4 Pengusaha kuliner RI mampu tembus pasar dunia

Membuat wangi nama bangsa dan negara merupakan kewajiban dari masyarakat, terutama para pemuda Indonesia. Memiliki semangat nasional untuk selalu ingin membanggakan negara sendiri adalah hal yang paling dibutuhkan dalam membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi.

Tidak perlu berperang lagi dalam memperjuangkan Indonesia, dengan membawa harum nama Indonesia sampai ke negara orang sudah merupakan bentuk dari perjuangan. Jika Anda tidak bisa berjuang di bidang olahraga layaknya atlet, atau bidang ilmu pengetahuan layaknya peserta olimpiade.

Hal lain yang bisa Anda lakukan adalah membuat usaha atau bisnis yang menggambarkan Indonesia dan mampu membawanya sampai ke luar negeri. Memakai budaya Indonesia sebagai daya tarik utama bisnis Anda, mencerminkan diri Anda yang bangga terhadap tanah air sendiri adalah bentuk dari perjuangan. Contoh pilihan bisnis yang dapat menggambarkan kekayaan budaya Indonesia adalah bisnis kuliner.

Perkembangan bisnis kuliner di Indonesia saat ini sangatlah pesat. Banyak dari makanan tradisional Indonesia yang dianggap akan susah sukses lalu memperbanyak jenis makanan barat untuk dijual, padahal makanan tradisional sendiri memiliki rasa yang unik dan dapat diolah menjadi makanan yang tentu akan terasa juga terlihat lebih menarik daripada makanan barat.

Berikut adalah pengusaha kuliner Indonesia yang mempertahankan menu makanan tradisional Indonesia sebagai hidangan utama di menu mereka dan berhasil sukses di negara orang seperti dilansir cermati.com:

1.Rangga Umara - Pecel Lele Lela

Rangga Umara pria berumur 31 tahun ini merupakan sosok dibalik rumah makan terkenal dengan ikan lele sebagai menu utamanya yang dikenal dengan Lele Lela. Rangga pada awalnya memulai usahanya karena Rangga di PHK dari perusahaan tempat dia sebelumnya bekerja, ia memutuskan untuk menekuni usaha di bidang kuliner. Pada awalnya Rangga membuka rumah makan seafood akan tetapi karena sepi pembeli akhirnya Rangga menutup usaha tersebut dan memutuskan untuk beralih jenis makanan yaitu menu favorit dia saat masa kuliah yaitu pecel lele.

Saat membuka usaha tempat makan ini Rangga tetap mengalami kesulitan seperti sepi pembeli karena tidak banyak masyarakat sekitar tempat usahanya yang menyukai menu olahan lele, dan masih menggemari menu dengan olahan ayam. Akan tetapi Rangga tetap teguh dan tetap berusaha untuk mengangkat menu dengan olahan lele di tempat makannya agar lebih digemari oleh masyarakat sekitar.

Saat ini bisnis kuliner Rangga Lele Lela sudah mencapai omzet Rp 1,8 miliar per bulannya. Dengan 3 menu utama olahan lele yaitu lele goreng tepung, lele filet kremes, dan lele saus padang. Rumah makan Lele Lela mendapatkan banyak permintaan waralaba untuk negara-negara lain seperti Jeddah, Penang, Kuala Lumpur, dan Singapura.

2.Agus Pramono - Ayam Bakar Mas Mono

Pramono awalnya bekerja sebagai seorang OB (office boy) di sebuah perusahaan selama belasan tahun. Setelah berhenti dari perusahaan tempat dia bekerja Pramono akhirnya memutuskan untuk berdagang gorengan asongan dari SD ke SD. Mengetahui bahwa dengan berdagang gorengan yang hanya bisa memberikan dirinya omzet sebesar Rp15.000 akhirnya Pramono memutuskan untuk memulai usaha ayam bakar.

Dengan modal Rp 500.000 Pramono berjualan ayam bakar pertama kali dengan gerobak birunya yang ternyata membawanya menjadi sukses sampai sekarang. Saat ini usaha Ayam Bakar Mas Mono telah mencapai omzet miliaran Rupiah perbulannya dengan 500 cabang tersebar di seluruh Indonesia.

Tidak hanya itu, Pramono berhasil membuka usaha makannya dengan sistem waralaba sampai ke Malaysia, Singapura, Kuwait, Australia, Arab Saudi dan Dubai dan berhasil menjadi pilihan makanan favorit di negara-negara tersebut dengan mempertahankan kualitas utama ayam bakarnya yang memang menjadi daya tarik utamanya yaitu kelembutan dari daging ayam bakarnya sendiri juga berbagai macam olahan menu ayam bakarnya seperti ayam bakar cabe ijo dan jenis menu lain yang bukan olahan ayam.

3.Santoni - Bumbu Desa

 Siapa yang tidak mengetahui Bumbu Desa? Tempat makan ini banyak berada di mall-mall besar di Jakarta. Bumbu Desa bisa dibilang merupakan restoran dengan menu utama makanan khas tanah sunda Jawa Barat kualitas bintang lima. Karena tempatnya yang cukup bagus dan harganya yang sedikit lebih mahal dari rumah makan sunda biasanya.

Usaha kuliner khas tanah sunda milik Santoni ini awalnya adalah usaha keluarga yang dimulai hanya dengan modal Rp 8 juta saat itu sampai akhirnya setelah Santoni membuat waralaba untuk usaha ini pada tahun 2004, bisnis Santoni melesat sampai menginjak Singapura dan Malaysia.

Tidak hanya itu Bumbu Desa sendiri telah membuka lebih dari 50 cabang yang telah tersebar luas di seluruh Indonesia. Omset dari Bumbu Desa sendiri sekarang sudah mencapai miliaran Rupiah perbulannya, baik dari Indonesia sendiri atau dari luar negeri.

Saat ini Bumbu Desa sedang melebarkan sayapnya di kota-kota yang ada di negara Amerika yaitu Vancouver dan Seattle sampai ke negara Kanada.

Dengan berpegang teguh terhadap misinya yaitu mengenalkan makanan khas tanah pasundan ini ke seluruh dunia, Santoni orang yang ada di balik kesuksesan Bumbu Desa ini berhasil membawa kelezatan makanan tradisional Indonesia sampai ke luar negeri.

4.Sukyanti Nugroho - Es Teler 77

 Awalnya Es Teler 77 adalah warung makan biasa dan sederhana. Dengan mengandalkan kemampuan memasak Ibu Mertuanya yang dikatakan paling enak untuk masakan Indonesia Sukyanti Nugroho memberanikan untuk membuka usaha warung makan Es Teler 77.

Dengan mempertahankan berbagai macam menu makanan tradisional khas indonesia Es Teler 77 akhirnya berkembang pesat dan tersebar luas di Indonesia dan telah banyak berada di mall-mall besar di Indonesia.

Tidak seperti Bumbu Desa yang fokus kepada makanan khas sunda. Es Teler 77 lebih ke makanan masakan rumah yang sering Anda temukan di rumah. Seperti sayur asam dan tumis kangkung.

Es Teler 77 sendiri sudah berdiri lebih dari 30 tahun. Di resmikan pada tanggal 7 Juli 1982 sosok utama dibalik kesuksesan Es Teler 77 ini sekaligus yang menginspirasi Sukyanti adalah Ibu Muniarti yang mendapatkan predikat terbaik saat mengikuti lomba meracik Es Teler.

Dibantu oleh kedua mertuanya yaitu Ibu Muniarti sendiri beserta suami Trisno Budijanto dan istrinya Yeni Setiawan Widjaja, Sukyanto berhasil membuat Es Teler 77 menjadi salah satu usaha tempat makan dengan jumlah cabang waralaba terbesar.

Saat ini Es Teler telah tersebar sampai New Delhi, Melbourne Australia, Malaysia, dan Singapura.

Sumber: merdeka.com

Read More

Bos Pajak ungkap ada WP tambang bayar tebusan Tax Amnesty Rp 5.000

Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mencatat Wajib Pajak (WP) sektor pertambangan minerba dan migas yang mengikuti Tax Amnesty atau amnesti pajak hanya sebanyak 1.035 WP. Angka ini terbilang minim dari jumlah wajib pajak sektor tersebut yang mencapai 7.115 WP.

Di mana, tebusan tertinggi dari WP Pertambangan Minerba Rp 96,3 miliar dan Rp 17,4 miliar oleh WP Migas.

"Mereka ada yang membayar uang tebusan Rp 5.000," ujar Ken di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/10).

Ken merinci, jumlah WP orang pribadi dan badan di sektor pertambangan minerba sebanyak 6.001 WP, di mana hanya 967 WP ikut Tax Amnesty.

"Total nilai tebusan mereka (pertambangan minerba) Rp 221,71 miliar dengan rata-rata tebusan Rp 229,27 juta," ucap Ken.

Sedangkan, jumlah WP migas sebanyak 1.114 WP, di mana hanya 68 WP yang ikut amnesti pajak. Total nilai tebusan sebesar Rp 40,60 miliar dengan rata-rata tebusan Rp 527,29 juta.

Adapun sebaran WP Pertambangan Minerba yang ikut Tax Amnesty berdasarkan lokasi tambang, meliputi:

- Pulau Sumatera ada 1.307 WP, yang ikut Tax Amnesty 277 WP dengan total uang tebusan Rp 46,7 miliar

- Pulau Jawa sebanyak 97 WP Pertambangan Minerba ikut Tax Amnesty dari total 512 WP. Uang tebusan yang masuk Rp 12,2 miliar

- Pulau Kalimantan dari 2.754 WP, sebanyak 378 WP ikut Tax Amnesty dengan uang tebusan Rp 144,1 miliar

- Pulau Sulawesi dari 855 WP, sebanyak 135 WP ikut Tax Amnesty dengan uang tebusan Rp 15,7 miliar

- Pulau Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku dari 573 WP yang ikut Tax Amnesty sebanyak 80 WP. Nilai uang tebusan yang masuk Rp 2,8 miliar

Sedangkan WP berdasarkan sektor pertambangan migas antara lain

- Di Pulau Sumatera dari 42 Blok dan 94 WP, hanya 1 WP yang mendaftar Tax Amnesty dengan pembayaran uang tebusan Rp 130 juta

- Di Pulau Jawa, dari 14 Blok dan 42 WP, sebanyak 4 WP mendaftar Tax Amnesty dengan uang tebusan Rp 720.000

- Di Pulau Kalimantan, dari 16 Blok dan 41 WP, bahkan sama sekali belum ada yang ikut Tax Amnesty.

- Di Pulau Sulawesi yang tercatat ada 4 Blok Minyak Bumi dan 10 WP dan juga belum ada yang ikut Tax Amnesty

- Di Pulau Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku baru 1 WP ikut Tax Amnesty dari 8 Blok dan 25 WP. Uang tebusan Rp 14 juta.

Sumber : merdeka.com

Read More

Ditjen Pajak sebut banyak artis enggan ikut Tax Amnesty

Realisasi Tax Amnesty atau pengampunan pajak saat ini menembus Rp 3.859 triliun. Angka ini juga berhasil membawa Tanah Air menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

Sayangnya, Direktorat Jenderal Pajak menilai angka tersebut masih jauh dari target. Pasalnya, belum seluruh golongan profesi yang sadar dan mengikuti program Tax Amnesty ini.

"Jumlah wajib pajak yang ikut Tax Amnesty masih mengecewakan. Golongan profesi menengah ke atas seperti notaris, pengacara, artis, dan dokter masih banyak yang belum ikut program ini," kata Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak dalam diskusi bertajuk 'Tax Amnesty: Sebuah Penghormatan terhadap Para Pembayar Pajak', di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (29/10).

Kurangnya laporan harta dari para pemilik profesi tersebut, menurut Hestu, bisa disiasati dengan sosialisasi yang lebih menyeluruh.

"Seluruh komponen bangsa seperti, Kadin, DPR, dan perbankan harus bersama-sama mensukseskan jalannya pajak. Contoh, bank-bank tawarkan program ini kepada nasabah prioritas," tambah Hestu.

Hestu menilai, jika seluruh komponen ikut bekerja bersama secara konsisten, maka di periode berikutnya, Indonesia akan bertahan menjadi yang terbaik di dunia.

"Harapan terbesar adalah Indonesia menjadi negara yang tidak akan dikejar negara manapun soal kesadaran membayar pajak," pungkas Hestu.

Sumber : detik.com 

Read More

Ada 177.588 Dokter di RI, Tapi Hanya 7.125 yang Ikut Tax Amnesty Periode I

Direktorat Jenderal Pajak (DJP ) mencatat, jumlah dokter menurut data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebanyak 177.588 orang. Namun, hanya 7.125 orang dokter yang ikut periode pertama tax amnesty dan membayar uang tebusan.

"Rinciannya, 6.273 dokter dan 852 dokter gigi. Adapun total nilai tebusan mencapai Rp 727,199 miliar dengan rata-rata tebusan sebesar Rp 102 juta," sebut data Ditjen Pajak yang dikutip detikFinance, Kamis (27/10/2016).

Ditjen Pajak mencatat, untuk dokter umum pembayaran uang tebusan paling Rp 15.000 dan paling tinggi Rp 10,4 miliar. Secara total, uang tebusan dari dokter umum sebanyak Rp 438 miliar.

Tebusan dari dokter spesialis paling rendah Rp 33.000 dan paling tinggi Rp 108,4 miliar. Total uang tebusan dari dokter spesialis sebesar Rp 240 miliar.

Sedangkan tebusan dari dokter gigi, termasuk dokter gigi spesialis, paling rendah Rp 130.000 dan tertinggi Rp 2,3 miliar. Secara total, tebusan mencapai Rp 49 miliar.

Secara sebaran, dokter peserta tax amnesty periode I adalah sebagai berikut:
1. Sumatera: 926 wajib pajak dengan tebusan Rp 57 miliar
2. Kalimantan: 336 wajib pajak dengan tebusan Rp 22 miliar
3. Sulawesi: 343 wajib pajak dengan tebusan Rp 18 miliar
4. Jakarta: 1.317 wajib pajak dengan tebusan Rp 383 miliar
5. Jawa non Jakarta: 3.692 wajib pajak dengan tebusan Rp 225 miliar
6. Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua: 511 wajib pajak dengan tebusan Rp 21 miliar. (hns/wdl)

Read More

Pengusaha Sanggupi Kenaikan Upah Minimum 8,25% Tahun Depan

Pemerintah akan menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2017 sebesar 8,25%. Pengusaha menilai hanya sedikit perusahaan yang akan menangguhkan kenaikan UMP tersebut.

"Mungkin penangguhan (kenaikan UMP) sedikit sekali karena ikut formulanya sama dengan pemerintah," ujar Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, di Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (27/10/2016).

Besaran kenaikan UMP tahun 2017 ditetapkan sebesar 8,25%. Kenaikan UMP tahun depan didapatkan dengan asumsi inflasi 3,07% dan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,18%.

Besaran kenaikan tersebut nantinya akan dipakai sebagai patokan oleh seluruh gubernur untuk menetapkan UMP di masing-masing wilayahnya, dan diserahkan ke Menteri Ketenagakerjaan paling lambat 1 November 2016.

Hal itu yang dinilai Apindo hanya sedikit perusahaan yang akan menangguhkan kenaikan UMP. Saat ini Hariyadi menilai UMP akan dikembalikan menjadi fungsi jaring pengaman sosial yang harus dibayar pekerja sehingga itu adalah upah minimum yang harus dibayar kepada karyawan dan tidak boleh ditangguhkan.

"Sekarang pemerintah mau balikin konsep jaminan pengaman sosialnya, kalau itu dilihat trennya ingin sebagai jaring pengaman sosial itu harusnya nggak boleh ditangguhkan lagi karena logikanya sudah paling minimum," ujar Hariyadi.

Jika perusahaan telah menangguhkan kenaikan UMP pada tahun ini, maka kemungkinan untuk menangguhkan dalam menaikan UMP di tahun selanjutkan akan terjadi lagi. Itu yang dikhawatirkan pengusaha.

"Kalau kemarin naiknya tinggi sekali orang nggak sanggup. Akhirnya bgitu menangguhkan sebetulnya bahaya juga kalau sudah menangguhkan, kontrak berjalan tahun depan pasti dia nggak sanggup lagi," imbuhnya. (ang/ang)

Sumber : detik.com

Read More

Dana WNI 'Pulang Kampung' dari 5 Negara Ini, Terbanyak dari Singapura

Singapura masih mendominasi lokasi harta Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Menurut data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, dana WNI yang dibawa pulang dari Singapura ke Indonesia (repatriasi) selama 26 hari periode II tax amnesty, dari 1-26 Oktober 2016, sebanyak Rp 455,07 miliar.

"Setelah Singapura, posisi berikutnya ditempati Australia dengan total dana repatriasi Rp 50,48 miliar, India Rp 6,91 miliar. Kemudian, Malaysia Rp 6,46 miliar dan China Rp 3,97 miliar," sebut data Ditjen Pajak yang dikutip detikFinance, Kamis (27/10/2016).

Sedangkan untuk deklarasi harta di luar negeri, posisi pertama ditempati Singapura dengan total harta yang dilaporkan Rp 3.238,23 triliun. Kemudian, Cayman Islands Rp 490 miliar, Bahama Rp 488,67 miliar, Australia Rp 359,67 miliar, dan Hong Kong Rp 189,56 miliar.

Selain itu, ada 5 jenis harta paling banyak diungkap (deklarasi) di bulan pertama periode II tax amnesty. Pertama, kas dan setara kas sebesar Rp 29,06 triliun. Kedua, tanah, bangunan, dan harta tak bergerak lainnya Rp 22,9 triliun.

Ketiga, investasi dan surat berharga sebanyak Rp 5,83 triliun. Keempat, piutang dan persediaan logam mulia, barang bergerak, dan harta bergerak Rp 4,14 triliun. Kelima, harta lainnya Rp 4,76 triliun. (hns/wdl)

Sumber : detik.com

Read More

Cerita Sri Mulyani Bertemu Pengusaha Tambang yang Tak Patuh Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin bertemu dengan para pengusaha tambang dalam negeri. Sri Mulyani menjelaskan banyaknya pengusaha di sektor tersebut yang tidak patuh dalam pembayaran pajak.

Pertemuan dilangsungkan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Sri Mulyani didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi dan beberapa staf lainnya.

Dalam pertemuan singkat tersebut, Sri Mulyani memaparkan banyaknya pengusaha yang selama ini tidak menjalankan kewajiban pajak dengan benar.

"Tadi malam saya bertemu dengan pengusaha minerba, kita melihat potensi kepatuhan penerimaan pajaknya pun tidak," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Data mencatat pada 2011, jumlah perusahaan yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) adalah 3.037 wajib pajak, sementara yang tidak adalah 2.964 wajib pajak. Pada 2015 kondisinya 2.577 melaporkan SPT, dan 3.624 wajib pajak tidak melaporkan SPT.

Pemerintah menyediakan peluang untuk mengikuti pengampunan pajak atau tax amnesty. Namun ternyata, peserta dari sektor ini sangat rendah. Dari total 6.001 wajib pajak, hanya 967 wajib pajak yang mengikuti tax amnesty.

Total nilai tebusan adalah Rp 221,8 miliar dengan rata-rata pembayaran sebesar Rp 226 juta. Tertinggi tebusan adalah Rp 96,3 miliar dan terendah Rp 5.000.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan, bila tidak mengikuti tax amnesty, maka ada banyak cara lain untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Di mana pastinya sesuai dengan aturan yang berlaku di perundang-undangan.

"Walaupun tanpa tax amnesty itu sebetulnya bisa ditingkatkan melalui kepatuhan, audit, tindakan yang memang ada di dalam peraturan perundang-undangan," terang Sri Mulyani. (mkl/dna)

Sumber :detik.com

Read More

Pria Ini Banting Setir, dari Asisten Direktur Jadi Penjual Roti Beromzet Rp 270 Juta/Bulan

Bisnis kuliner tak pernah ada habisnya. Tak terkecuali dengan bisnis roti. Meski sudah banyak pemain di bisnis makanan olahan tepung terigu ini, pendatang baru terus bermunculan. Salah satu yang sukses adalah Tonny Rusli, yang merintis toko roti dengan label Babe Bakery.

Tonny, yang sebelumnya adalah asisten direktur di sebuah lembaga kursus Bahasa Inggris selama 7 tahun ini, nekat banting setir menjadi penjual roti. Usaha ini berawal dari idenya memberikan makanan yang sehat untuk Ibunya saat sakit kanker payudara.

"Mama saya suka roti, tapi beliau pernah sakit kanker payudara. Jadi kondisi itu membuat saya ingin membuat roti tanpa pengawet untuk mama saya setiap pagi. Makanya sampai sekarang roti kami tidak ada tambahan bahan pengawet," ucap Tonny kepada detikFinance, Selasa (18/10/2016).

Tak disangka, roti racikan Tonny ramai peminat. Banyak pesanan berdatangan dari teman-temannya. Jebolan Universitas Tarumanegara ini pun mengajak sang adik membuka toko roti di daerah Bojong, Jakarta Barat.

Namun lantaran sepi pembeli, Tonny pun pindah dengan menyewa tempat yang lebih strategis di Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang menjadi tokonya sampai saat ini.

"Modal sangat kecil, kami hanya membeli peralatan sederhana saja seperti oven, mixer, dan proofer. Kami mulai dari bisnis rumahan, saya ajak adik saya karena kurang modal. Beranikan diri sewa kios kecil, 3 bulan jalan kami merasa lokasinya kurang strategis, jadi kami pindah ke tempat yang sekarang," ucap Tonny.

Tonny menggarap bisnisnya dengan slogan roti lembut, enak, sehat, dan tanpa pengawet. Dalam kurun waktu 4 bulan setelah membuka gerai di Puri Kembangan, Tonny memberanikan diri membuka cabang di Jalan Wolter Monginsidi, Bandar Lampung. Kini dia sudah memiliki 3 toko dengan 20 orang karyawan.

"Omzet 3 toko per bulan sekitar Rp 270 juta dengan karyawan 20 orang. Rencana kami akan buka lebih banyak lagi outlet di Jakarta dan daerah lainnya, sehingga lebih banyak orang menikmati roti sehat kami. Kami juga siap mencari mitra yang mau kerjasama dan punya visi yang sama, menjual roti sehat tanpa pengawet," kata Tonny.

Inovasi produk

Meski terbilang sukses dalam kurun waktu cepat, Tonny mengaku tak mudah dalam memasarkan roti di awal merintis bisnis. Kunci suksesnya, meyakinkan pelanggan dengan kualitas rotinya.

"Yang sulit memasarkan roti karena banyak roti yang dijual, tapi bagaimana mengedukasi pembeli kalau roti kami itu sehat dan tanpa pengawet. Kalau di toko kami, ketika tidak laku, kami akan tarik, dan setiap pagi selalu kami jual roti fresh dari oven," terang Tonny.

"Bagaimana membuat orang tahu roti kami. Kami sempat melakukan program bagi-bagi tester gratis ke tempat-tempat keramaian seperti sekolah, rumah ibadah, sampai bank," tambahnya.

Soal inovasi produknya, Tonny mengaku punya hobi berburu makanan enak. Beberapa varian roti yang laris manis di Babe Bakery seperti crunchy ovomaltine, smoke beef blanket, dan mexico salted caramel merupakan karyanya dari petualangan kulinernya tersebut.

"Jangan takut bermimpi untuk memulai usaha. Jangan takut memulai, karena kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak pernah tahu usaha kita berhasil atau tidak. Tidak ada sukses yang instan, kuncinya inovasi dan kreatif," kata Tonny memberi saran untuk pengusaha pemula.

Untuk produk roti Babe Bakery bisa dilihat di www.babebakery.com. (wdl/wdl)

Read More

Hebat! Pesawat Buatan RI Dipakai Thailand, Senegal, Hingga Arab

Jakarta - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) terus melakukan penjualan pesawat ke luar negeri alias ekspor. BUMN produsen pesawat ini tidak mau bergantung lagi pada uang negara untuk pengembangan bisnisnya.

"Penjualan kita agak menurun dari tahun 2015 ke 2016. Karena ada banyak perubahan dari renstra (rencana strategis) dan keterbatasan budget negara. Oleh karena itu, di 2015 kita sudah kencang penetrasi ke luar negeri. Jadi kita tidak bisa tergantung lagi kepada renstra atau APBN," ujar Direktur Niaga dan Restrukturisasi PTDI, Budiman Saleh, kepada detikFinance saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis malam (27/10/2016).

Ia mengatakan, hingga akhir tahun ini, PTDI menargetkan akan mengeksor pesawat untuk tiga negara, yaitu Thailand, Senegal, dan Filipina. Masing-masing dengan tipe pesawat yang berbeda. Dua unit N212 untuk Thailand, 2 unit CN235 untuk Senegal, dan 6 unit NC212 untuk Filipina.

"Senegal ada dua lagi, order yang akan kita delivery di bulan Desember ini merupakan repeat order untuk pesawat CN235. Lalu Thailand 2 unit NC212, dan Filipina juga kalau bisa kita selesaikan settlement termination contract-nya, kita akan bisa dapatkan kontrak berikutnya, karena dalam perencanaannya mereka masih membutuhkan sekitar 6 pesawat lagi," katanya.

"Jadi sampai akhir tahun ini kita targetkan tambahan order untuk 2 unit 212 Thailand, dari Senegal (2 unit CN235), dan dari Filipina (6 unit NC212)," jelasnya.

Selain negara-negara tersebut, PTDI juga tengah mengincar kerja sama dengan sejumlah negara lainnya seperti Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan yang juga menjadi pelanggan setia BUMN pesawat terbang ini. Korea Selatan sendiri sudah mengoperasikan 12 unit N235, dan masih ada potensi 4 sampai 6 lagi untuk kebutuhan pertahanan negara tersebut.

Khusus untuk Uni Emirat Arab, Direktur Utama PTDI, Budi Santoso mengatakan, negara tersebut menginginkan adanya pesawat baru modifikasi dari CN235. Pesawat jenis ini sendiri telah digunakan sejak tahun 1993 oleh negara ini.

"Saya kemarin juga baru pulang dari Abu Dhabi. Di sana dia pakai CN235 buatan PTDI tahun 93-95. Jadi 20 tahun lebih. Dan mereka sangat puas. Mereka ingin sesuatu yang baru sekarang untuk menggantikan," ungkapnya dalam kesempatan yang sama.

Kondisi keuangan PTDI sendiri mulai membaik setelah di 2012 mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,4 triliun. Dengan adanya PMN tersebut, perusahaan kembali mendapatkan kepercayaan dari bank untuk mendapatkan pendanaan, dan dari customeruntuk melakukan pengembangan rencana perusahaan.

"Dengan adanya PMN, kita punya kepercayaan dari bank untuk pinjam uang ke bank, dan customer bisa percaya bahwa kita bisa kerjakan," jelas Budi. (drk/wdl)

Sumber : detik.com 

Read More

Pemerintah 'Guyur' Rp 765 M Untuk 3 Kawasan Pariwisata Ini

Jakarta - Pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur pariwisata, untuk tiga destinasi wisata yang dipilih menjadi prioritas pengembangan dari 10 Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN). Tiga kawasan ini antara lain Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketiga wilayah ini dipilih karena kunjungan wisatawannya yang cukup tinggi, dan sangat potensial menjadi sumber besar penerimaan negara. Untuk tiga wilayah ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp 766 miliar dari pagu APBN 2017.

"Yang kita bisa lihat, tiga terpilih ini memang yang kunjungannya terbesar selain Bali. Jadi ini punya kunjungan yang cukup besar. Kemudian, untuk pariwisata Danau Toba sudah direncanakan sejak sepuluh sampai dua puluh tahun yang lalu. Borobudur juga sebagai world heritage. Mandalika juga sudah dua puluh tahun ini dikembangkan," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Rido Matari Ichwan, dalam Diskusi Media di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (28/10/2016).

PUPR sendiri akan mendukung dari segi infrastruktur baik akses jalan, peningkatan sumber daya air, keciptakaryaan, maupun penyediaan perumahan bagi tiga destinasi wisata prioritas ini.

"Pada pengembangan kawasan Danau Toba saat ini sedang dalam proses pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, yang ditargetkan selesai di 2018. Dan juga pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi-Siantar-Parapat yang ditargetkan selesai pada tahun 2019," tutur Rido.

Pariwisata memang menjadi andalan pemerintah saat ini untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam hal mengembangkan kawasan wisata, dilakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) untuk bisa dijaga dengan baik fungsinya.

Infrastruktur di Indonesia sendiri saat ini masih berada dalam peringkat yang rendah. Peringkat daya saing indeks global Indonesia terus turun sejak tahun 2014, dari 34 menuju 37 dan terakhir 2016 di posisi 41.

Beberapa parameter daya saing pariwisata Indonesia juga mengalami kelemahan. Seperti infrastruktur darat dan laut, kesehatan dan kebersihan, infrastruktur pelayanan turis, dan lingkungan hidup. Ke-4 hal ini menjadi faktor yang melemahkan daya saing pariwisata Indonesia.

Berikut rincian anggaran tahun 2017 dari bidang PUPR untuk 3 kawasan wisata prioritas tersebut, di antaranya:

Penyediaan air baku (embung, sungai dan irigasi) untuk Danau Toba Rp 166,9 miliar, Borobudur Rp 16,5 miliar, Mandalika Rp 34,6 miliar

Pemeliharaan, preservasi, dan pelebaran jalan nasional untuk Danau Toba Rp 278,4 miliar, Borobudur Rp 36,6 miliar, Mandalika Rp 3,1 miliar

Air bersih, persampahan, pengelolaan air limbah, dan penataan kawasan kumuh untuk Danau Toba Rp 57 miliar, Borobudur Rp 17,6 miliar, Mandalika Rp 110 miliar

Peningkatan kondisi atau perbaikan kualitas perumahan swadaya, untuk Danau Toba Rp 15,75 miliar, Borobudur Rp 3 miliar, Mandalika Rp 26,2 miliar

(wdl/wdl)

Sumber : detik.com

Read More

1.035 Wajib Pajak Pertambangan Ikut Tax AmnestyPeriode I

Periode I tax amnesty telah berakhir beberapa waktu lalu. Meski tergolong sukses, Kementerian Keuangan mencatat masih banyak potensi yang bisa dimaksimalkan agar realisasi tax amnesty lebih besar lagi.

Dari catatan Kementerian Keuangan yang dikutip detikFinance, Kamis (27/10/2016), baru 1.035 wajib pajak badan usaha di sektor pertambangan yang telah mengikuti tax amnesty di periode I. Wajib pajak pertambangan tersebut meliputi sektor mineral dan batu bara maupun minyak dan gas.

Di sektor mineral dan batu bara, ada 967 wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty dengan total nilai tebusan mencapai Rp 221,8 triliun. Rata-rata tebusan yang dibayarkan adalah Rp 229,27 juta/wajib pajak.

Bila dilihat dari distribusinya, uang tebusan yang dibayarkan dari sektor mineral dan batubara paling rendah adalah Rp 5 ribu per wajib pajak, dan tertinggi Rp 96,3 miliar per wajib pajak.

Di sektor ini, masih ada potensi yang dapat dimaksimalkan, karena dari 6.001 wajib pajak sektor pertambangan mineral dan batu bara, baru 967 wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty.

Sementara di sektor minyak dan gas, ada 68 wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty dengan total nilai tebusan mencapai Rp 40,6 triliun. Rata-rata tebusan yang dibayarkan adalah Rp 527,29 juta per wajib pajak.

Bila dilihat dari distribusinya, uang tebusan yang dibayarkan dari sektor minyak dan gas paling rendah adalah Rp 150 ribu per wajib pajak, dan tertinggi Rp 17,4 miliar per wajib pajak.

Di sektor ini pun masih ada potensi yang bisa dimaksimalkan. Karena, dari 1.114 wajib pajak sektor pertambangan minyak dan gas, baru 68 wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty. (dna/hns)

Sumber : detik.com 

Read More

Duet Maut Susi-Sri Siap Genjot Setoran Pajak Sektor Perikanan

Sektor kelautan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mengupayakan penerimaan negara. Besarnya sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia, ternyata masih memberi sumbangsih yang minim ke penerimaan negara.

Hal ini kemudian menjadi perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia mengaku mendapat laporan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal besarnya potensi perekonomian di sektor kelautan dan perikanan, sedangkan penerimaan perpajakan sendiri dari sektor ini masih sangat minim.

"Ibu Susi menyampaikan beberapa potensi perekonomian yang berasal dari laut Indonesia. Perikanan, mutiara, dan hal-hal lain. Selama ini kita lihat penerimaan perpajakan negara kita dari sektor kelautan masih sangat minimal," ujar Sri Mulyani di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Ia kemudian menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak untuk berkoordinasi dengan Kementerian KKP, terkait informasi potensi penerimaan pajak dari sektor kelautan dan perikanan. Tujuannya supaya bisa memaksimalkan penerimaan perpajakannya.

"Terus terang saya instruksikan kepada dirjen bea cukai dan pajak untuk bersama-sama meminta informasi dari KKP terkait perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perikanan dan mutiara. Karena kami mendengar juga ini adalah salah satu bidang yang luar biasa namun di dalam statistik penerimaan negara sama sekali tidak muncul," katanya.

"Jadi sekarang dirjen bea cukai dan pajak bersama KKP untuk mendata perusahaan-perusahaan, dan memeriksa dari sisi kegiatan ekonominya, apakah mereka melakukan pengelolaannya dengan benar, melaporkan penerimaannya dengan benar, dan membayar pajak maupun berbagai kewajiban di dalam peraturan perundangan-undangan kita, sehingga kita juga bisa mengelola kelautan dan perikanan kita," tambahnya.

Susi sendiri mengatakan salah satu bidang usaha di sektor kelautan yang kerap lolos dari perhatian pemerintah adalah di bidang mutiara. Potensi ekonomi di hasil mutiara Indonesia terbilang besar.

Berdasarkan data KKP, Indonesia berkontribusi terhadap 40% pangsa pasar mutiara di Hong Kong, namun 97% volume ekspor mutiara ke Hongkong tidak tercatat di Indonesia.

"Ekspor mutiara Indonesia itu US$ 31.201, tetapi saya lihat dari data Hong Kong, impornya mereka jumlahnya 97% lebih banyak daripada data ekspor kita. Jadi sangat luar biasa yang tidak terlaporkan. Juga sama sirip hiu, semua itu tidak tercatat. Makanya penerimaan pemerintah dari sektor perikanan rendah sekali," tukasnya. (ang/ang)

Sumber : detik.com 

Read More

Oktober, Waktu Terbaik Ikut “Tax Amnesty” di Periode Kedua

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyarankan para wajib pajak yang tertarik ikut program tax amnesty segera datang ke kantor pajak.

Ada keuntungan bila memutuskan menyampaikan Surat Pelaporan Harta (SPH) dalam waktu dekat ini.

“Bulan ini (Oktober), bulan paling nyaman ikut tax amnesty karena kantor kami belum padat lagi,” ujar ujar Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama di Malang, Kamis (12/10/2016).

Bila mengacu kepada pelaksanaan tax amnesty dari 1 Juli hingga 30 September 2016 lalu, para wajib pajak memilih datang ke kantor pajak pada akhir-akhir september.

Akibatnya, para peserta tax amnesty membludak sehingga pelayanantax amnesty tidak optimal.

Pada dua hari terakhir periode pertama tax amnesty, Ditjen Pajak bahkan menetapkan situasi luar biasa atau kahar. Penetapan situasi itu terjadi di beberapa kantor pajak, termasuk di Kantor Pusat Ditjen Pajak di Jakarta.

“Enggak usah nunggu sampai Desember (ikut tax amnesty), Kayak kemarin, di Kantor Pusat ada 3.500 orang datang sehari, antrean panjang. Jadi saat inilah, saat paling nyaman untuk serahkan SPH,” kata Yoga.

Ditjen Pajak sudah membuat segmentasi wajib pajak pada periode kedua program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Nantinya para wajib pajak tersebut akan didekati menggunakan pendekatan yang berbeda-beda.

Segmen wajib pajak yang akan didekati terdiri dari para pengusaha besar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan segmen wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.

Segmen tersebut dinilai memiliki potensi cukup besar untuk ikut program pengampunan pajak pada periode kedua.

Sumber : kompas.com

Read More

Pesan Sri Mulyani untuk Mereka yang Anggap "Tax Amnesty" sebagai Perangkap

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada sebagian wajib pajak yang menilai program pengampunan pajak atau tax amnesty sebagai perangkap.

"Saya ingin sampaikan pesan secara hati-hati, soalnya ada pemikiran ikut tax amnesty akan masuk perangkap," ujar perempuan yang kerap disapa Ani itu di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

"Saya ingin mengatakan ikut amnesti itu adalah kesempatan hak dalam rangka kepatuhan pembayaran pajak," lanjut Ani.

Dia membantah keras program tax amnesty sebagai program penjebak wajib pajak untuk mau mendeklarasikan harta atau membawa pulang hartanya dari luar negeri (repatriasi).

Apalagi ada anggapan pemerintah akan memajaki wajib pajak tersebut secara semena-mena pasca pemberlakuan program tax amnestyberakhir pada 31 Maret 2017 nanti.

"Kami berjanji untuk memungut pajaknya dengan cara yang baik. Jadi timbul kepercayaan baik dari sisi pembayar pajak maupun dari sisi fiskus dan pengelola fiskal," ucap perempuan berusia 54 tahun itu.

Saat ini, program tax amnesty sudah masuk pada periode kedua. Tarif tebusan deklarasi dalam negeri dan repatriasi yakni tiga persen.

Sedangkan untuk deklarasi harta di luar negeri dikenakan tarif enam persen Periode kedua ini berlangsung dari 1 Oktober hingga 31 Desember 2016 nanti.

Setelah itu, tax amnesty akan masuk periode ketiga atau terakhir dab berakhir 31 Maret 2017.

Sumber : kompas.com 

Read More

Singapura Tak Lagi Jadi Negara Termudah di Dunia untuk Melakukan Bisnis

Rabu, 26 Oktober 2016 | 19:17 WIB

Selandia Baru menggeser posisi Singapura sebagai negara yang paling mudah di dunia untuk melakukan kegiatan bisnis.

Hal ini berdasarkan studi terbaru yang dilakukan Bank Dunia. Singapura harus rela merosot ke peringkat dua dunia dalam laporan yang bertajuk “Doing Business 2017” tersebut.

Sudah sekira satu dekade Singapura bertengger pada posisi teratas. Sementara itu, Finlandia terdepak dari posisi 10 besar dan kini berada pada posisi ke-13. Macedonia, yang satu dekade lalu berada pada posisi 92, kini berada pada posisi ke-10.

Laporan tersebut menyusun peringkat negara-negara berdasarkan 11 jenis indikator, seperti kemudahan dalam memulai bisnis, perihal izin pembangunan konstruksi, akses listrik, dan fasilitas kredit.

Untuk pertama kalinya, Bank Dunia juga memasukkan faktor gender dalam mempertimbangkan kemudahan memulai bisnis, mendaftarkan properti, dan akses kontrak.

Selandia Baru merupakan salah satu negara maju dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di dunia.

Menempati peringkat teratas, Selandia Baru hanya memiliki sedikit prosedur untuk memulai bisnis dan waktu paling pendek untuk memenuhi semua itu, sejalan dengan hak hukum yang kuat.

Brunei Darussalam, Kazakhstan, Kenya, Belarus, dan Indonesia membuat langkah paling besar dalam reformasi kemudahan bisnis.

Sementara itu, peringkat AS turun menjadi posisi 15 dan Jepang bertahan pada posisi 34. Peringkat China naik menjadi posisi 78 dari sebelumnya posisi 84. Peringkat India pun tidak berubah dari posisi 130.

Sumber : kompas.com

Read More

Omzet Cahyono Mencapai Rp 4 Miliar Per Tahun dari Kotoran Sapi

Kotoran sapi bisa dijadikan bahan bakar alternatif dengan mengolahnya menjadi biogas. Namun siapa sangka, omzet dari usaha yang digeluti Bambang Boedi Cahyonountuk mengolah kotoran sapi ini mencapai Rp 4 miliar per tahunnya.

Cahyono adalah bos dari CV Energi Persada, unit usaha yang bergerak di bidang instalasi biogas, dengan daerah operasi di Bandung Utara. Terhitung sudah tujuh tahun Cahyono bergelut dengan kotoran sapi ini yang dimulai bersama Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU).

Bermula dari keprihatinan terhadap lingkungan sekitar

Awalnya, pria kelahiran Lumajang, Jawa Timur ini mengaku prihatin dengan melihat banyak kotoran sapi yang dibuang begitu saja di daerah Lembang, sehingga menimbulkan pencemaran air sungai. Salah satunya adalah sungai Cikapundung yang mengalir ke Bandung.

Lembang memang merupakan salah satu sentra pertanian sayur dan peternakan sapi perah di Indonesia. Lebih dari 20 ribu ekor sapi yang dipelihara oleh lebih dari 5 ribu peternak yang tergabung dalam KPSBU.

Dari rasa prihatinnya itulah yang mendorong Cahyono untuk berinisiatif mencari solusi atas masalah pencemaran yang ditimbulkan dari kotoran sapi. Ia menggali informasi mengenai teknologi biogas yang memberikannya ide untuk memanfaatkan kotoran sapi menjadi bahan bakar alternatif.

Ide ini kemudian dikembangkan dengan membuat desain reaktor biogas skala rumah tangga sebagai sumber energi alternatif rumah tangga peternak sapi perah. Cahyono pada waktu itu hanya berharap bawa dengan teknologi ini masyarakat Lembang bisa memanfaatkan kotoran sapi sehingga kotoran sapi tidak lagi mencemari lingkungan.

Namun siapa sangka, ide yang bermula dari kepedulian ini terus berkembang menjadi sebuah badan usaha yang menjadi penyedia instalasi reaktor biogas bagi peternak sapi. Selain itu bahkan juga terbentuk bengkel produksi peralatan biogas seperti kompor, kran biogas, waterdrain, alat ukur tekanan biogas, sambungan perpipaan dan lain sebagainya.

Selama 7 tahun berjalan kerja sama dengan KPSBU, usaha ini telah berhasil menghadirkan 908 unit reaktor biogas konstruksi bata semen cor bagi peternak KPSBU. Permintaan terus bertambah, kredit biogas juga terus berjalan. Hal ini membuktikan bahwa peternak percaya dan menggunakan teknologi ini.

Manfaat yang dihasilkan memang luar biasa. Selain mengelola 2,7 ton kotoran sapi dari masalah pencemaran lingkungan, sudah ada sekitar 2500 KK yang sudah tidak lagi mengonsumsi elpiji, minyak tanah, kayu atau bahan bakar lain untuk memasak.

Komitmen dan keuletan

Selain dari manfaatnya, sukses yang dicapai Cahyono tidak lepas dari komitmen dan keuletannya. Instalasi reaktor biogas yang digunakan oleh Cahyono didesain hingga umur lebih dari 25 tahun, dengan mengacu pada desain dari Nepal yang sudah digunakan sejak tahun 80-an.

Dalam menjaga mutu, Ia memberikan garansi dengan memperbaiki unit yang mengalami kegagalan konstruksi karena berbagai hal. Cahyono mengaku bahwa kasus yang terjadi sedikit sekali, kurang dari 20 unit, atau tidak mencapai 3 persen dari total yang sudah dibangun di Lembang. Dan itu pun sudah diperbaiki semua.

Tidak hanya di Lembang, permintaan dari koperasi dan organisasi lain juga terus berdatangan. Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM selama beberapa tahun terakhir juga terus mengadakan reaktor biogas di berbagai penjuru nusantara. Kegiatan yang sama juga dilakukan berbagai instansi pemerintah daerah.

Ini menyebabkan konsep usaha Cahyono meluas menjadi tingkat nasional. Ribuan unit peralatan instalasi biogas seperti kompor biogas, kran biogas dan waterdrain juga sudah dikirimkan ke berbagai penjuru nusantara. Permintaan pengadaan reaktor biogas di Lembang dan di luar daerah terus berjalan. Begitu juga permintaan pelatihan dan pengembangan masyarakat dengan teknologi biogas di berbagai daerah.

Dalam kerja sama dengan organisasi lain atau instansi pemerintah secara nasional, Cahyono mengaku sudah membangun, melatih dan mendampingi lebih dari 1700 unit pembangunan reaktor biogas model bata semen cor. Permintaan dari organisasi lain juga terus berdatangan, permintaan kerja sama ulang juga terus berlanjut.

Tidak hanya kotoran sapi

Saat ini, Cahyono mengaku sedang terlibat aktif dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah organik di kota Bandung dengan menggunakan teknologi biogas. Model kegiatan yang sama sedang ditawarkan untuk 10.000 reaktor pengolah sampah organik di Bandung. Prototipe digester pengolah sampah sudah berjalan beberapa unit dalam 2 tahun terakhir.

Seperti halnya dulu mengatasi masalah kotoran sapi di Lembang, Ia berharap biogas ini mampu menjadi salah satu solusi bagi kita semua dari permasalahan sampah di perkotaan.

Kisah sukses Bambang Boedi Cahyono ini membawanya menjadi salah satu nominasi dalam Danamon Social Entrepreneur Awards 2016. Ayo dukung dia sebagai PERAIH FAVORIT Danamon Social Entrepreneur AwardS 2016 di http://www.danamonawards.org/. (adv)

Sumber : kompas.com

Read More

Filipina Ingin Contoh Program Tax Amnesty RI

Kesuksesan Indonesia melaksanakan program pengampunan pajak (tax amnesty) rupanya menjadi inspirasi bagi negara lain untuk melakukan hal yang sama. Salah satunya yaitu Filipina yang juga ingin mencoba menggelar program ini.

Ekonom OCBC Singapura Wellian Wiranto mengatakan, saat ini pasar global memandang program tax amnesty yang digulirkan Indonesia berjalan sukses meski masih menyisakan dua periode lagi. Hal ini membuat pemerintah Filipina ingin menggulirkan program yang ‎di negaranya.

"Dari pandangan pasar global, tax amnesty kita dianggap sukses. Negara Filipina mau coba program kita, mereka ada masalah juga," ujar dia di OCBC NISP Tower, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Sementara itu, terkait capaian dana repatriasi yang belum belum sesuai harapan, Wellian menyatakan banyak kendala yang dihadapi oleh para wajib pajak yang memarkir asetnya di negara lain. Salah satunya soal bentuk aset wajib pajak di luar negeri banyak sebagian kecil yang berupa dana, sedangkan mayoritas berupa saham dan aset tidak bergerak.

"Mereka belum repatriasi salah satu faktornya karena akan ditahan 3 tahun di Indonesia. Dari planning mereka kesulitan karena tidak tahu akan butuh duitnya. Selain itu, kalau mau repatriasi agak susah, karena dana yang di negara lain tidak banyak yang cash tapi banyak dalam berbagai instrumen. Kalau mau direpatriasi harus dijual," kata dia.

Namun demikian, menurut Wellian, tanpa banyaknya dana yang masuk ke Indonesia, program tax amnesty ini telah berkontribusi besar pada perekonomian Indonesia. Setidaknya mampu mendorong kepercayaan investor pada iklim usaha di Indonesia.

‎"Repatriasi masih minim tapi dari pandangan kami, tidak direpatriasi pun sudah menyumbang pada ekonomi Indonesia," tandas dia.

Sumber: liputan6.com

Read More

Ini Prediksi Kenaikan UMP 2017 di Setiap Provinsi

Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2017 sebesar 8,25 persen. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menggunakan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam menetapkan besaran kenaikan UMP.

‎Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor‎ B-245/BPS/1000/10/2016 per 11 Oktober 2016, di mana inflasi nasional sebesar 3,07 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18 persen.

Maka berdasarkan PP 78, formulasi perhitungan kenaikan UMP yaitu besaran UMP tahun berjalan dikalikan dengan inflasi nasional ditambah dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ini artinya kenaikan UMP pada 2017 pada masing-masing provinsi yaitu besaran UMP 2016 dikalikan dengan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yaitu 3,07 persen + 5,18 persen yaitu 8,25 persen.

"Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. UMP akan ditetapkan dan diumumkan secara serentak pada tanggal 1 November 2016," ujar Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri‎ di Jakarta, seperti ditulis Rabu (26/10/2016).

Dari persentase kenaikan UMP tersebut, Liputan6.com mencoba menghitung kenaikan ‎dan memprediksi UMP 2017 masing-masing provinsi:

1. Kepulauan Riau naik Rp 179.743 dari Rp 2.178.710 menjadi Rp 2.358.453
2. Kalimantan Barat naik Rp 143.500 dari Rp 1.739.400 menjadi Rp 1.882.900

3. NTB naik Rp 122.343 dari Rp 1.482.950 menjadi Rp 1.605.293

4. Sumatera Barat naik Rp 148.559 dari Rp 1.800.725 menjadi Rp 1.949.284

5. Jambi naik Rp 157.298 dari Rp 1.906.650 menjadi Rp 2.063.948

6. NAD naik Rp 174.281 dari Rp 2.118.500 menjadi Rp 2.292.781

7. Kalimantan Selatan naik Rp 177.646 dari Rp 2.085.050 menjadi Rp 2.262.696

8. Banten naik Rp 147.180 dari Rp 1.784.000 menjadi Rp 1.931.180

9. Gorontalo naik Rp 154.687 dari Rp 1.875.000 menjadi Rp 2.029.687

10. Bali naik Rp 149.127 dari Rp 1.807.600 menjadi Rp 1.956.727

11. Sumatera Utara naik Rp 149.479 dari Rp 1.811.875 menjadi Rp 1.961.354

12. Bangka Belitung naik Rp 193.173 dari Rp 2.341.500 menjadi Rp 2.534.673

13. Kalimantan Tengah naik Rp 169.747 dari Rp 2.057.550 menjadi Rp 2.227.297

14. Sulawesi Utara naik Rp 198.000 dari Rp 2.400.000 menjadi Rp 2.598.000

15. Sulawesi Tengah naik Rp 137.775 dari Rp 1.670.000 menjadi Rp 1.807.775

16. Maluku naik Rp 146.437 dari Rp 1.775.000 menjadi Rp 1.921.437

17. Papua Barat naik Rp 184.552 dari Rp 2.237.000 menjadi Rp 2.421.552

18. Sulawesi Barat naik Rp 153.780 dari Rp 1.864.000 menjadi Rp 2.017.780

19. Bengkulu naik Rp 132.412 dari Rp 1.605.000 menjadi Rp 1.737.412

20. Riau naik Rp 172.837 dari Rp 2.095.000 menjadi Rp 2.267.837

21. DKI Jakarta naik Rp 255.750 dari Rp 3.100.000 menjadi Rp 3.355.750

22. Kalimantan Timur naik Rp 178.303 dari Rp 2.161.253 menjadi Rp 2.339.556

23. Sulawesi Selatan naik Rp 185.625 dari Rp 2.250.000 menjadi Rp 2.435.625

24. Kalimantan Utara naik Rp 179.465 dari Rp 2.175.340 menjadi Rp 2.354.805

25. Lampung naik Rp 145.447 dari Rp 1.763.000 menjadi Rp 1.908.447

26. Sulawesi Tenggara naik Rp 152.625 dari Rp 1.850.000 menjadi Rp 2.002.625

27. Maluku Utara naik Rp 138.704 dari Rp 1.681.266 menjadi Rp 1.819.930

28. Jawa Barat naik Rp 185.625 dari Rp 2.250.000 menjadi Rp 2.435.625

29. NTT naik Rp 117.562 dari Rp 1.425.000 menjadi Rp 1.542.562

30. Sumatera Selatan naik Rp 187.951 dari Rp 2.206.000 menjadi Rp 2.393.951

31. Papua naik  Rp 200.887 dari Rp 2.435.000 menjadi Rp 2.635.887

Sumber : liputan6.com 

Read More

Provinsi Ini Telah Tetapkan UMP 2017

Provinsi berikut telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2017 sebes‎ar Rp 2,5 juta. Angka ini naik sekitar 20 persen dibandingkan UMP 2016 provinsi tersebut yang sebesar Rp 2.118.500.

Propinsi Aceh ini menaikan UMP sebesar 20 persen dan disambut baik oleh kaum buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Lantaran kenaikan ini lebih besar dari persentase yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebesar 8,25 persen, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Kaum buruh menyambut gembira sikap Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang menandatangani kenaikan upah minimum 2017 di Aceh sebesar 20 persen. Dengan demikian, Gubernur Aceh tidak menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 dalam menetapkan upah minimum,"‎ ujar Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Dia menilai, apa yang dilakukan Gubernur Aceh ini tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Sebab menurut Said, yang dilarang yaitu kenaikan upah minimum di bawah persentase yang ditetapkan Kemnaker.

"Ketentuan yang lebih baik dari Undang-undang tidak dilarang. Karena yang dilarang adalah membuat keputusan yang nilainya di bawah Undang-Undang," kata dia.

Selain itu menurut Said, penetapan upahseharusnya memperhatikan kebutuhan hidup dan untuk kemajuan ekonomi.‎ Dengan demikian, Indonesia bisa mengatasi ketertinggalan besaran upah minimum di negara-negara ASEAN lainnya.

"Dengan menaikkan upah diatas ketentuan PP No 78 Tahun 2015, bisa mengejar ketinggalan upah dari negara-negara lain. Seperti diketahui, menurut data ILO, rata-rata buruh di Singapura sebesar US$ 3.547, Vietnam US$ 181, Filipina US$ 206, Thailand US$ 357, Malaysia US$ 609, hanya sementara Indonesia US$ 174," ujar dia

Sumber : liputan6.com

Read More