Sektor
kelautan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mengupayakan penerimaan
negara. Besarnya sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia, ternyata masih
memberi sumbangsih yang minim ke penerimaan negara.
Hal ini kemudian menjadi perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia mengaku mendapat laporan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal besarnya potensi perekonomian di sektor kelautan dan perikanan, sedangkan penerimaan perpajakan sendiri dari sektor ini masih sangat minim.
"Ibu Susi menyampaikan beberapa potensi perekonomian yang berasal dari laut Indonesia. Perikanan, mutiara, dan hal-hal lain. Selama ini kita lihat penerimaan perpajakan negara kita dari sektor kelautan masih sangat minimal," ujar Sri Mulyani di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Ia kemudian menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak untuk berkoordinasi dengan Kementerian KKP, terkait informasi potensi penerimaan pajak dari sektor kelautan dan perikanan. Tujuannya supaya bisa memaksimalkan penerimaan perpajakannya.
"Terus terang saya instruksikan kepada dirjen bea cukai dan pajak untuk bersama-sama meminta informasi dari KKP terkait perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perikanan dan mutiara. Karena kami mendengar juga ini adalah salah satu bidang yang luar biasa namun di dalam statistik penerimaan negara sama sekali tidak muncul," katanya.
"Jadi sekarang dirjen bea cukai dan pajak bersama KKP untuk mendata perusahaan-perusahaan, dan memeriksa dari sisi kegiatan ekonominya, apakah mereka melakukan pengelolaannya dengan benar, melaporkan penerimaannya dengan benar, dan membayar pajak maupun berbagai kewajiban di dalam peraturan perundangan-undangan kita, sehingga kita juga bisa mengelola kelautan dan perikanan kita," tambahnya.
Susi sendiri mengatakan salah satu bidang usaha di sektor kelautan yang kerap lolos dari perhatian pemerintah adalah di bidang mutiara. Potensi ekonomi di hasil mutiara Indonesia terbilang besar.
Berdasarkan data KKP, Indonesia berkontribusi terhadap 40% pangsa pasar mutiara di Hong Kong, namun 97% volume ekspor mutiara ke Hongkong tidak tercatat di Indonesia.
"Ekspor mutiara Indonesia itu US$ 31.201, tetapi saya lihat dari data Hong Kong, impornya mereka jumlahnya 97% lebih banyak daripada data ekspor kita. Jadi sangat luar biasa yang tidak terlaporkan. Juga sama sirip hiu, semua itu tidak tercatat. Makanya penerimaan pemerintah dari sektor perikanan rendah sekali," tukasnya. (ang/ang)
Hal ini kemudian menjadi perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia mengaku mendapat laporan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal besarnya potensi perekonomian di sektor kelautan dan perikanan, sedangkan penerimaan perpajakan sendiri dari sektor ini masih sangat minim.
"Ibu Susi menyampaikan beberapa potensi perekonomian yang berasal dari laut Indonesia. Perikanan, mutiara, dan hal-hal lain. Selama ini kita lihat penerimaan perpajakan negara kita dari sektor kelautan masih sangat minimal," ujar Sri Mulyani di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Ia kemudian menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak untuk berkoordinasi dengan Kementerian KKP, terkait informasi potensi penerimaan pajak dari sektor kelautan dan perikanan. Tujuannya supaya bisa memaksimalkan penerimaan perpajakannya.
"Terus terang saya instruksikan kepada dirjen bea cukai dan pajak untuk bersama-sama meminta informasi dari KKP terkait perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perikanan dan mutiara. Karena kami mendengar juga ini adalah salah satu bidang yang luar biasa namun di dalam statistik penerimaan negara sama sekali tidak muncul," katanya.
"Jadi sekarang dirjen bea cukai dan pajak bersama KKP untuk mendata perusahaan-perusahaan, dan memeriksa dari sisi kegiatan ekonominya, apakah mereka melakukan pengelolaannya dengan benar, melaporkan penerimaannya dengan benar, dan membayar pajak maupun berbagai kewajiban di dalam peraturan perundangan-undangan kita, sehingga kita juga bisa mengelola kelautan dan perikanan kita," tambahnya.
Susi sendiri mengatakan salah satu bidang usaha di sektor kelautan yang kerap lolos dari perhatian pemerintah adalah di bidang mutiara. Potensi ekonomi di hasil mutiara Indonesia terbilang besar.
Berdasarkan data KKP, Indonesia berkontribusi terhadap 40% pangsa pasar mutiara di Hong Kong, namun 97% volume ekspor mutiara ke Hongkong tidak tercatat di Indonesia.
"Ekspor mutiara Indonesia itu US$ 31.201, tetapi saya lihat dari data Hong Kong, impornya mereka jumlahnya 97% lebih banyak daripada data ekspor kita. Jadi sangat luar biasa yang tidak terlaporkan. Juga sama sirip hiu, semua itu tidak tercatat. Makanya penerimaan pemerintah dari sektor perikanan rendah sekali," tukasnya. (ang/ang)
Sumber : detik.com
0 komentar:
Posting Komentar