mengatakan
industri hilir berbasis karet merupakan salah satu sektor prioritas yang akan
dikembangkan dalam jangka menengah dan panjang. Hal ini berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional (RIPIN) 2015-2035.
“Berbekal
hal tersebut, Pemerintah telah memiliki landasan yang kuat untuk mengambil
kebijakan-kebijakan untuk semakin mendorong pertumbuhan industri berbasis
karet, antara lain memberikan proteksi, mengoptimalkan iklim usaha serta
pemberian berbagai macam fasilitas insentif bagi industri existing dan calon
investor baru,” papar Teddy.
Dalam
upaya peningkatan kinerja industri sarung tangan karet nasiaonal, lanjut dia,
keberadaan fasilitas penelitian dan pengembangan sangat diperlukan mengingat
Indonesia merupakan negara penghasil karet alam terbesar kedua di dunia setelah
Thailand. Namun, selama ini 80 persen produk karet alam primer Indonesia
diekspor dan hanya 20 persen yang dikonsumsi dalam negeri.
“Untuk
itu, kami berharap agar pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan
menjadi salah satu prioritas bagi produsen sarung tangan karet dalam rangka
meningkatkan daya saing industri nasional,” kata dia.
Selanjutnya,
produsen sarung tangan karet dalam negeri diminta agar lebih lanjut melakukan
inovasi teknologi, proses produksi dan pengembangan produk-produk sarung tangan
karet bernilai tambah tinggi.
Selain
itu, semakin banyak menggunakan bahan baku dan bahan penolong yang berasal dari
dalam negeri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja Indonesia, dan tetap menjaga
kelestarian lingkungan dengan menerapkan produksi bersih.
Sumber : Liputan6.com
Langganan:
Postingan (Atom)