Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto menyebut perseroan membutuhkan dana sekitar Rp 800
miliar, untuk mewujudkan program BBM satu harga. Bahkan, perseroan harus
mengencangkan efisiensi operasional guna mewujudkan program tersebut.
"Pertamina harus
kerja keras membangun efisiensi sehingga kinerja baik dan itu bisa digunakan
mengejar posisi kita yang tertinggal," ujar Dwi di Kantor Kementerian
ESDM,Jakarta,
Selasa (25/10).
Dwi memperkirakan,
kebutuhan bahan bakar minyak mencapai 33.000 kiloliter (KL), terdiri dari
28.000 KL per bulan untuk premium dan 15.000 KL per bulan untuk solar.
"Harga itu bisa
bergejolak kalau pasokan tidak lancar. Nomor satu itu pasokan harus lancar,
kalau sudah lancar, harganya bisa sampai pada posisi sama dengan yang lain.
Kalau pasokan tidak lancar, nanti sulit harganya, naik turunnya terlalu
besar," tandasnya.
Menteri ESDM, Ignasius
Jonan menargetkan pemberlakuan kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di
seluruh Indonesia efektif mulai 2017.
"Pelaksanaan
kebijakan ini akan efektif berjalan tahun depan setelah peraturannya selesai
dibuat," kata Jonan.
Menurut Jonan, arahan
Presiden Joko Widodo untuk membuat satu harga BBM di seluruh Indonesia
merupakan terobosan yang luar biasa. "Harga BBM dari Sabang sampai Merauke
dan dari Miangas sampai Pulau Rote akan sama semua, sehingga saudara-saudara
kita di seluruh Indonesia dapat menikmati harga BBM yang sama," katanya.
Jonan berjanji akan
menindaklanjuti arahan Presiden dengan segera mengeluarkan Peraturan Menteri
ESDM sebagai payung hukum kebijakan satu harga tersebut. Regulasi sebagai
petunjuk teknis tersebut akan dibuat secara adil.
"Apakah akan ada
kewajiban badan usaha membangun SPBU di luar Jawa? Kalau hanya bangun di Jawa
atau daerah padat penduduk, tidak fair juga. Atau, apakah memakai skema subsidi
silang?" katanya.
Hanya saja, Jonan
menegaskan, kebijakan satu harga BBM tidak hanya berlaku bagi PT Pertamina
(Persero), namun badan usaha lainnya.
Sumber: merdeka.com
0 komentar:
Posting Komentar