Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merancang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) 2017 dengan sangat cermat. Termasuk soal penarikan utang,
Sri Mulyani memastikan tidak akan seagresif periode tahun anggaran sekarang.
Pada 2016, utang ditarik sangat besar di awal tahun dengan porsi sekitar 60% dari totak penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
"Kita tidak akan melakukan front loading yang sangat besar seperti yang terjadi pada tahun ini," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).
Pada kuartal I, kebutuhan belanja negara sangat besar. Ada beberapa komponen wajib, yakni pembayaran gaji dan transfer ke daerah. Di samping itu belanja yang ditunda di akhir 2016 akan direalisasikan di awal tahun, khususnya untuk pembangunan.
Sementara penerimaan pajak masih sangat kecil di tiga bulan pertama tersebut. "Ini tetap merupakan tantangan buat kita untuk mendapatkan pembiayaannya baik dari penerimaan pajak reguler maupun dari deficit financing," paparnya.
Langkah tersebut, menurut Sri Mulyani akan lebih baik untuk menyeimbangkan kondisi pengelolaan anggaran di tiga kuartal selanjutnya.
"Kita akan mencoba menyeimbangkan sehingga dia bisa memberikan sinyal yang jauh lebih baik. Kuartal II-IV maka kita akan menyelaraskan antara kebutuhan belanja 2017," tegas Sri Mulyani.
Terhadap kalangan dunia usaha, Sri Mulyani menganggap akan menjadi sinyal yang bagus. Pemerintah tidak tergesa-gesa di awal tahun dan mengurangi kekhawatiran pelebarandefisit anggaran di akhir tahun.
"Sehingga sinyal kepada seluruh pelaku ekonomi menjadi lebih jelas, terhadap ekonomi pelaku pasar, terutama pasar bond pemerintah, mereka juga memiliki predictability terhadap volume yang akan diissued oleh pemerintah berdasarkan jumlah defisit yang disepakati dan jadwal penerbitannya akan memberikan kepastian yang lebih baik," paparnya.(mkl/ang)
Pada 2016, utang ditarik sangat besar di awal tahun dengan porsi sekitar 60% dari totak penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
"Kita tidak akan melakukan front loading yang sangat besar seperti yang terjadi pada tahun ini," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).
Pada kuartal I, kebutuhan belanja negara sangat besar. Ada beberapa komponen wajib, yakni pembayaran gaji dan transfer ke daerah. Di samping itu belanja yang ditunda di akhir 2016 akan direalisasikan di awal tahun, khususnya untuk pembangunan.
Sementara penerimaan pajak masih sangat kecil di tiga bulan pertama tersebut. "Ini tetap merupakan tantangan buat kita untuk mendapatkan pembiayaannya baik dari penerimaan pajak reguler maupun dari deficit financing," paparnya.
Langkah tersebut, menurut Sri Mulyani akan lebih baik untuk menyeimbangkan kondisi pengelolaan anggaran di tiga kuartal selanjutnya.
"Kita akan mencoba menyeimbangkan sehingga dia bisa memberikan sinyal yang jauh lebih baik. Kuartal II-IV maka kita akan menyelaraskan antara kebutuhan belanja 2017," tegas Sri Mulyani.
Terhadap kalangan dunia usaha, Sri Mulyani menganggap akan menjadi sinyal yang bagus. Pemerintah tidak tergesa-gesa di awal tahun dan mengurangi kekhawatiran pelebarandefisit anggaran di akhir tahun.
"Sehingga sinyal kepada seluruh pelaku ekonomi menjadi lebih jelas, terhadap ekonomi pelaku pasar, terutama pasar bond pemerintah, mereka juga memiliki predictability terhadap volume yang akan diissued oleh pemerintah berdasarkan jumlah defisit yang disepakati dan jadwal penerbitannya akan memberikan kepastian yang lebih baik," paparnya.(mkl/ang)
Sumber: detik.com
0 komentar:
Posting Komentar