Bank Dunia: Keuangan Syariah dapat Mengatasi Ketimpangan Ekonomi

Bank Dunia: Keuangan Syariah dapat Mengatasi Ketimpangan Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia dan Islamic Development Bank (IDB) telah mengeluarkan laporan global keuangan syariah yang fokus pada prospek keuangan syariah dalam mengatasi ketimpangan pendapatan di seluruh dunia, serta meningkatkan kemakmuran. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh PBB.

"Laporan ini fokus pada bagaimana keuangan islam dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan bersama," ujar Presiden Islamic Develompent Bank Group Mohamed Ali dilansir Gulf Times, Rabu (1/3),

Ali menambahkan, keuangan syariah memiliki potensi untuk pembangunan ekonomi dan dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kemakmuran bersama. Laporan ini didasarkan pada asumsi bahwa keuangan syariah memiliki prinsip adil dan merata. 

Selain itu, keuangan syariah didasarkan pada pembagian risiko dan pembiayaan berbasis aset. Dengan prinsip-prinsip tersebut keuangan syariah dapat membantu meningkatkan stabilitas di sektor keuangan. 

Keuangan islam juga memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan karena dapat menarik masyarakat untuk masuk ke dalam sistem keuangan formal. Apalagi, keuangan islam berkaitan dengan latar belakang agama dan budaya. 

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa untuk memperkuat potensi dari keuangan syariah perlu ada mekanisme dalam mencapai meningkatkan harmonisasi dan implementasi regulasi. Selain itu, perlu ada pengakuan regulasi produk untuk memperluas pasar.

Sumber : republika.co.id

Diperlukan juga penciptaan lembaga-lembaga yang menyediakan pembiayaan ekuitas berbasis syariah terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengembangkan produk pasar modal dan sukuk untuk membantu pembiayaan proyek-proyek infrastruktur besar. 

Untuk mencapai semua tujuan tersebut, keuangan syariah harus mendukung lembaga-lembaga non perbankan yang saat ini telah berkembang namun kurang dimanfaatkan. Lembaga keuangan non bank itu antara lain takaful, serta pemanfaatan potensi zakat dan wakaf untuk pembangunan ekonomi.

Read More

RI dan Saudi Bangun Aliansi Strategis

RI dan Saudi Bangun Aliansi Strategis

HARI ini Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud akan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pukul 12.30 WIB.

Dalam kunjungan bersejarah setelah Raja Faisal bin Abdulaziz al-Saud mengunjungi Indonesia pada 47 tahun silam, Raja Salman membawa rombongan besar, 1.500 orang. Dalam rombongan itu terdapat 19 menteri dan 25 pangeran.

Lawatan terbesar Raja Salman akan diisi dengan penandata­nganan 10 nota kesepahaman (memorandum of understanding) di berbagai bidang.

Negara petrodolar itu akan menginvestasikan dana sekitar Rp300 triliun. Saudi dinilai tengah membangun aliansi stra­tegis dengan Indonesia.

Intelektual muda Nahdhatul Ulama Zuhairi Misrawi menilai pe­nanaman modal besar-besar­an itu merupakan strategi Arab Saudi untuk mencari keuntungan di luar produksi minyak perusahaan nasional mereka, Aramco.

Harga minyak yang terus me­nurun, kata dia, membuat anggar­an belanja Arab Saudi tereduksi sehingga kondisi ekonomi mereka menjadi lesu.

Selain itu, Indonesia menjadi mitra yang pas bagi Saudi untuk mengawal situasi po­litik di Timur Tengah, terle­bih ada rivalitas dengan Iran. Alhasil, kunjungan Raja Salman dinilai tak hanya menguntungkan Indonesia, tapi juga kedua belah pihak.

“Faktor geopolitik, seperti kon­­disi Timur Tengah yang me­manas, sehingga Arab Saudi membutuhkan Indonesia sebagai aliansi strategis mereka di kawasan itu,” jelasnya, tadi malam.

Senada, cendekiawan Koma­ruddin Hidayat mengatakan pe­merintah Indonesia wajib me­manfaatkan sebaik mungkin pe­luang kerja sama kedua ne­ga­ra.

“Nilai investasi fantastis juga menjadi bukti Indonesia merupakan ladang strategis,” kata mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Di sisi lain, Zuhairi mengatakan Arab Saudi bisa belajar dari Indonesia tentang demokrasi. “Indonesia merupakan negara muslim moderat terbesar di dunia yang sukses menjalankan demokrasi. Walaupun ada kelompok yang dianggap radikal, kelompok Islam moderat juga besar termasuk Muhamadiyah dan NU,” pungkasnya.

BAHAS KEAMANAN

Terkait dengan kunjungan Raja Salman, Duta Besar Arab Saudi un­­tuk Indonesia Osama bin Mo­hammed Abdullah al-Shuai­bi memperkirakan masalah ke­amanan akan menjadi salah sa­tu topik bahasan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

“Terorisme merupakan tindak­an yang perlu kita kecam dan atasi bersama,” ujar Al-Shuai­bi saat jumpa pers di Kedubes Arab Saudi di Jakarta, ke­marin.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan harapan untuk mengatur pertemuan Raja Salman dengan sejumlah tokoh lintas agama. “Bagaimana moderasi kita kedepankan sehingga agama betul-betul kita rasakan manfaatnya dalam menata peradaban dunia,” tutur Lukman.

Kunjungan Raja Salman ini se­­bagai jawaban atas undang­­an Presiden Joko Widodo saat ber­­kunjung ke Arab Saudi pada 2015.

Raja Salman diagendakan menyambangi DPR RI dan Masjid Istiqlal besok setelah hari ini menggelar per­­temuan bilateral dengan Pre­­siden Jokowi di Istana Bogor..

Kunjungan raja berusia 82 tahun itu mendapat pengamanan ketat sekitar 18 ribu personel Polri dan TNI. Raja kedua monarki Al-Saud itu akan berada di Indonesia hingga 9 Maret 2017, termasuk berlibur di Bali. (Pol/Hym/Ihs/DD/OL/PS//X-4)

Read More

Ada 1 Orang Terkaya RI yang Tak Ikut Tax Amnesty, Siapa Dia?

Ada 1 Orang Terkaya RI yang Tak Ikut Tax Amnesty, Siapa Dia?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah menteri saat menghadiri farewell atau perpisahan dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty, Jakarta, Selasa (28/2). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres), Sofjan Wanandi menyatakan ada 1 dari 4 orang terkaya di Indonesia memilih tidak ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Alasannya miliarder tersebut selama ini sudah melaporkan harta kekayaannya dan membayar pajak dengan benar.

Oxfam dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) sebelumnya menyebut kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia setara dengan gabungan kekayaan 100 juta penduduk miskin.

"Memang ada 1 dari 4 (orang terkaya) itu merasa sudah bayar semua, sudah terbuka, dan membayar (pajak) besar sekali. Dia tidak mau minta (tax amnesty) karena merasa sudah menyelesaikan dengan benar," kata Sofjan saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Sofjan bahkan memastikan, tiga orang terkaya sisanya sudah ikut program tax amnesty. Malahan, sambungnya, di antara mereka ada yang membayar uang tebusan atau pinalti lumayan besar. Untuk identitasnya, mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) itu merahasiakannya.

"Saya sudah tanya satu-satu, mereka sudah ikut tax amnesty. Malah ada yang bayar cukup besar sekali (tebusan). Siapa? rahasia," Sofjan menerangkan.

Berdasarkan data 50 orang terkaya Indonesia versi Majalah Forbes pada 2016, 4 orang terkaya yang berada di peringkat teratas, antara lain:

1. R. Budi dan Michael Hartono, Pemilik Bank BCA dan Djarum. Nilai kekayaan mencapai US$ 17,1 miliar

2. Susilo Wonowidjojo, Pemilik PT Gudang Garam. Nilai kekayaan sebesar US$ 7,1 miliar

3. Anthoni Salim, Pemilik PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nilai kekayaan sebesar US$ 5,7 miliar

4. Eka Tjipta Widjaja, Pemilik Sinarmas Grup. Nilai kekayaan sebesar US$ 5,6 miliar

Jika ditotal, harta kekayaan 4 taipan ini mencapai US$ 35,5 miliar.

Seperti diketahui, Oxfam dan INFID telah merilis laporan ketimpangan "Menuju Indonesia yang Lebih Setara." Dalam laporannya dipaparkan, Indonesia berada pada peringkat keenam dalam kategori ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia.

Pada 2016, sebanyak 1 persen individu terkaya dari total penduduknya menguasai hampir separuh (49 persen) total kekayaan. Jumlah miliarder mengalami peningkatan dari hanya satu orang pada 2002 menjadi 20 orang pada 2016, yang kesemuanya adalah kaum laki-laki.

Masih dari laporan Oxfam dan INFID, pada 2016, kekayaan kolektif dari empat miliarder terkaya tercatat sebesar $ 25 miliar, lebih besar dari total kekayaan 40 persen penduduk termiskin sekitar 100 juta orang.

Hanya dalam waktu sehari, orang Indonesia terkaya dapat meraup bunga dari kekayaannya lebih dari seribu kali lipat jumlah pengeluaran rakyat Indonesia termiskin untuk kebutuhan dasar mereka selama setahun penuh.

Jumlah uang yang diperoleh setiap tahun dari kekayaannya cukup untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. Ketimpangan khususnya di daerah perkotaan semakin meningkat sehingga menjadi ancaman bagi masalah ketimpangan di masa depan karena Indonesia mengalami pertumbuhan urbanisasi tertinggi di kawasan Asia. Selain itu, tingkat ketimpangan antara daerah pedesaan dan perkotaan juga tinggi. (Fik/Gdn)

Sumber : Liputan6.com

Read More

Sri Mulyani : RI Akan Manfaatkan Kedatangan Raja Salman

Sri Mulyani : RI Akan Manfaatkan Kedatangan Raja Salman

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambut positif kunjungan bersejarah Raja Salman ke Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud bersama 1.500 rombongan, termasuk 25 pangeran dan 10 menteri akan melakukan lawatan ke Indonesia pada 1 sampai 9 Maret 2017. Selain ke Jakarta,  Raja Salman juga akan berlibur di Bali pada 4-9 Maret 2017. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai Rakornas Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga 2017 menyambut positif kunjungan bersejarah Raja Salman ke Indonesia.

"Presiden dan seluruh menteri sudah berkoordinasi untuk memanfaatkan (kedatangan Raja Salman)," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Selasa (28/2/2017). 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, sebelumnya mengatakan Raja Salman dan rombongannya akan berkunjung ke Jakarta dan Bali dalam rangka kerja sama investasi di Indonesia. 

"Kalau itu (Raja Salman) lebih karena investasi mereka ke sini," kata Darmin.

Menurut Darmin, Arab Saudi berencana membangun kilang minyak dan pabrik petrokimia di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan juga investor Arab Saudi kepincut sektor lain untuk kegiatan penanaman modalnya di Indonesia.

"Mereka itu kan akan bangun kilang dan petrokimia. Tapi mungkin juga yang lain. Jadi ini urusan investasi," ujarnya.

Dikutip dari The Economic Times, dalam kunjungan ini, Raja Arab Saudi datang membawa 1.500 orang, termasuk 10 menteri.

Menteri Energi Arab Saudi Khalid al-Falih dan salah satu pejabat dari perusahaan minyak pelat merah Saudi Aramco turut serta dalam rombongan tersebut.

Para pejabat Arab Saudi tersebut akan menawarkan saham Audi Aramco. Perusahaan tersebut memang akan melepas 5 persen saham dengan target pengumpulan dana sekitar US$ 100 miliar dengan estimasi nilai Saudi Aramco mencapai US$ 2 triliun.

Perusahaan minyak ini akan melakukan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) terbesar dan memecahkan rekor baru mengalahkan Alibaba.

Alibaba melepas saham perdananya pada 2014. Aksi korporasi ini menjadi IPO terbesar dalam sejarah karena sukses menghimpun dana mencapai US$ 25 miliar.

Sampai saat ini aksi IPO Alibaba tersebut merupakan pelepasan saham dengan nilai terbesar di dunia.

Selain menawarkan saham Saudi Aramco, para pejabat dari pemerintahan Arab Saudi juga sedang mengincar bank-bank di Asia agar mau berinvestasi di Arab Saudi untuk mengembangkan industri non minyak.

Hal tersebut sebagai usaha dari negara yang merupakan pengekspor minyak mentah terbesar tersebut mengurangi ketergantungan dari pendapatan minyak.(Fik/Nrm)

Sumber : Liputan6.com

Read More

Saham Dipegang Penasihat Trump, Freeport: Kami Lawan Indonesia

Saham Dipegang Penasihat Trump, Freeport: Kami Lawan Indonesia

President dan CEO Freeport-McMoRan Inc Richard C Adkerson saat konferensi pers di Jakarta, Senin (20/2)

REPUBLIKA.CO.ID,FLORIDA -- Pemegang saham mendorong perusahaan tambang asal Amerika Serikat Freeport-McMoran untuk tetap berjuang melawan pemerintah Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia dengan anak perusahaan Freeport Mcmoran, yakni PT Freeport Indonesia sedang berpolemik mengenai status hukum bisnis.

Presiden dan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson mengungkapkan mitra mereka, Rio Tinto, mendukung pendekatan PTFI agar lebih tangguh menghadapi pemerintah. Dalam beberapa pernyataannya, Adkerson menyebut aturan baru yang diterapkan pemerintah Indonesia seperti perampasan aset mereka. Freeport, kata dia, menolak dengan agresif.

"Banyak dari pemegang saham kami merasa kami terlalu baik. Sekarang kami berada dalam posisi berjuang untuk hak-hak kami di bawah kontrak," kata Adkerson dalam institut investor pertambangan di Hollywood, Florida, dikutip dari CNBC, Selasa (28/2).

Dia mengatakan pihaknya telah berbicara dengan pemegang saham yang besar meski ia tidak menyebutkan nama mereka. Laporan CNBC menyebut pemegang saham terbesar ketiga Freeport adalah aktivis Carl Icahn yang memegang 7 persen. Icahn adalah penasihat khusus Presiden AS, Donald Trump.

Pekan lalu, Freeport mengancam pemerintah Indonesia akan mengambil jalur arbitrase. Sejak pertengahan Februari 2017 lalu, ada masa 120 hari kedua pihak untuk bernegosiasi. "Pendekatan lunak yang kami ambil sebelumnya, jika akhirnya ke arbitrase, akan diganti dengan pengacara tangguh," tutur Adkerson menegaskan.

Ia berharap sengketa kedua kubu bisa diselesaikan dengan kooperatif. Setelah kegiatan ekspor terhenti, PTFI berencana mengurangi 60 persen produksinya di tambang Grasberg. Perusahaan tersebut juga mengambil opsi pengurangan karyawan dan penangguhan investasi di Provinsi Papua.

Sengketa tersebut bermula dari keengganan Freeport mengubah sistem perpajakan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai syarat kelanjutan ekspor konsentrat. Freeport ingin agar aturan perpajakan yang mereka anut tetap mengacu pada Kontrak Karya (KK), meski secara hukum mereka merupakan pemegang IUPK. Artinya, Freeport ingin mendapat insentif pajak. Sebetulnya, IUPK memaksa Freeport tunduk pada Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2017 tentang Minerba. Dalam beleid tersebut ditetapkan sistem pajak prevailing di mana Freeport harus ikut aturan yang berlaku. 

Sistem prevailing artinya, pajak dan royalti yang dibayar Freeport dapat dinamis sesuai aturan yang ada. Sedangkan Freeport bersikukuh untuk memegang aturan perpajakan dalam KK, di mana sifatnya naildown. Sistem ini membuat Freeport harus membayar pajak dan royalti dengan ketentuan yang tetap, tanpa perubahan hingga kontrak usai. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 13 tahun 2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Aturan baru ini sekaligus merevisi PMK nomor 140 tahun 2016 yang juga mengatur soal bea keluar.

Sumber : Republika.co.id

Read More

Jokowi Tunjuk Arun Lhokseumawe Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus

Selain kawasan kilang Arun, KEK Lhokseumawe juga meliputi kawasan Dewantara dan kawasan Jamuan di Kabupaten Aceh Utara. (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan sejumlah kawasan di Provinsi Aceh sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2017.

Payung hukum yang diteken Jokowi pada 17 Februari 2017 tersebut diterbitkan setelah pemerintah menilai kawasan Kilang Arun di Kota Lhokseumawe dan kawasan Dewantara, serta kawasan Jamuan di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh sudah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai KEK.

KEK Arun Lhokseumawe sebagaimana dimaksud Jokowi, memiliki luas 2.622,48 hektare (ha), yang terletak dalam Kawasan Kilang Arun Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh seluas 1.840,8 ha. Lalu KEK juga berlaku di Kawasan Dewantara seluas 582,08 ha, dan Kawasan Jamuan seluas 199,6 ha.

“KEK di Arun Lhokseumawe terdiri atas Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, Zona Industri, Zona Energi, dan Zona Pariwisata,” kata Jokowi dalam beleid tersebut, dikutip Selasa (28/2).

Dengan adanya PP ini, maka Gubernur Aceh diberi wewenang untuk menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola KEK Arun Lhokseumawe dalam jangka waktu 90 hari sejak PP ini diundangkan. Badan usaha tersebut bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan pengelolaan KEK yang memiliki sejumlah fasilitas fiskal tersebut.

Badan usaha KEK Arun Lhokseumawe bertugas membangun kawasan tersebut sampai dengan siap beroperasi dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak PP diundangkan.

PP ini juga menegaskan, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melakukan evaluasi setiap tahun terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe oleh badan usaha sebagaimana dimaksud.

“Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada telah dberikan dan KEK Arun Lhokseumawe belum siap beroperasi karena bukan dari kelalaian atau force majeure badan usaha, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dapat memberikan perpanjangan waktu pembangunan,” bunyi Pasal 6 ayat (4) PP tersebut. (gen)

Read More

Pemerintah Ingin Jual Avtur di Bandara Jeddah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan memanfaatkan kedatangan Raja Arab Saudi Salman Bin Abdulaziz Al-Saud untuk membangun sektor energi di Indonesia. Pemerintah ingin agar bisa impor minyak dan gas (migas) dengan harga murah. 

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sujatmiko mengungkapkan,‎ pemerintah menjajaki kerja sama dengan Raja Arab Saudi untuk impor minyak jenis Arabian Lite Crude.

"Impor minyak mentah dengan jumlah 110 ribu bph. Kami minta harga spesial, Jenis yang diimpor Arabian Lite Crude," kata Sujatmiko, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/2/2017).

Pemerintah juga akan melakukan penjajakan kerja sama untuk impor Liquified‎ Petroleum Gas (LPG) dari Arab. Saat ini, porsi impor PLG Indonesia sebanyak 5 juta Metrik Ton (MT) per tahun. "Impor LPG sekarang mencapai 5 juta MT per tahun. Nanti sebagian bisa mengambil dari Arab," tutur Sujatmiko.

Selain menjajaki kerja sama dalam impor minyak dan gas, dalam pertemuan dengan Raja Arab Saudi nanti juga akan membicarakan rencana PT Pertamina (Persero) untuk menjual avtur di di bandara Jeddah, Arab Saudi.

"Minta percepat izin jual avtur. Kalau dalam waktu dekat izin keluar Pertamina bisa langsung jualan. Saat ini di bandara Jeddah, sudah ada enam badan usaha penyedia avtur. Kalau ini jadi Pertamina jadi ketujuh," tutup Sujatmiko.

Sebelumnya pada 25 Februari 2017, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, kedatangan raja Arab Saudi memberikan dampak positif kepada Indonesia. 

"Kedatangan Raja ke sini enggak sembarangan. Berarti Timur Tengah seperti Arab Saudi sangat memperhatikan Indonesia. Itu menunjukkan betapa pentingnya Indonesia setingkat raja akan hadir ke sini," kata dia.

Kedatangan Raja Arab Saudi penting bagi iklim investasi Indonesia. Indonesia sendiri dianggap menarik investasi karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi.

"Ini penting bagi iklim investasi Indonesia. Saat ini dengan pertumbuhan ekonomi nomor tiga di dunia Indonesia dilirik yang punya kapital, menguasai kapital," ucap dia.

Kedatangan Raja Arab akan menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi, Indonesia membutuhkan investasi, sementara Arab Saudi membutuhkan tempat untuk menyalurkan investasi. (Pew/Gdn)

Sumber : Liputan6.com

Read More