Warga Swiss Tolak Reformasi Pajak Perusahaan Asing

Warga Swiss Tolak Reformasi Pajak Perusahaan Asing

REPUBLIKA.CO.ID, ZURICH -- Kalangan bisnis dan politik di Swiss mendukung rencana yang dirancang untuk mencegah peningkatan pajak bagi investor asing. Sebaliknya, pemilih Swiss menolak rencana untuk mereformasi sistem pajak perusahaan negara. 

Sekitar 59 persen dari pemilih menentang rencana tersebut pada referendum, Ahad (12/2). Sekarang pemerintah perlu mencari alternatif yang mungkin melibatkan tarif pajak lebih tinggi bagi perusahaan multinasional.

"Ini tidak akan mungkin untuk menemukan solusi dalam semalam." ujar Menteri Keuangan Swiss Ueli Maurer dilansir dari BBC.

Ia mengatakan dalam konferensi pers, butuh waktu satu tahun untuk menghadirkan rencana baru dan hasilnya, Swiss berisiko kehilangan investasi asing.

Saat Swiss memberikan status khusus untuk perusahaan-perusahaan asing dengan menawarkan pajak lebih rendah dari perusahaan domestik, Swiss mendadak menjelma menjadi tujuan yang menarik bagi investor asing. Tapi organisasi internasional seperti OECD menganggap sistem tidak dapat diterima dan Swiss telah membuat komitmen untuk reformasi itu pada 2019.

Guna menghindari kenaikkan pajak bagi perusahaan multinasional yang terlalu tajam, pemerintah telah setuju untuk menghapuskan status khusus bagi perusahaan multinasional. Tapi justru menawarkan keringanan pajak baru untuk penelitian dan pengembangan kegiatan lainnya.

Sebagai bagian dari proposal rencana, Swiss berencana menurunkan tarif pajak mereka untuk bisnis di seluruh bagian, termasuk bisnis domestik. Hal ini dilakukan untuk membantu menghindari kenaikan tajam dalam tagihan pajak. 

Tapi rencana itu ditentang oleh Sosial Demokrat, Greens, serikat buruh dan gereja-gereja yang berpendapat bahwa berkurangnya penerimaan pajak masih akan menyebabkan penurunan pelayanan publik atau pajak pribadi yang lebih tinggi. 

"Pihak-pihak konservatif ingin mendorong melalui reformasi pajak dengan kesombongan dan keangkuhan terhadap kepentingan rakyat," kata partai oposisi sayap kiri. Mereka pun menuntut proposal baru yang lebih proporsional.

Sumber :  Republika.co.id